Sistem Informasi Geografi SIG: Pengertian Cara Kerja Komponen Jenis Data Prinsip Analisis Kegunaan SIG

Sistem Informasi Geografi SIG dikenal juga dengan nama Geographycal Information System (GIS) yang diartikan sebagai suatu system informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memangggil kembali, mengolah, menganalisis, menghasilkan, dan mempublikasikan data bereferensi geografis atau data geospatial untuk mendukung pengambilan keputusan.


Pengertian SIG Sistem Informasi Geografi Menurut Demers

Sistem Informasi Geografi SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi.

Pengertian SIG Sistem Informasi Geografi Menurut Barrough,

Sistem informasi geografis adalah alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, pengubahan, dan penayangan data keruangan yang berasal dari kenyataan di permukaan Bumi.

Pengertian SIG Sistem Informasi Geografi Menurut Berry,

Sistem informasi geografis adalah sistem informasi, referensi internal, otomatisasi, dan keruangan

Pengertian SIG Sistem Informasi Geografi Menurut Esri

Sistem Informasi Geografi SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, meng-update, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi.

Pengertian SIG Sistem Informasi Geografi Menurut Chrisman

Sistem Informasi Geografi SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan data manusia, organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi

Pengertian SIG Sistem Informasi Geografi Menurut Prof. Shunji Nurai

Sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan serta pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya.

Pengertian SIG Sistem Informasi Geografi Menurut Guo Bo

Sistem Informasi Geografi SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan baik data spasial maupun nonspasial

Pengertian SIG Sistem Informasi Geografi Menurut Rice

Sistem Informasi Geografi SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan (capturing), menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi

Pengertian SIG Sistem Informasi Geografi Menurut Foote

Sistem Informasi Geografi  SIG adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografi.

Komponen – Komponen SIG

Komponen SIG terdiri atas pelaksana, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan data. Secara global kelima komponen tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga komponen utama yang lebih kompak yaitu: data, sistem komputer (perangkat keras dan perangkat lunak), dan manusia (pelaksana).

Sistem Komputer – Sistem Informasi Geografi – SIG  

Seperangkat komputer yang diperlukan untuk SIG garis besarnya terdiri atas perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

  • Perangkat Keras Sistem Informasi Geografi – SIG

Perangkat keras SIG meliputi perangkat-perangkat fisik yang digunakan dalam komputer seperti CPU, RAM, Storage, Input device, output device, dan peripheral lainnya.

  • Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografi – SIG  

Perangkat lunak merupakan sistem modul yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan dan mengeluarkan data yang diperlukan

Perangkat lunak dalam SIG digunakan untuk menjalankan tugas-tugas dari SIG. Perangkat lunak tersedia dalam bentuk paket perangkat lunak yang masingmasing terdiri atas multi program yang terintegrasi untuk mendukung kemampuan-kemampuan khusus dalam pemetaan, manajemen, dan analisis data geografi.

Perangkat lunak merupakan program yang digunakan dalam SIG seperti Map Info, Arc View, dan lain-lain.

Komponen Data Sistem Informasi Geografi – SIG  

Data Geografis adalah data yang berhubungan dengan kondisi geografi seperti wilayah administrasi negara, jalan raya, topografi, sungai, gedung, dan sebagainya yang dapat dilihat dari foto udara, citra satelit, data statistik, dan sebagainya.

Data geografi yang dapat diproses dalam SIG antara lain sebagai berikut.

– Data statistik berupa catatan dari intansi seperti BPS.

– Data dari peta seperti peta rupa bumi dan peta topografi.

– Data dari citra pengindraan jauh seperti foto udara atau citra radar.

– Data dari lapangan seperti data kemiringan lereng dan ketinggian tempat

Pengguna – Pelaksana Sistem Informasi Geografi – SIG  

Pengguna atau pelaksana adalah orang yang mempunyai tugas untuk memilih informasi yang diperlukan, membuat standar, membuat jadwal pemutakhiran (updating) yang efisien, menganalisis hasil yang dikeluarkan untuk kegunaan yang diinginkan, dan merencanakan aplikasi.

Jenis Data Sistem Informasi Geografis – SIG  

Data Raster Sistem Informasi Geografis – SIG  

Pada dasarnya, data SIG dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data raster dan data vektor. Kedua data ini merupakan data yang esensial dan memiliki kesatuan fungsi dalam SIG.

Model data raster ini menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid.

Data Vektor Sistem Informasi Geografis – SIG  

Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garisgaris atau kurva atau poligon beserta atribut- atributnya.

Dalam model data spasial vektor, garis-garis atau kurva (busur atau area) merupakan sekumpulan titik-titik terurut yang dihubungkan. Sedangkan luas atau poligon juga disimpan sebagai sekumpulan lis titik-titik.

Tahapan Cara Kerja Sistem Informasi Geografis – SIG  

Tahapan dalam SIG mencakup tiga hal, yaitu masukan data (input), proses data , dan keluaran data (output).

a).  Masukan (Input) Data Sistem Informasi Geografis – SIG  

Tahapan kerja SIG, dimulai dengan menginput data awal atau database yaitu data yang dikumpulkan selama survei dimasukkan dalam komputer, atau peta-peta yang telah ada dilarik secara optis dan dimasukkan ke dalam computer.

Ada dua macam data dasar geografi, yaitu data spasial dan data atribut.

  • Data Spasial (Keruangan) – SIG  

Data spasial adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi. Data spasial berasal dari peta analog, foto udara, dan penginderaan jauh dalam bentuk cetak kertas.

  • Data Atribut (Deskripsi) – SIG  

Data atribut atau deskripsi adalah data yang terdapat pada ruang atau tempat yang menerangkan suatu informasi. Data atribut diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan tabular (data yang disimpan dalam bentuk tabel) lainnya.

Data atribut dapat dilihat dari segi kualitas, seperti kekuatan pohon, dan dapat dilihat dari segi kuantitas, seperti jumlah pohon.

Data spasial dan data atribut tersimpan dalam bentuk titik (dot), garis (vektor), poligon (area), dan pixel (grid).

Data dalam bentuk titik (dot), meliputi ketinggian tempat, curah hujan, lokasi, dan topografi.

Data dalam bentuk garis (vektor), meliputi jaringan jalan, pipa air minum, pola aliran sungai, dan garis kontur.

Data dalam bentuk poligon (area), meliputi daerah administrasi, geologi, geomorfologi, jenis tanah, dan penggunaan tanah.

Data dalam bentuk pixel (grid), meliputi citra satelit dan foto udara.

b). Proses Data Sistem Informasi Geografis – SIG  

Proses dalam SIG dapat berfungsi untuk memanggil, memanipulasi, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer.

Ada beberapa macam analisis data, antara lain sebagai berikut.

  • Analisis Lebar – SIG   

Analisis lebar adalah analisis yang dapat menghasilkan gambaran  daerah tepian sungai dengan lebar tertentu. Kegunaannya antara lain untuk perencanaan pembangunan bendungan sebagai penanggulangan banjir.

  • Analisis Penjumlahan Aritmatika – SIG  

Analisis penjumlahan aritmetika analisis yang digunakan untuk menangani peta dengan klasifikasi, hasilnya menunjukkan peta dengan klasifikasi baru.

  • Analisis Garis dan Bidang – SIG  

Analisis garis dan bidang adalah analiasis yang digunakan digunakan untuk menentukan wilayah dalam radius tertentu. Misalnya, daerah rawan banjir, daerah rawan gempa, dan daerah rawan bencana lainnya.

c). Keluaran (Output) Data Sistem Informasi Geografis – SIG  

Data yang sudah dianalisis oleh SIG akan memberikan informasi pada pengguna data sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keluaran SIG dapat berupa peta cetakan (hard copy), rekaman soft copy dan tayangan (display).

Manfaat Fungsi Sistem Informasi Geografis – SIG

Sistem informasi geografi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kegiatan seperti berikut:

a). Kegunaan SIG Pada Bidang Sumber Daya Alam

SIG dapat dimanfaatka dalam Bbidang sumber daya alam untuk inventarisasi dan manajemen sumber daya alam, kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah rawan bencana, dan potensi laut.

b). Kegunaan SIG Pada Bidang Perencanaan

SIG dalam bidang perencanaan digunakan untuk perencanaan wilayah, perencanaan permukiman transmigran, dan perencanaan lokasi industri.

c). Kegunaan SIG Pada Bidang Pertanahan

SIG pada bidang pertanahan digunakan untuk membuat sistem pertanahan dan manajemen pertanahan.

d). Kegunaan SIG Pada Bidang Kependudukan

Bidang kependudukan dapat memanfaatkan SIG untuk penyusunan data pokok, penyediaan informasi sensus sosial-ekonomi, sistem informasi pemilu, dan lain-lain.

e). Kegunaan SIG Pada Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi,bisnis, dan marketing dapar menggunakan SIG untuk penentuan lokasi yang prospektif untuk bank, pasar swalayan, kantor ATM, dan lain-lain.

f). Kegunaan SIG Pada Bidang Militer

SIG dapat dimanfaatkan dalam bidang militer untuk penyediaan data spasial untuk analisis rute perjalanan, logistik, peralatan perang, dan sebagai tools untuk kebutuhan war game, dan lain-lain.

g). Kegunaan SIG Pada Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan dapat memanfaatkan SIG untuk penentuan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan/ akademis, dan lain-lain.

h). Kegunaan SIG Pada Bidang Transportasi

SIG dapat digunakan oleh bidang transportasi untuk inventarisasi jalan transportasi, analisis kesesuaian dan penentuan rute-rute alternatif transportasi, analisis lokasi rawan kemacetan, dan bahaya kecelakaan.

