Wewenang Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk pemerintah, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam UndangUndang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

Otoritas Jasa Keuangan OJK berlokasi di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan OJK dapat memiliki kantor selain di Jakarta baik di dalam maupan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendirian kantor di luar Jakarta disesuaikan dengan kebutuhan.

Landasan Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) landasan berikut:

1). Landasan Filosofis

OJK dibentuk untuk kewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

2). Landasan Yuridis

Dasar hokum pembentukan otoritas jasa keuangan adalah

a).  Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

b).  UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang.

c). UndangUndang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

3). Landasan Sosiologis

Adapun landasan sosiologi pembentukan OJK adalah

a). Terjadinya globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial yang telah menciptakan sistem keuangan yang begitu kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

b). Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (atau konglomerasi) menambah kompleksnya transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

c).  Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan  moral hazard, belum  optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. 

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

Wewenang yang terkait khusus dengan pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank melikputi:

  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisis bank, serta pencabutan izia uasaha bank.
  2. Kegiatan usaha bank siantaranya, sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
  3. Pangaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuitidas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asat, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan percadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatanbank, sistem informasi debitur, pengujian kedit, dan standat akuntansi bank.
  4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan teroris dan kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank.

Wewenang yang terkait dengan pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non bank diantaranya meliputi:

  1. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
  2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
  3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan
  4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jada keuangan dan pihak tertentu.
  5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
  6. Menetapkan struktur organisasi dan infrasutruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban.
  7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

Wewenang yang terkait dengan pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non bank melikputi:

  1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
  2. Mengawasi pelaksanan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekuif
  3. Melakuan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen da tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atas penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.
  4. Memberikan perintah tertulis keada lembaga jasa dan/atau pihak tertentu
  5. Melakukan penunjukan pengelola statuter
  6. Menetapkan penggunaan pegelola statuter
  7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan penlanggaran terhadap peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.
  8. Memberikan dan/atau mencabut izi usaha, izin orang perseorangan, efektifnya peryataan perdaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahanm persetujuan ata penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun tugas yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:

  1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan,
  2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
  3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Secara lengkap Fungsi, Tujuan, Hubungan Internasional Dewan Komisaris OJK silahkan  baca artikel berikut

Fungsi, Tujuan, Tugas Otoritas Jasa Keuangan, OJK

Fungsi, Tujuan, Tugas Otoritas Jasa Keuangan, OJK

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Lembaga...

Jenis Obligasi Pengertian Kelebihan Kekurangan Contoh

Pengertian dan Contoh Obligasi. Oblogasi atau biasa disebut bond adalah surat utang jangka panjang yang memiliki kewajiban membayar bunga pinjaman secara...

Jenis Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura.

Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pernyertaan modal ke dalam usatu perusahaan yang menerima bantuan...

Jenis Perusahaan Leasing, Sewa Guna Usaha

Pengertian Leasing.  Pergertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) di mana pihak ...

Mekanisme Transaksi Perusahaan Anjak Piutang, Factoring.

Pengertian Perusahaan Anjak Piutang.  Perusahaan Anjak Piutang atau disebut juga dengan Factoring merupakan badan usaha yang kegiatannya melakukan penagihan ...

Wewenang Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk pemerintah, yang mempunyai...

Daftar Pustaka:

  1. Kasmir, 2012, “Dasar Dasar Perbankan”, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
  2. Djumhana, Muhamad, 2006, “Hukum Perbankan di Indonesia”, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti,
  3. Kasmir, 2015, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, Edisi Revisi 2014, Rajawali Pers, Jakarta.
  4. Djamil, Fathurrakman, 2012, “Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah”, Cetakan Pertama, Sinae Grafika, Jakarta.
  5. Fuady, Munir, 2004, “Hukum Perbankan Modern”, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  6. Machmud, A. Rukmana, H., 2010, “Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia”, Penerbit Erlangga, Jakarta.
  7. Mangani, Silvanita, Ktut, 2009, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”, Penerbit Erlangga, Jakarta.
  8. Mishkin, S., Frederic, 2008’ “Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Uang”, Edisi Kedelapan, Salemba Empat, Jakarta.
  9. Joesoef, Jose Rizal, 2008, “Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing”, Salemba Empat, Jakarta.
  10. Ardraa.Biz, 2019, “Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank. Pengertian OJK Otoritas Jasa Keuangan dan Contoh Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.
  11. Ardra.Biz, 2019, “Pengertian Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau Comtoh tugas Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dan Contoh Fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan pengawasan OJK, aspek kehati-hatian bank OJK.
  12. Ardra.Biz, 2016, “Manajemen resiko OJK dan tata kelola bank OJK dan prinsip anti pencucian uang OJK. Pencegahan pembiayaan Perlidungan konsumen oleh ojk dan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  13. Ardra.Biz, 2019, “Sanksi OJK dan Kegiatan OJK dan Pencabutan sanksi OJK. Pengelola statute ojk dan Pengawasan ojk di Perbankan. Pengawasan ojk di Pasar Modal. Pengawasan OJK di Asuransi dan Dana Pensiun dan Kebijakan OJK di perbankan dan Kebijakan OJK di jasa keuangan.