Rangkuman Ringkasan Sistem Informasi Geografis (SIG): Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang terdiri atas perangkat keras – hardware, perangkat lunak – software, dan data geografis untuk mendayagunakan sistem penyimpanan, manipulasi (updating), analisis, dan penyajian seluruh bentuk informasi geografi.

Komponen Sistem Informasi Geografis SIG terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen manusia.

Perangkat keras (hardware) merupakan komponen SIG yang berupa perlengkapan fisik sircut elektronik digital utama yang melakukan kerja SIG.

Perangkat lunak (software) merupakan komponen SIG yang berupa program program yang mendukung kerja SIG

Komponen manusia merupakan operator pelaksana yang bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis.

Sistem SIG memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer untuk melakukan pengolahan data seperti perolehan dan verifikasi, kompilasi, penyimpanan, pembaruan dan perubahan, manajemen dan pertukaran, manipulasi, penyajian, dan analisis.

Bela Negara: Pengertian Prinsip Komponen Contoh Sistem Jenis Ancaman Dalam Luar Negeri

Pengertian Bela Negara: Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.


Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam mewujudkan cita cita bangsa.

Prinsip Prinsip Bela Negara

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan pembelaan negara tercantum secara jelas dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 terutama pasal 27 ayat 3 dan Bab XII pasal 30,

Adapun prinsip – Prinsip bela negara rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

a). Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

b). Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.

c). Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

d). TNI terdiri atas TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AL sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

e). Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

Komponen Bela Negara

Kekuatan atau komponen masyarakat dalam pembelaan negara adalah sebagai berikut.

a). Komponen Utama Bela Negara

Komponen utama bela negara adalah TNI, baik TNI-AD TNI-AL, TNI-AU maupun Polri. Kekuatan utama ini berada di garis depan dalam usaha pembelaan negara.

Kekuatan TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara.

Kekuatan Kepolisian (Polri) merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, dan memberikan perlindungan masyarakat.

b). Komponen Cadangan Bela Negara

Komponen cadangan bela negara adalah seluruh warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang dapat dikerahkan untuk mempertahankan atau memperkuat komponen utama.

c). Komponen Pendukung Bela Negara

Komponen pendukung bela negara adalah keikutsertaan rakyat dalam pembelaan negara dengan cara membentuk Sishankamrata (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta), seperti:

– Hansip (Pertahanan Sipil);

– Wanra (Perlawanan Rakyat);

– Kamra (Keamanan Rakyat);

– Menwa (resimen Mahasiswa);

– SAR, PMI, dan lain-lain.

Landasaan Dasar Hukum Bela Negara

Landasan hukum bela negara adalah

a). Undang Undang Dasar 1945: Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

b). Undang- Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI;

c). Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

d). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;

e). Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Alasan Bela Negara

Adapun alasan mengapa penting membela negara adalah sebagai berikut.

a). Kemerdekaan dan kedaulatan negara dapat dipertahankan.

b). Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan.

c). Segenap bangsa dapat terselamatkan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

d). Kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia dapat terwujud.

e). Negara dan bangsa Indonesia dihormati oleh masyarakat internasional.

f). Negara dan bangsa Indonesia dapat berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Bentuk Usaha Bela Negara

Menurut UU Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat (2), keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

a). Pendidikan kewarganegaraan,

b). Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,

c). Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan

d). Pengabdian sesuai dengan profesi.

Sistem Pertahanan Keamanan Negara

Menurut Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, “ Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Perwujudan ketahanan nasional meliputi hal-hal berikut:

a). Ketahanan Ideologi

Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional.

Ketahanan ideologi juga menunjukkan kemampuan kondisi negara untuk menangkal penetrasi ideologi asing dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

b). Ketahanan Politik

Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketahanan politik menunjukkan kemampuan memelihara stabilitas yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.

c). Ketahanan Ekonomi

 Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berasaskan Pancasila.

Ketahanan ekonomi menunjukkan kondisi negara yang memiliki kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

d). Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila.

Ketahanan sosia budaya menunjukkan kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

e). Ketahanan Pertahanan Keamanan

Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat.

Ketahanan pertahanan keamanan menunjukkan kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yangdinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya.  

Jenis Ancaman Kedaulatan Negara

Ancaman adalah setiap usaha dan aktifitas, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Dilihat dari sifatnya, ancaman terhadap bangsa dan negara ada dua, yaitu ancaman tradisional dan nontradisional.

a). Ancaman Tradisional

Ancaman tradisional dapat berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

b). Ancaman Nontradisional

Ancaman nontradisional dilakukan oleh oknum atau perse orangan berupa aksi teror, perompakan, pembajakan, penye lundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotika, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kayu (illegal logging).

Jenis Ancaman Dalam Dan Luar Negeri

Ada dua ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia, yaitu ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri;

Ancaman Dalam Negeri

Ancaman dan gangguan dari dalam negeri, di antaranya adalah

a). Pemberontakan bersenjata dalam negeri.

b). Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat.

c). Meningkatnya kriminalitas.

d). Tindakan KKN.

e). Subversi (gerakan atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang).

f). Kegiatan gerombolan pengacau.

g). Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI.

h). Aksi radikalisme yang berlatar belakang etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila.

i). Konflik antarsuku, agama maupun ras/keturunan dalam skala luas.

j). Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.

Ancaman Luar Negeri

Ancaman dan gangguan dari luar negeri, di antaranya adalah

a). Terorisme internasional.

b). Kejahatan lintas negara.

c). Kegiatan imigran gelap.

d). Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

e). Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.

f). Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan informasi rahasia militer.

g). Penjajahan oleh bangsa lain.

Bela Negara Dalam Kehidupan Bermasyaratkan Sehari Hari

Bela negara dapat diterapakan dalam kehidupan sehari hari seperti berikut

Contoh Bela Negara Di Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara berikut.

a). Menaati tata tertib sekolah.

b). Wajib menjaga nama baik sekolah di berbagai tempat pergaulan.

c). Menjaga kerukunan di antara sesama teman atau antarwarga sekolah lainnya.

d). Melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rasa ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab.

e). Ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

f). Menghindari perkelahian antarpelajar maupun antarsekolah.

g). Menciptakan kerukunan dan perdamaian di antara anggota keluarga.

Contoh Bela Negara Di Lingkungan Keluarga

Di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara berikut.

a). Melaksanakan tugas rutin yang telah ditetapkan oleh sendiri bersama orang tua.

b). Menaati perintah orang tua dan melaksanakan dengan penuh kesadaran.

c). Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau mengingat situasi dan kondisi.

d). Menjaga kebersihan lingkungan rumah tangga sendiri (lingkungan rumah orang tua).

e). Menjaga keutuhan dalam rumah, termasuk benda yang dapat bergerak maupun yang tidak dapat bergerak.

f). Menjaga nama baik kedua orang tua, meskipun orang tua sudah tiada.

Contoh Bela Negara Di Lingkungan Masyarakat

Di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara berikut.

a). Mematuhi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan ikut menjaga agar perbuatan seseorang tidak merugikan kepentingan warga lain.

b). Wajib menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

c). Dapat memelihara kepentingan orang lain dan menghormati pendapat orang lain.

d). Menerima tugas yang diberikan kepada kita secara ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

e). Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan kampung.

f). Ikut melaksanakan ronda malam bagi yang sudah dewasa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

g). Membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya.

 

Ringkasan Rangkuman Bela Negara:  Negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di wilayah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Bela negara bertujuan untuk mengamankan kedaulatan NKRI dari segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

Potensi ancaman dari dalam negeri dapat berwujud upaya sekelompok masyarakat yang menginginkan terjadinya disintegrasi bangsa dan terorisme.

Ancaman terhadap kedaulatan NKRI yang datang dari luar misalnya sebagai berikut.

Bahaya perang nuklir yang sangat mudah membumi hanguskan manusia dan alam semesta termasuk di dalamnya negara Indonesia.

Keinginan negara besar untuk mencaplok wilayah Indonesia karena letak wilayah Indonesia yang strategis.

Keinginan negara-negara industri untuk menguasai kekayaan alam Indonesia yang melimpah.

Arus globalisasi yang menimbulkan dampak buruk pada seluruh aspek kehidupan.

Bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat.

Bela negara tidak hanya dapat dilakukan oleh rakyat dalam bidang militer atau pertahanan keamanan, tetapi juga seluruh bidang kehidupan, seperti bidang teknologi, kesenian, dan olahraga.

Warga Negara: Pengertian Asas Ius Sanguinis Soli Apatride Bipatride Multipatride Stelsel Aktif Pasif Prinsip Hak Dan Kewajiban

Pengertian Warga Negara: Warga negara merupakan kata dari Bahasa Inggris yaitu citizen yang artinya warga negara yaitu sesame penduduk serta setanah air. Pada zaman dahulu, istilah warga negara disebut dengan istilah hamba atau kawula negara.


Pengertian Warga Negara Menurut Para Ahli

Pengertian warga negara menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut.

a). Pengertian Warga Negara Menurut A.S. Hikam:

Warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri

b). Pengertian Warga Negara Menurut Koerniatmanto

Warga negara adalah anggota dari suatu negara

c). Pengertian Warga Negara Menurut Austin Ranney

Warga negara adalah orang- orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara

d). Pengertian Warga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945

UUD  45 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.

e). Pengertian Warga Negara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – KBBI,

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu.

f). Pengertian Warga Negara Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka (1) pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Asas Asas Kewarganegaraan

Asas-asas kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran meliputi dua asas. yaitu berdasar darah/ keturunan, daerah/tempat kelahiran, dan perwarganegaraan.

a). Asas Ius Sanguinis – Asas Hubungan Darah – Keturunan

Asas ius sanguinis atau law of the blood adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

  • Contoh Negara Asas Ius Sanguinis

Contoh negara asas ius sanguinis adalah negara RRC. Jika ada warga negara RRC yang melahirkan anak di lua negeri (tidak di RRC), maka secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara RRC.

b). Asas Ius Soli – Asas Tempat – Daerah Kelahiran

Asas Ius Soli adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat daerah di mana orang tersebut dilahirkan.

  • Contoh Negara Asas Ius Soli

Contoh negara menganut Asas Ius Soli adalah negara Inggris. Apabila ada warga negara dari luar Inggris yang  melahirkan anak di negara Inggris, maka secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Inggris.

Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

a). Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum adalah asas yang memiliki pandangan bahwa suami istri merupakan keluarga yang memiliki ikatan kesatuan yang tidak boleh dipisah sebagai inti dari masyarakat. Oleh karena itu, diusahakan status kewarganegaraan suami istri adalah sama.

b). Asas Persamaan Derajat

Asas persamaan derajat adalah asas yang memiliki pandangan bahwa perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum terhadap yang lain.

Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan status kewarganegaraan sendiri. Dengan demikian, mereka tetap memiliki kewarganegaraan masing-masing sebagaimana sebelum terjadi perkawinan.

Status Kewarganegaraan

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda- beda pada setiap negara dapat menimbulkan masalah status kewarganegaraan bagi seorang warga. Masalah status kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu apatride dan bipatride.

a). Status Kewarganegaraan Apatride Apatride

Apatride adalah status seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Contoh Status Kewarganegaraan Apatride

Contohnya, seorang anak lahir di negara RRC yang menganut asas ius sanguinis, sementara orang tuanya berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas lus soli.

Anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara RRC karena bukan keturunan dari orang RRC dan juga tidak berkewarganegaraan AS karena tidak lahir di wilayah AS.

b). Status Kewarganegaraan Bipatride

Bipatride adalah status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda).

Contoh Status Kewarganegaraan Bipatride

Contohnya, seorang anak lahir di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, sementara orang tuanya berkewarganegaraan RRC yang menganut asas ius sanguinis.

Anak tersebut memperoleh dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu dia menjadi warga negara AS karena lahir di wilayah AS dan menjadi warga negara RRC karena orang tuanya adalah warga negara RRC.

c). Status Kewarganegaraan Multipatride

Multipatride adalah status untuk orang orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua).

Pewarganegaraan – Naturalisasi

Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Prinsip Naturalisasi berlaku jika seseorang tidak dapat memenuhi unsur ius soli ataupun ius sanguinis. Orang tersebut akan  memperoleh kewarganegaraan dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi.

Prosedur naturalisasi ini berbeda -beda antara negara satu dengan negara lain. Dalam pewarganegaraan (naturalisasi) ini berlaku dua sifat, yaitu aktif dan pasif.

a). Pewarganegaraan Aktif – Stelsel Aktif

Pewarganegaraan Aktif – Stelsel aktif adalah agar seseorang dapat menjadi warga negara diperlukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Stelsel aktif dikenal dengan by registration.

Seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara.

b). Pewarganegaraan Pasif – Stelsel pasif

Pewarganegaraan Pasif – Stelsel pasif adalah seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Stelsel pasif dikenal dengan by operation of law.

Jika seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara dari suatu negara maka orang tersebut dapat menggunakan hak repudiasi.

Hak repudiasi adalah hak untuk menolak pemberian status kewarganegaraan.

Pengertian Warga Negara Indonesia

Dalam UUD 1945 Pasal 26  disebutkan tentang warga negara Indonesia adalah sebagai berikut.

a). Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

b). Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia.

c). Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undangundang.

Asas dan Sistem Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan warga negara yang menjadi warga negaranya.

Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan yang hendak dipergunakannya.

Asas kewarganegaraan di negara Indonesia ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sebagai berikut.

a). Asas Ius Sanguinis – Law of the Blood

Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

b). Asas Ius Soli (Law of the Soil)

Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

c). Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

d). Asas Keawarganegaraan Ganda

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Prinsip Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia

Prinsip persamaan kedudukan warga negara Indonesia secara eksplisit dinyatakan dalam ketentuan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 I ayat (2). Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut dapat kita pahami prinsip-prinsip kedudukan warga negara Indonesia seperti berikut.

a). Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Politik

Hak warga negara Indonesia di bidang politik yaitu hak yang diakui negara dalam kedudukannya sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di bidang politik.

b). Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Hukum

Jaminan persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum telah ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1).

Setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan atau dalam bidang hukum, tanpa melihat penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum papa yang bergumul dengan kemiskinan.

c). Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Ekonomi

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang disusun berdasarkan pada usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia diharapkan tidak jatuh pada orang tertentu seperti pada orang yang berkuasa.

d). Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Sosial Budaya

Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang sosial budaya meliputi kesamaan hak warga negara dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam bidang pendidikan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak mendapat pendidikan.

Pemerintah dituntut untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Kesamaan hak dalam bidang pendidikan ini tercermin dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) hasil amendemen keempat.

e). Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Warga negara Indonesia mempunyai persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang memberikan keleluasaan kepada orang untuk melaksanakannya. Hak warga negara Indonesia sebagaimana dalam UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut

a). Pasal 27 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal ini menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan asas keadilan sosial dan kerakyatan.

b). Pasal 27 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaa negara” Pasal ini menunjukkan warga negara memiliki hak untuk membela negara.

c). Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal ini menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak untuk berpendapat berorganisasi.

Kewajiban Warga Negara Indonesia

Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama orang atau dengan negara.

Kewajiban warga negara terhadap negara berarti beban yang harus dilakukan oleh warga negara untuk negaranya. Adapun beberapa kewajiban warga negara diantaranya adalah

a). Kewajiban menaaati hukum dan pemerintahan.

b). Kewajiban membela negara .

c). Kewajiban dalam upaya pertahanan negara.

Hak dan Kewajiban di Bidang Hukum dan Pemerintahan

Hak dan kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan tertuang dalam peraturan perundang- undangan sebagai berikut

UU No. 18 Tahun 1981 tentang KUHP,

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas.

Contoh Hak dan Kewajiban di Bidang Hukum dan Pemerintahan

Contoh hak dan kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan yang dimiliki warga negara adalah hak untuk didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan, mengajukan banding/ kasasi/ grasi, mendapatkan informasi dari pemerintah, dan kewajiban menaati hukum.

Hak dan Kewajiban di Bidang Politik

Hak dan kewajiban di bidang politik tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum,

UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik,

 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan

DPRD, dan

UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Contoh Hak dan Kewajiban di Bidang Politik

Contoh hak dan kewajiban di bidang politik adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, menyatakan pendapat, mendirikan organisasi kemasyarakat dan partai politik, ikut berorganisasi, kewajiban mendaftarkan organisasi atau partai politik yang didirikan, dan menaati aturan dalam menyatakan pendapat.

Hak dan Kewajiban di Bidang Ekonomi

Hak dan kewajiban di bidang ekonomi tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut

UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan peraturan perundangan tentang UMR.

Contoh Hak dan Kewajiban di Bidang Ekonomi

Contoh hak dan kewajiban di bidang ekonomi adalah hak mendapatkan upah dan cuti, kewajiban bekerja di  perusahaan dengan tepat waktu, dan berkewajiban untuk membayar pajak.

Hak dan Kewajiban di Bidang Sosial Budaya

Hak dan kewajiban di bidang sosial budaya tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut

UU N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Contoh Hak dan Kewajiban di Bidang Sosial Budaya

Contoh hak dan kewajiban di bidang sosial budaya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, mencantumkan gelar sesuai dengan ilmu yang diperolehnya, mendapat jaminan sosial bagi manula, beribadah sesuai dengan agama dianutnya, berkewajiban mengikuti Pendidikan dasar.

Hak Warga Negara Indonesia

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, ada berbagai bentuk hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut seperti berikut.

a). Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b). Hak ikut serta dalam pelaksanaan pembelaan negara.

c). Hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan.

d). Hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

e). Hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara.

f). Hak untuk mendapat pendidikan yang layak

g). Hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada.

Kewajiban Warga Negara Indonesia

Kewajiban- kewajiban warga negara Indonesia dituangkan dalam UUD 1945. Beberapa kewajiban warga negara Indonesia tersebut seperti berikut.

a). Kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum atau peraturan perundang- undangan yang berlaku dan pemerintahan Indonesia.

b). Kewajiban untuk ikut serta membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

c). Kewajiban untuk ikut serta mempertahankan keamanan, pesatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

d). Kewajiban dalam mengikuti pendidikan dasar.

e). Kewajiban untuk membayar pajak, bea, dan cukai yang dibebankan oleh negara.

Ringkasan Rangkuman: Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdiri atas:

Asas ius sanguinis yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan,

Asas ius soli yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan negara tempat kelahiran,

Asas kewarganegaraan tunggal, serta Asas kewarganegaraan ganda.

Pihak-pihak yang bisa memperoleh status resmi sebagai warga negara Indonesia adalah: orang- orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang menjadi warga negara Indonesia.

Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan cara keturunan, kelahiran, pengangkatan anak, pewarganegaraan, melalui perkawinan, dan pernyataan memilih.

Pewarganegaraan istimewa artinya pewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah atas persetujuan DPR kepada warga negara asing dengan alasan demi kepentingan negara atau karena yang bersangkutan telah berjasa kepada negara.

Prinsip-prinsip kedudukan warga negara Indonesia sebagai berikut.

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan yang tidak bersifat diskriminatif.

Persamaan hak warga negara Indonesia dalam bidang politik tercermin dalam kegiatan pemerintahan. Contohya adalah hak warga negara Indonesia untuk menjadi anggota salah satu partai atau mendirikan partai politik dan hak setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum,

Persamaan hak warga negara Indonesia dalam bidang hukum tercermin dalam kegiatan pelayanan secara sama di depan atau dalam hukum.

Persamaan hak warga negara Indonesia dalam bidang ekonomi tercermin dalam pemenuhan hak-hak seperti berikut.

Hak untuk memiliki harta benda. Hak membuka usaha, seperti berdagang dan menjual jasa kegiatan ekonomi lainnya.

Hak mengadakan perjanjian dagang. Hak menggunakan sumber daya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kebutuhan.

Persamaan hak warga negara Indonesia dalam bidang sosial budaya terdiri dari kesamaan hak warga negara dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan.

Persamaan hak warga negara Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan didasarkan pada kesadaran atas persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Untuk upaya peningktan persatuan dan kesatuan di antara semua komponen bangsa, kita harus saling menghormati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan agama, ras, gender, budaya, suku, dan golongan.

 

Budaya Politik: Pengertian Orientasi – Jenis Alat Sarana Sosialisasi Parokial – Kaula – Subjek Partisan

Pegertian Budaya Politik: Budaya politik adalah representai dari nilai- nilai politik yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, atau negara yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan politik kenegaraan.


Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian budaya politik adalah sebagai berikut.

Pengertian Budaya Politik Menurut Samuel Beer

Budaya politik adalah nilai- nilai keyakinan dan sikap- sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Pengertian Budaya Politik Menurut Almond dan Verba

Budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap system politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.

Pengertian Budaya Politik Menurut Lucian Pye

Budaya politik lebih dilihat pada aspek perkembangan politik di negara berkembang dengan sistem pokok menyangkut wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan dan cara standar untuk penilaian aksiaksi politik, serta nilai-nilai yan menonjol bagi aksi politik.

Pengertian Budaya Politik Menurut Kay Lawson 

Budaya politik adalah terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa.

Pengertian Budaya Politik Menurut Roy Macridis

Budaya politik adalah tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.

Pengertian Budaya Politik Menurut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola

Pengertian Budaya Politik Menurut Almond dan Powell

Budaya politik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai- nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungan kecenderungan khusus serta pola- pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok kelompok dalam masyarakat

Pengertian Budaya Politik Menurut Rusadi Kantaprawira

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik

Pengertian Budaya Politik Menurut Mochtar Masoed dan Collin MacAndrews

Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya

Pengertian Budaya Politik Menurut Robert Dahl

Budaya politik adalah salah satu sistem yang menjelaskan pola- pola yang berbeda mengenai pertentangan politik.

Pengertian Budaya Politik Menurut Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama -sama, sebuah pola orientasi terhadap objekobjek politik.

Pengertian Budaya Politik Menurut Alan R. Ball

Budaya politik adalah susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik.

Pengertian Budaya Politik Menurut Larry Diamond  

Budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran individu masingmasing dalam sistem itu.

Komponen Orientasi Terhadap Object Sistem Politik

Orientasi seseorang terhadap sistem politik terdiri dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif

a). Komponen Orientasi Kognitif

Komponen orientasi kognitif adalah orientasi terhadap system politik yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepercayaan.

Pengertahuan dan kepercayaan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi sikap terhadap sistem politik, tokoh pemerintah, kebijaksanaan yang diambil atau simbol- simbol yang dimiliki pada sistem politik.

b). Komponen Orientasi Afektif

Komponen Orientasi afektif adalah orientasi akibat adaya aspek perasaan atau ikatan emosional terhadap sistem politik. Orientasi perasaan secara khusus dapat menentukan sikap atau penilaian terhadap sistem politik tertentu.

c). Komponen Orientasi Evaluatif

Komponen orientasi evaluatif adalah orientasi yang dilandasi dengan suatu penilaian dan kriteria terhadap sistem politik. Orientasi evaluasi dapat mempengaruhi keputusan atau sikap yang akan diambil seseorang terhadap system politik tertentu.

Tipe Jenis Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah  budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern.

a). Budaya pPolitik Tradisional

Budaya politik tradisional adalah budaya politik yang mendahulukan salah satu budaya dari etnis tertentu yang terdapat di Indonesia.

Budaya Politik tradisional berkembang khususnya pada masyarakat etnis yang sangat konservatif. Masyarakat tradisional biasanya berafiliasi – bergabung pada partai- partai sekuler (bukan partai agama).

Contoh Budaya Politik Tradisional

Contoh budaya plolitik trdisional adlaah budaya politik yang berasal dari paham masyarakat Jawa yang bersifat patron-klien, seperti hubungan antara tuan dan pelayannya.

b). Budaya Politik Islam

Budaya politik Islam adalah budaya politik yang berdasarkan pada suatu keyakinan dan nilai agama Islam. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia.

Contoh Budaya Politik Islam

Budaya politik Islam kelompok tradisional biasanya diwakili oleh masyarakat santri yang berasal dari organisasi NU (Nahdlatul Ulama). Sedangkan budaya politik Islam dari kelompok modern diwakili oleh masyarakat santri dari organisasi Muhammadiyah.

c). Budaya Politik Modern

Budaya politik modern adalah budaya politik yang berusaha untuk meninggalkan atau tidak menggunakan karakter etnis tertentu atau latar belakang agama tertentu.

Budaya politik tidak mengedepankan budaya etnis atau agama tertentu dengan tujuan untuk mencapai stabilitas keamanan dan kemajuan dalam keberagaman etnis dan agama.

Contoh Budaya Politik Modern

Contoh budaya politik modern biasanya terdapat beragam subkultur seperti kelompok birokrat, kelompok intelektual kelompok pengusahan dan purnawirawan.

Tipe Jenis Budaya Politik Menurut Almond dan Verba

Budaya politik dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu budaya politik parokial, kaula, dan partisipan.

a). Budaya Politik Parokial – Parochial Political Culture

Budaya politik parokial adalah budaya politik pada satu wilayah atau lingkup yang terbatas denagn sistem politik tradisional dan sederhana. Budaya politik parokial memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah yang disebabkan factor kognitif, misalnya tingkat Pendidikan mesayarakat masih relatif rendah.

Contoh Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial umumnya terdapat pada daerah terpecil – pedalaman yang masih menjunjung tinggi adat istiadat.

Ciri – Ciri Budaya Politik Parokial

Ciri-ciri budaya politik parokial adalah sebagai berikut.

  • Budaya politik masih tradisional dan sederhana.
  • Belum terlihat ada peran politik yang khusus;
  • peran politik dilakukan bersamaan dengan peran ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.
  • Kesadaran masyarakat terhadap adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakatnya relative
  • Masyarakat relatif tidak tertarik terhadap objek -objek politik yang lebih luas, kecuali yang ada di sekitarnya.
  • Warga kurang memiliki harapan dari sistem politik tempat yang ada

b). Budaya Politik Kaula – Subjek – Subject Political Culture

Budaya politik kaula (kawula) – subject political culture adalah budaya politik yang masyarakatnya sudah relative maju baik sosial maupun ekonomi namun masih bersifat pasif terhadap system politiknya.

Contoh Budaya Poltik Kaula – Subjek

Contoh tipe budaya kaula atau subjek diterapkan pada golongan bangsawan Prancis.

Ciri – Ciri Budaya Politik Subjek – Kaula

Adapun ciri- ciri budaya politik subjek adalah sebagai berikut.

– Masyarakat sudah  menyadari adanya otoritasi pemerintah.

– Sebagian besar masyarakat pasif baik memberikan masukan atau tuntutan kepada pemerintah.

– Bersikap menerima apapun putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi, apalagi ditentang.

– Sikap warga sebagai pelaku politik adalah pasif, warga tidak mampu berbuat lebih banyak untuk berpartisipasi dalam berpolitik.

c). Budaya Politk Partisan – Participant Political Culture

Budaya politik partisipan – participant political culture adalah budaya politik yang terdapat di masyarakat yang memiliki kesadaran politik sangat tinggi.

Contoh Budaya Politik Partisan

Contoh masyarakat atau bangsa yang memiliki tipe budaya politik partisipan, menurut studi Almond dan Verba adalah Inggris dan Amerika Serikat.

Ciri Ciri Budaya Politik Partisan

Ciri-ciri dari budaya politik partisipan adalah sebagai berikut.

  • Masyarakat menyadari hak dan tanggung jawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya.
  • Masyarakat tidak dapat menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin namun dapat menilai objek objek politik, baik keseluruhan, input, output maupun posisi dirinya sendiri.
  • Masyarakat aktif berpatisipasi terhadap objek objek politik, baik yang diterima maupun yang ditolak suatu objek politik.
  • Masyarakat berperan aktif sebagai aktivis.
  • Berpolitik dianggap sarana transaksi, seperti penjual dan pembeli. Warga dapat menerima berdasarkan kesadaran dan menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.

Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat dalam berpolitik.

Proses sosialisasi berlangsung seumur hidup melalui Pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Para Ahli

Berikut beberapa pengertian sosialisasi politik menurut para ahli.

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik adalah proses di mana sikap- sikap politik dan pola- pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan patokan politik dan keyakinan -keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Irvin L. Child

Sosialisasi politik adalah sejumlah proses individu yang dilahirkan dengan banyak jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaan dan bisa diterima sesuai dengan standar -standar dari kelompok.

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Ramlan Surbakti

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Kenneth P. Langton

Sosialisasi politik adalah cara masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut  S.N. Eisentadt

Sosialisasi politik adalah komunikasi dengan dan dipelajari oleh manusia lain, dengan siapa individu- individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi- relasi umum.

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut  David F. Aberle

Sosialisasi politik adalah bentuk kegiatan sosial atau aspek- aspek tingkah laku yang diturunkan pada individu- individu dalam bentuk keterampilan, motif, dan sikap -sikap yang perlu ditunjukkan baik sekarang maupun yang akan datang sepanjang kehidupan manusia, dimana peran- peran baru masih harus terus dipelajari.

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Richard E. Dawson

Sosialisasi politik adalah suatu pewarisan pengetahuan, nilai- nilai dan pandangan- pandangan politik dari orang tua, guru, dan saranasarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan merek yang menginjak dewasa.

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Denis Kavanagh

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang memperlihatkan seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Alfian

Sosialisasi adalah suatu proses yang berjalan terus- menerus yang diwujudkan  dengan pengajaran secara langsung melalui komunikasi informasi, nilai -nilai atau perasaan- perasaan mengenai politik secara tegas.

Proses dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Proses Sosialisasi Politik

Proses sosialisasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam sarana atau agen sosialisasi politik.

Beberapa sarana atau agen sosialisasi politik adalah keluarga, kelompok bermain, sekolah, pemerintah, media massa, dan partai politik atau Lembaga politik lainnya.

Mekanisme Proses Sosialisasi Politik Menurut Robert Le Vine

Cara kerja –  mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik yang meliputi tiga cara yaitu imitai, intruksi, motivai

a). Proses Sosialisasi Politik  Imitasi – Peniruan

Imitasi adalah proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditunjukkam oleh individu lain. Sosialisasi imitasi umumnya pada masa kanak kanak dan ini merupakan hal yang amat penting.

Proses imitasi dikenal sebagai sosialisasi primer, yaitu proses pembentukan identitas seorang anak menjadi pribadi atau diri (self).

b). Proses Sosialisasi Politik  – Intruksi

Instruksi adalah proses sosialisasi yang mengacu pada proses proses pembelajaran formal, informal, maupun nonformal.

Intruksi menyampaikan sesuatu yang berisi amar atau keputusan oleh orang atau pihak yang memiliki kekuasaan (ordinat) kepada orang yang tunduk atau dipengaruhi orang yang memiliki kekuasaan (subordinat) untuk dilaksanakan.

c). Proses Sosialisasi Politik – Motivasi

Sosialisasi politik adalah proses sosialisasi untuk membentuk sikap pada tahap perilaku, seseorang atau kelompok orang tentang suatu nilai- nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap politik, dan harapan politik tertentu.

Melalui cara motivasi, individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain

Tipe Tipe Sosialisasi Politik

Tipe sosialisasi dapat dikatagorikan menjadi dua tipe sosialisasi politik yaitu sosialasi tidak langsung dan sosialisasi langsung

Sosialisasi Politik Tidak Langsung

Sosialisasi politik tidak langsung adalah sisialisasi yang pada awalnya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya bukan politik, kemudian masyarakat dipengaruhi untuk memiliki orientasi politik.

Sosialisasi politik tidak langsung dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut.

a). Sosialisasi Politik Cara– Magang

Magang adalah cara sosialisasi denan bentuk aktivitasnya melalui sarana belajar. Magang di tempat- tempat tertentu atau organisasi nonpolitik dapat memengaruhi orang ketika berhubungan dengan politik.

b). Pengalihan Hubungan Antarindividu

Hubungan antarindividu adalah sosialisasi politik yang pada aalnya tidak terkait dengan politik, namun akhirnya individu akan terpengaruh ketika berhubungan atau berorientasi dengan kehidupan politik.

Contohnya, hubungan anak dengan orang tua nantinya akan membentuk orientasi anak ketika ia bertemu atau berhubungan dengan pihak luar.

c). Generalisasi

Generalisasi adalah sosialisasi politik denagan kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini yang sebenarnya tidak terkait dengan politik namun dapat memengaruhi orang untuk berorientasi pada objek politik tertentu.

Sosialisasi Politik Langsung

Sosialisasi politik langsung adalah sosialisasi politik yang dalam kegiatannya diorientasikan dan disampaikannya hal-hal yang bersifat politik.

Sosialisasi politik langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni sebagai berikut.

a). Pengalaman Politik

Pengalaman politik adalah sosialisasi politik dengan belajar langsung dalam kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan yang sifatnya publik.

Contohnya, adalah keterlibatan langsung seseorang dalam kegiatan partai politik.

b). Pendidikan Politik

Sosialisasi politik Pendidikan adalah sosialisasi melalui pendidikan politik yang secara sadar dan sengaja serta direncanakan untuk menyampaikan, menanamkan, dan membelajarkan anak untuk memiliki orientasi-orientasi politik tertentu.

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui diskusi politik, kegiatan partai politik, dan pendidikan di sekolah.

c). Peniruan Perilaku

Sosialisasi peniruan prilakuku adalah sosialisasi yang dilakukan dengan proses penyerapan meniru orang lain.

Contohnya, seorang siswa akan mendukung calon presiden tertentu karena kakaknya juga mendukung calon presiden tersebut.

d). Sosialisasi Antisipatori

Sosialisasi antipatori adalah sosialisasi politik dengan cara belajar bersikap dan berperilaku seperti tokoh politik yang diidealkan.

Contohnya, seorang anak belajar bersikap dan cara berbicara seperti presiden karena ia memang mengidealkan peran itu.

Alat atau Sarana Sosialisasi Politik

Adapun sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain:

a). Sarana Sosialisasi Politik – Keluarga – Family

Keluarga merupak alat – agen – sarana untuk sosialisasi nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif

b). Sarana Sosialisasi Politik –  Sekolah

Sekolah merupakan sarana sosialisasi politik dengan cara memberikan pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan).

Peserta didik dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis.

c). Sarana Sosialisasi Politik – Kelompok Pertemanan – Peer Groups

Peer group termasuk kategori agen sosialisasi politik primary group. Peer group adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu.

Pengaruh pertemanan dalam sosialisasi politik sudah berlangsung sejak masa pergerakan nasional.

d). Sarana Sosialisasi Politik – Media Massa

Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Berita -berita yang dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio, mengenai perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak memengaruhi masyarakat.

e). Sarana Sosialisasi Politik  – Pemerintah

Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik.

Pemerintah melibatkan diri dalam politik pendidikan, melalui beberapa mata pelajaran yang ditujukan untuk memperkenalkan peserta didik kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya.

f). Sarana Sosialisasi Politik – Partai politik

Partai politik adalah saran sosialisasi politik yang memainkan peran sangat penting. Partai politik dengan merekrut kader maupun simpatisannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pengertian Unsur Hukum Ciri Hukum Sifat Hukum Asas Hukum Tujuan Fungsi Jenis Hukum

Pengertian Hukum: Hukum adalah kumpulan petunjuk – aturan hidup yang berupa perintah perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.


Hukum dalam pengertian luas adalah suatu peraturan yang rasional yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang sah, yang memaksa setiap orang supaya “berbuat” menuju ke tujuannya sendiri, untuk mencapai tujuan bersama.

Pelanggaran terhadap petunjuk – aturan hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh apparat pemerintah atau  penguasa terhadapa pelanggar hukum tersebut.

Pengertian Hukum Menurut Van Kant

Hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

Pengertian Hukum Menurut Utrecht

Hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhinya.

Pengertian Hukum Menurut Van Vallenhoven,

Hukum adalah suatu gejala pergaulan hidup yang bergolak terus- menerus dalam keadaan lentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya.

Pengertian Hukum Menurut Leon Duquit

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Pengertian Hukum Menurut Grotius

Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang dijamin keadilan.

Pengertian Hukum Menurut Simorangkir

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman

Pengertian Hukum Menurut S.M. Amin, S.H.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksinya itu disebut hukum. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Pengertian Hukum Menurut M.H. Tirtamidjaja

Hukum adalah semua peraturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus meng ganti kerugian.

Pengertian Hukum Menurut J. T. C. Simorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Pelanggaran ter hadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman.

Unsur Unsur Hukum

a). Peraturan ditujukan terhadap tingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

b). Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan- badan resmi atau aparat yang berwajib.

c). Peraturan pada umumnya bersifat memaksa.

d). Adanya  sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Ciri – Ciri Hukum

a). Hukum mengandung perintah dan atau larangan.

b). Perintah dan atau larangan hukum harus dipatuhi oleh setiap orang.

Sifat – Sifat Hukum

Hukum mempunyai sifat mengatur, memaksa dan melindungi.

a). Bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan peraturan berupa perintah atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

b). Bersifat memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi tegas.

c). Bersifat melindungi hak tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada.

Asas Asas Hukum

Adapun asas asas hukum yang berlaku universal diantaranya adalah:

a). Asas Kepribadian Hukum

Asas kepribadian menunjukkan bahwa hukum mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia adalah individu yang memiliki hak dan kebebasan. Hukum mengatur hak dan kewajiban manusia. Manusia sebagai subyek hukum yang tunduk terhadap aturan yang berlaku.

b). Asas Persekutuan Hukum

Asas persekutuan menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Manusia yang satu bekerja sama dan berhubungan dengan manusia yang lain.

  1. Asas Kesamaan Hukum

Asas kesamaan menunjukkan bahwa hukum menghendaki adanya kesetaraan di hadapan hukum. Bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama, tidak yang lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain.

d). Asas Kewibawaan Hukum

Asas kewibawaan menunjukkan bahwa hukum dapat dijalankan secara baik, jika hukum dan lembaga kehakiman memiliki kewibawaan yang dibangun di atas keadilan, bukan dengan penekanan apalagi kekerasan.

e). Asas Pemisahan Antara Baik dan Buruk

Asas pemisahan baik dan buruk menunjukkan bahwa hukum secara tegas membedakan antara tndakan yang baik dan tindakan yang buruk. Tindakan yang buruk dapat mendatangkan sanksi, sedangkan tindakan yang baik mungkin mendapat ganjaran

Tujuan Hukum

Beberapa tujuan hukum diantaranyan adalah:

Tujuan Hukum Menurut  LJ Van Apeldorm

Hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan.

Tujuan Hukum Menurut  J. Van Kan

Hukum bertujuan untuk menjaga agar kepentingan tiaptiap manusia tidak diganggu.

Tujuan Hukum Menurut  E. Utrecht

Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

Tujuan Hukum Menurut Mochtar Kusumaatmadja,

Hukum bertujuan memelihara dan menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban.

Tujuan Hukum Menurut  Subekti

Hukum bertujuan untuk mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Tujuan Hukum Nasional Indonesia

Tujuan hukum nasional Indonesia adalah mengatur secara pasti hak dan kewajiban lembaga-lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga negara Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindung oleh hukum, cerdas, terampil, cinta, dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana hidup makmur dan adil berdasarkan Pancasila.

Teori Tujuan Hukum

Teori utama tentang tujuan hukum adalah teorietis, utilitas, dan campuran.

a). Tujuan Hukum – Teori Etis

Tujuan hukum menurut teori etis adalah semata- mata hanya untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis tentang adil tidaknya suatu hukum. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

b). Tujuan Hukum – Teori Utilitas

Tujuan hukum teori utilitas adalah ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang banyak.

Menurut teori utilitas, hakikat tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

c). Tujuan Hukum – Teori Campuran

Tujuan hukum teori campuran adalah memperoleh kebutuhan akan ketertiban yang merupakan syarat pokok bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum bertujuan menjamin kebutuhan masyarakat akan ketertiban.

Fungsi Hukum

Secara umum, hukum memiliki fungsi sebagai berikut:

a). Menjamin Ketertiban

Hukum berperan sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat;

b). Menjamin Keadilan Sosial

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, Artinya bahwa hukum memberikan keadilan perlakuan yang adil bagi setiap anggota masyarakat dalam segala kehidupannya.

c). Menjamin Perlidungan

Mampu memberikan pengayoman atau perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan, maupun segala hak yang dimilikinya.

d). Penggerak Pembangunan

Hukum menjadi sarana penggerak pembangunan nasional;

d). Pengawas Penegak Hukum

Hukum berfungsi untuk pengawasan terhadap semua aparatur penegak hukum.

e). Menjamin Kepastian Kukum

Hukum berfungsi memberikan jaminan bagi anggota masyarakat untuk diperlakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang oleh negara atau penguasa, serta menjamin kepastian mengenai isi aturan tersebut.

Jenis Penggolongan Hukum

Hukum dapat digolongkan menurut: sumber, bentuk, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifatnya, wujudnya, dan isinya.

Hukum Menurut Sumbernya, dibedakan atas:

Menurut Sumbernya, dibedakan atas:

a). Hukum Undang- Undang,

Hukum undang – undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan negara.

b). Hukum Kebiasaan Adat

Hukum kebiasaan (adat) adalah hukum adat kebiasaan yang mendapat perhatian dari masyarakatnya.

c). Hukum Traktat

Hukum traktat adalah hukum yang lahir akibat perjanjian antarnegara.

d). Hukum Yurispridensi

 Hukum yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

e). Hukum Ilmu – Doktrin

Hukum ilmu- doktrin adalah keputusan yang keluar dari ahli hukum.

Hukum Menurut Tempat Berlakunya

Menurut tempat berlakunya hukum dibagi dalam:

a).  Hukum Lokal,

Hukum local yaitu hukum yang berlaku untuk wilayah setempat (desa, daerah, wilayah adat).

b). Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.

c.) Hukum Internasional

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua atau lebih negara dalam dunia internasional.

d). Hukum Asing

Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain.

Hukum Menurut Waktu Berlakunya

Menurut waktu berlakunya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut.

a). Hukum Positif – Ius Constitutum

Hukum positif (ius constitutum) adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif (ius constitutum) disebut juga tata hukum. Contohnya adalah UUD 1945.

b). Ius Constituendum

Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya adalah Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945.

c). Hukum Asasi – Ius Naturale – Hukum Alam

Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun di seluruh tempat. Contohnya adalah keadilan.

Hukum Menurut Bentuknya

Menurut bentuknya, hukum dikelompokkan sebagai berikut.

a). Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.

Contoh Hukum tertulis yang telah dikondifikasikan: KUHP, KUH Perdata dan KUH Dagang, Sedangkan contoh Hukum tertulis yang tidak dikondifikasikan adalah Traktat

b). Hukum Tak Tertulis

Hukum tak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis.

Hukum tak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

Hukum Menurut Wujudnya

Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi menjadi dua macam

a). Hukum Objektif

Hukum Objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini untuk menyatakan peraturan yang mengatur antara dua orang atau lebih. Contohnya Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b). Hukum Subjektif

Hukum Subjektif, yaitu hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak. Contohnya adalah  Kitab Undang-Undang Hukum Militer.

Hukum Menurut Sifat

Menurut sifatnya hukum dapat dibagi dalam:

a).  Hukum Memaksa

Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya adalah hukum pidana

b). Hukum Mengatur – Hukum Pelengkap

Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak -pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Biasanya dilakukan dalam perkara perkara perdataan. Contohnya adalah hukum dagang

Hukum menurut Cara Mempertahankannya

Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a). Hukum Materiil

Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan peraturan yang mengatur kepentingan- kepentingan dan hubungan- hubungan yang berwujud perintah-  perintah dan larangan-larangan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang.

b). Hukum Formal

Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan peraturan yang mengatur cara- cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan. Hukum formal disebut hukum acara. Contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Hukum Menurut Isinya,

Berdasarkan isinyam Hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik.

a). Hukum Privat – Hukum Sipil

Hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Contohnya adalah Hukum waris, hukum perdata, hukum dagang, hukum keluarga, hukum kekayaan.

b). Hukum Publik

Hukum Publik atau Hukum Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara). Contohnya adalah hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara,

  • Hukum Tata Negara

 Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lainnya dan hubungan antara negara (pemerintah) dengan bagian- bagian negara.

  • Hukum Tata Usaha NegaraHukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) adalah hukum yang mengatur cara cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat -alat perlengkapan negara.

  • Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan- perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggar serta mengatur bagiamana cara -cara mengajukan perkara -perkara ke muka pengadilan.

  • Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi pelaku hukum dan tingkat berlakunya, mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia tanpa pengecualian. Secara prinsip hukum pidana umum diatur dalam KUHP.

  • Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah Indonesia. Peraturan perundangan yang termasuk hukum pidana jenis ini ada 3, yakni hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi dan hukum pidana politik.

Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang mengatur negara-negara dalam melakukan hubungan internasional.

  • Hukum Perdata Internsional

Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.

  • Hukum Publik Internasional

Hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara lain dalam hubungan internasional

Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum

Hukum diciptakan masyarakat dan untuk menjamin ketertiban masyarakat, sehingga tercapai ketentraman. Ketertiban akan tercapai apabila warga negara memiliki kesadaran hukum.

Kesadaran hukum artinya keyakinan terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dapat dibedakan seperti berikut:

a). Patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaan/ paksaan (authority oriented).

b). Patuh karena ingin dipuji (good boy–unice girl).

c). Patuh karena kiprah umum/masyarakat (countract legality).

d). Patuh atas sadar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (law dan order oriented).

e). Patuh karena sadar keuntungan atau kepentingan (utilities = hedonis).

f). Patuh karena memang hal tersebut memuaskan baginya.

g). Patuh karena sadar prinsip etis yang layak universal (universal ethical principle)

Contoh Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Sehari Hari Di Keluarga – Sekolah – Masyarakat – Negara,

a). Contoh Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Keluarga

–  Selalu menjaga nama baik keluarga;

– Menaati aturan keluarga yang berlaku;

– Menggunakan fasilitas keluarga secara baik;

– Mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua; dan

– Menghormati semua anggota keluarga;

b). Contoh Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Sekolah

– Selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah.

– Disiplin belajar hormat pada guru.

– Ikut upacara bendera dengan tertib.

– Datang tepat waktu.

c). Contoh Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Masyarakat

– Taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat; dan

– Menjaga nama baik lingkungan masyarakat;

– Membantu menjaga ketertiban umum

– Menghormati sesama warga masyarakat;

– Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman.

d). Contoh Kepatuhan Hukum Di lingkungan negara

– Taat dan patuh dalam menjalankan aturan- aturan yang dikeluarkan oleh negara.

– Menjaga nama baik bangsa dan negara.

– Taat membayar pajak.

– Menjaga harta kekayaan negara.

– Menjaga rahasia dan kekayaan negara.

– Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

– Saling hormat menghormati antarsesama warga.

– Tidak bertindak main hakim sendiri.

Rangkuman Ringkasan:

Hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia. Maka tujuan hukum adalah agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum berfungsi memberi pedoman bertingkah laku, mengembangkan hak dan kewajiban serta menghindari bentrokan berbagai kepentingan.

Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn difinisi hukum sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai kenyataan.

Unsur-unsur hukum yaitu: Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan, masyarakat, Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi, Paraturan itu bersifat memaksa, Sanksi terhadap pelanggarannya bersifat tegas.

Tujuan hukum ialah untuk mencapai ketertiban, ketentraman dan keadilan di masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk menerapkan hukum yang berlaku dalam kehidupan sangat penting artinya karena untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan kehar monisan kehidupan.

Kesadaran hukum untuk menaati norma yang berlaku akan berkembang apabila keadilan dalam penerapan dan penegakan hukum diutamakan dan dijalankan dengan baik sehingga memunculkan sikap positif terhadap hukum.

Hukum memiliki kekuatan untuk mengikat setiap orang agar hukum tetap terjaga, dihormati, dan ditaati.

Pengertian Unsur Hukum – Ciri Hukum– Sifat Hukum – Asas Hukum – Tujuan Fungsi Jenis Hukum,

Pengertian Tujuan Fungsi Tugas Wewenang Hak Kewajiban MPR DPR DPD BPK MA KY Presiden Wakil Presiden

Pengertian Lembaga Negara: Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan atau “Civilizated Organization” yang dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara yang bertujuan untuk menjalankan dan membangun negara.


Tujuan Lembaga Negara:

Tujuan diadakan lembaga lembaga negara atau sering disebut alat kelengkapan negara adalah sebagai berikut:

a). Untuk menjalankan atau melaksanakan fungsi negara.

b). Menjalankan fungsi pemerintahan secara actual.

Dengan kata lain, lembaga- lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara.

Peran Lembaga Negara Dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

Lembaga-lembaga negara yang ada dalam pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah MPR. Presiden, DPR, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi, DPD, Pemerintah Daerah, DPRD, KPU, dan Komisi Yudisial.

Majelis Permusyawaratan Rakyat – MPR – RI

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Keanggotaan MPR – RI

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, jumlah anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (Pasal 27 ayat (1) UU No 22 Tahun 2003).

Adapun jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih  dari jumlah anggota DPR.

Alat Kelenkapan MPR – RI

Alat kelengkapan MPR terdiri atas Pimpinan, Panitia Ad Hoc, dan Badan Kehormatan.

Tugas Wewenang MPR – RI

Sesuai dengan pasal 3 UUD 1945, maka Tugas dan wewenang MPR adalah

a). Berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD;

b). Berwenang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

c). Berwenan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa j batan nya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 Ayat 3).

d). Berwenang nelantik wakil presiden menjadi presiden, apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanaka kewajibannya dalam masa jabatannya (Pasal 8 Ayat 1).

Hak Hak – MPR – RI

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak, yaitu

a). Hak mengajukan usul perubahan pasal- pasal dalam undang-undang dasar;

b). Hak enentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan;

c). Hak untuk memilih dan dipilih;

d). Hak untuk membela diri;

e). Hak imunitas/ Kekebalan dan Protokoler;

g). Hak keuangan dan administrasi

Kewajiban MPR – RI

Selain memiliki hak, MPR mempunyai beberapa kewajiban, yaitu sebagai berikut:

a). Wajib mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;

b). Berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI dan kerukunan nasional;

c). Berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

d). Berkeajiban untuk melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat DPR – Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia yang menjadi lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Keanggotaan DPR – Indonesia

Keanggotaan DPR berasal dari para wakil partai politik yang dipilih melalui pemilu. Masa jabatan keanggotaan DPR selama 5 tahun.

Seluruh anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR.  Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara dan anggota DPR berjumlah 550 orang.

Alat Kelengkapan DPR

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Fungsi Tugas Wewenang DPR

Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20A (1) UUD 1945 bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

a). Fungsi Tugas Wewenang Legislasi – DPR,  

Fungsi legislasi DPR adalah membuat Undang- Undang bersama- sama dengan Presiden. Usulan Rancangan Undang -Undang dapat diajukan oleh Presiden, dapat pula berdasarkan hak inisiatif DPR.

b). Fungsi Anggaran – Budget – DPR,

Fungsi Anggaran (budget) DPR adalah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah (Presiden).

c). Fungsi Pengawasan – Kontrol – DPR,

Fungsi Pengawasan (kontrol) DPR adalah menjalankan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pengawasan DPR merupakan  pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan Belanja negara maupun kebijakan pemerintah lainnya berdasarkan UUD 1945.

Tugas Dan Wewenang DPR – Indonesia

Adapun menurut UU No. 22/2003 Pasal 26 Ayat (1), tugas dan wewenang DPR, antara lain, sebagai berikut:

a). Membentuk undang- undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;

b). Memerhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

c). Menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD;

d). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.

Hak – Kewajiban DPR

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak dan kewajiban

Hak – Hak DPR

Dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak hak sebagai berikut.

a). Hak Inisiatif DPR

Hak inisiatif DPR adalah hak untuk mengajukan suatu usulan rancangan undang -undang (diatur dalam Pasal 20A Ayat 3).

b). Hak Angket DPR

Hak angket DPR adalah hak untuk menyelidiki terhadap sesuatu hal (diatur dalam Pasal 20A Ayat 2).

c). Hak Budget DPR

Hak budget DPR adalah hak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (diatur dalam Pasal 23 Ayat 3).

d). Hak Interpelasi DPR

Hak interpelasi DPR adalah hak meminta penjelasan kepada presiden tentang suatu kebijakan pemerintah (yang diatur dalam Pasal 20A Ayat 2).

e). Hak Bertanya DPR

Hak bertanya DPR adalah hak untuk mengajukan pertanyaan- pertanyaan secara tertulis kepada pemerintah (diatur dalam Pasal 20A Ayat 3).

f ). Hak Imunitas DPR

Hak imunitas DPR adalah hak yang dilindungi oleh hukum (diatur dalam Pasal 20A Ayat 3)

Kewajiban Kewajiban DPR

Sebagai lembaga ataupun individu, DPR juga mempunyai kewajiban. Kewajiban anggota DPR, antara lain:

a). Mempertahankan, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945.

b). Bersama-sama pihak eksekutif menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara.

c). Memerhatikan sepenuhnya aspirasi masyarakat dan memajukan tingkat kehidupan rakyat.

d). Melaksanakan dan mempertahankan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.

Pada dasarnya presiden Republik Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7 UUD 1945).

Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden RI

UUD 1945 mengharuskan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagai berikut.

a). Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri (pasal 6 (1)).

b). Tidak pernah mengkhianati negara (pasal 6 (1)).

c). Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden.

d). Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A (1)).

e). Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu (pasal 6A (2)).

Syarat- syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 yang diantaranya adalah

a). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b). Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

c). Tidak pernah mengkhianati negara;

d). Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

e). bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan RI;

Tugas Wewenang Presiden Sebagai Kepala Negara

Sebagai kepala negara, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

a). Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 ).

b). Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1).

c). Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12).

d). Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 Ayat 1).

e). Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).

f). Memberikan amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 2).

g). Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain (Pasal 15).

Tugas Wewenang Preseden Sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a). memimpin kabinet;

b). mengangkat dan melantik dan memberhentikan menteri-menteri;

c).  mengawasi jalannya pembangunan;

d). memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD;

e). berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR;

f). menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang;

g). menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang.

Dewan Perwakilan Daerah – DPD – RI

DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR, dipilih melalui pemilihan umum dari setiap propinsi. DPD dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat sesuai dengan daerahnya masing- masing.

Keanggotaan DPD – RI

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya satu tahun.

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah – DPD – RI

a). Pengajuan usul, ikut pembahasan dan pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu;

b). Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah DPD – RI

Tugas dan wewenang DPD, antara lain sebagai berikut.

a). DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

c). Dapat memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara dan rancangan undang undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

d). Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,

e). DPD dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta penyampaian hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan perimbangan untuk ditindaklanjuti.

f). DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Hak – Hak Dewan Perwakilan Daerah DPD – RI

Sebagai Lembaga dan perorangan DPD mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a). DPD memiliki hak untuk membahas RUU bersama DPR dan presiden;

b). DPD memiliki hak untuk  mengajukan RUU kepada DPR.

c). DPD memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat,

d). DPD memiliki hak untuk memilih dan dipilih,

e). Memiliki hak keuangan dan administratif,

f). DPD memiliki hak untuk membela diri,

g). DPD memiliki hak imunitas, dan protokoler.

Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah DPD – RI

Selain hak sebagai lembaga dan individu, anggota DPD juga mempunyai kewajiban yang harus dijalankannya.

a). DPD berkewajiban mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundangundangan;

b). DPD wajib melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

c). DPD wajib mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;

d). DPD wajib memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;

e). DPD wajib menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;

f). DPD bekewajiban untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

g). DPD wajib memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya;

h). DPD wajib menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD;

  1. i) DPD wajib menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

Badan Pemeriksa Keuangan – BPK – RI

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945 hasil amandemen).

Kedudukan BPK bebas dan mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah tetapi tidak berdiri di atas pemerintah

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan – BPK – RI

a). BPK bertugas mengawasi apakah kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23 E (2) UUD 1945 hasil amandemen.

b). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Daerah, Anggaran Badan Usaha Milik Negara dan Daerah berdasarkan ketentuan undang-undang.

Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan – BPK – RI

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BPK mempunyai tiga macam fungsi, yaitu sebagai berikut.

a). Fungsi Operatif BPK

Fungsi operatif BKP adalah fungsi untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara.

b). Fungsi Rekomendatif BPK

Fungsi rekomendatif adalah fungsi yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.

c). Fungsi Yudikatif BPK

Fungsi yudikatif adalah fungsi untuk melakukan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pembendaharaan atau pegawai negeri lainnya karena perbuatannya melanggar hukum atau perbuatannya melalai kan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian besar negara.

Mahkamah Agung – MA – Ri

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 (2)).

Tugas Wewenang Mahkamah Agung – MA – Ri

Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi mempunyai beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut.

a). Di Bidang Peradilan, Memeriksa, dan Memutuskan

Permohonan Kasasi (tingkat banding terakhir).

– Sengketa tentang kewenangan mengadili.

– Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

– MA memiliki tugas dan wewenang untuk menguji keabsahan peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang.

b). Di Bidang Nasehat dan Pertimbangan Hukum

– MA memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk memberikan atau penolakan grasi dan rehabilitasi.

– MA memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara.

c). Di Bidang Pengawasan

–  MA memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya pengadilan-pengadilan di semua lingkungan peradilan.

–  MA memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau membentuk peraturan peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

Mahkamah Konstitusi – MK

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Keanggotaan Mahkamah Konstitusi – MK

Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi, yang ditetapkan Presiden. Hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang tersebut, 3 anggota diajukan oleh MA, 3 anggota diajukan oleh DPR, 3 anggota diajukan oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi – MK

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk

a).  MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD;

b). MK bwewenang memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;

c). MK berwenang memutus pembubaran partai politik;

d). MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu (pasal 24C (2) UUD 1945).

e). MK  wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/ atau wakil presiden menurut UUD 1945.

Komisi Yudisial – KY

Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Keanggotaan Komisi Yudisial – KY

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Kewenangan Komisi Yudisial – KY

Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:

a). KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung;

b). KY berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hukum.

Teori Kedaulatan: Pengertian Kedaulatan Tuhan Raja Negara Hukum Rakyat – Sifat Prinsip Dasar

Pengertian Kedualatan: Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata daulat (daulah) yang artinya kekuasaan (dinasti), pemerintahan. Dalam bahasa Inggris kedaulatan dapat dipersamakan dengan kata “sovereignty”, yang berasal dari kata Latin Supranitas.


Berdaulat artinya memiliki kekuasaan penuh – kekuasaan tertinggi – untuk mengelola atau mengatur suatu pemerintahan. Dengan kata lain, negara yang berdaulat adalah negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Tidak ada kekuasaan lain yang dapat mendikte dan mengontrol negara tersebut.

Pengertian Kedaulatan – Sovereignity Menurut Harold J. Laski

Kedaulatan adalah kekuasaan yang sah menurut hukum yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada dalam masyarakat yang dikuasainya.

Pengertian Kedaulatan – Sovereignity Menurut C.F. Strong

Dalam buku Modern Political Constitution dinyatakan  sovereignity adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya.

Pengertian Kedaulatan – Sovereignity Menurut Jean Bodin,

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara.

Jenis Kedaulatan Ke Dalam Dan Ke Luar

Kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan ke luar.

a). Kedaulatan Ke Dalam – Internal Sovereignity

Kedaulatan ke dalam atau internal sovereignity adalah kedaulatan yang dimiliki negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain.

Artinya, pemerintah memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan menentukan masa depan bangsa dan negaranya;

b). Kedaulatan Ke Kuar – External Sovereignity,

Kedaulatan ke luar atau external sovereignity adalah kekuasan suatu negara untuk melakukan interksi atau  hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain, untuk kepentingan bangsa dan negara.

Artinya, tidak ada negara di dunia ini yang dapat memengaruhi program, rencana, atau keinginan sebuah negara.

Sifat Pokok Kedaulatan

Menurut Jean Bodin kedaulatan memiliki empat sifat pokok yaitu permanen, asli, bulat dan tidak terbatas.

1). Kedaulat Bersifat Permanen,

Kedaulatan permanan artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara tetap berdiri.

2). Kedaulatan Bersifat Asli

 Kedaulatan Asli artinya  kedaulatan yang tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

3). Kedaulatn Bersifat Bulat – Utuh Tidak Dapat Dibagi

Kedaulatan bersifat bulat/ tidak dapat dibagi- bagi, artinya kedaulatan itu hanya satu-s atunya kekuasaan yang tertinggi.

4). Kedulatan Bersifat Tidak Terbatas,

Kedaulatan bersifat tidak terbatas artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat tertinggi akan lenyap.

Teori – Teori Kedaukatan

Beberapa teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan adalah teori kedauatan tuhan, kedaulatan raja, kedulatan negara, kedaulatan hukum, keduatan rakyat,

1). Teori Kedaulatan Tuhan – Teokrasi

Menurut teori kedulatan Tuhan disebut teokrasi, pemerintah, raja, atau penguasa mendapatkan kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan.

Teori kedaulatan Tuhan dianut oleh para raja yang menyatakan dirinya keturunan dari Tuhan atau para dewa. Kehendak  Tuhan menjelma ke dalam diri raja/ penguasa

  • Tokoh Penganut Teori Kedaulatan Tuhan

Penganut teori – paham kedaulatan Tuhan diantaranya adalah Agustinus, Thomas Aquinas, Marsillius, dan F.J. Stahl.

  • Contoh Negara Dengan Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan pernah digunakan dibeberapa negara seperti di Ethiopia pada masa Raja Haile Selassi, Belanda, dan Jepang pada masa Kaisar Tenno Heika, Vatikan di Roma, Italia. Benediktus XVI dianggap sebagai pemegang kedaulatan penuh pengganti Tuhan di dunia.

2). Teori Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan raja merupakan bentuk nyata dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa.

Teori kedaulatan raja menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi negara di tangan raja dan keturunannya. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Raja berkuasa secara mutlak dan tidak ada batasnya.

  • Tokoh Penganut Teori Kedaulatan Raja

Beberapa pelopor tokoh atau penganut teori –  paham kedaulatan raja diantaranya adalah Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan F. Hegel.

  • Contoh Negara Dengan Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan raja pernah diterapkan di Perancis pada masa Raja Louis XIV, negara Inggris, Belanda, Malasyia, Thailand, Jepang, Mesir, Brunai Darussalam

3). Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara.

  • Tokoh Penganut Teori Kedaulatan Negara

Beberapa tokoh – pelopor – penganut teori – paham kedaulatan negara adalah George Jellinek dan Paul Laband.

  • Contoh Negara Dengan Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan ini pernah diberlakukan Rusia pada masa kekuasaan Tsar dan Jerman pada masa Hitler, serta Italia pada saat Mussolini berkuasa.

4). Teori Kedaulatan HukumRechts  Souvereiniteit

Teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis (undang undang) maupun tidak tertulis.

Pemerintah atau raja dalam melaksanakan tugas atau kekuasaan dibatasi oleh norma hukum sehingga kekuasaan raja tidak bersifat absolut.

  • Tokoh Penganut Teori Kedaulatan Hukum

Penganut atau tokoh teori kedaulatan hukum diantaranya adalah H. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg.

  • Contoh Negara Dengan Kedaulatan Hukum

Beberapa negara  di Eropa yang menganut kedaulatan hukum adalah  Jerman, Swiss belanda, dan Sebagian Amerika.

5). Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah demokrasi.

  • Tokoh Penganut Teori Kedaulatan Rakyat

Tokoh Penganut teori – paham kedaulatan rakyat diantaranya adalah  Solon, John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau.

Teori kedaulatan rakyat hampir diterapkan di seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Malaysia, Indonesia, Filipina,

Pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi dan kebudayaan masing-masing negara.

Teori kedaulatan rakyat melahirkan suatu teori pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Teori Trias PolitikaMontesquieu

Teori trias politika mengajarkan agar kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga lembaga, yaitu legislative, eksekutif , dan yudikatif.

a). Kekuasaan Legislatif,

Kekuasaan legeslatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menetapkan Undang-Undang sebagai aturan melakukan kegiatan bernegara.

b). Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

c). Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan.

Ciri – Ciri Negara Kedaulatan Rakyat

Negara yang menerapkan kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

a). Negara kedaulatan rakyat memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan/ majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat.

b). Pelaksanaan pemilihan umum secara periodic untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga perwakilan diatur dalam undang-undang.

c). Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis sebagai wakil rakyat yang bertugas mengawasi pemerintah.

d). Susunan kekuasaan badan atau majelis sebagai wakli rakyat ditetapkan dalam undang undang dasar.

e). Memiliki prosedur undang – undang untuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat,

f). Menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Indonesia adalah negara yang menerapkan system pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau negara demokrasi yang berarti negara menghargai partisipasi rakyat di dalam pemerintahan.

Sebagian aspirasi rakyat tidak dapat disampaikan langsung kepada pemerintah melainkan lewat wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat tersebut berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Sistem pemerintahan Indonesia menerapkan beberapa sistem. Sistem pemerintahan tersebut antara lain:

a). Pemerintahan Konstitusional di Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Pemerintahan konstitusionil artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

b). Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945

Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen

a). Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedang bentuk pemerintahan Republik.

b). Negara Indonesia adalah negara hukum.

c). Negara Indonesia adalah negara demokrasi kedaulatan di tangan rakyat).

d). Sistem pemerintahan adalah presidensiil. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung dalam Satu paket.

e). Sebagai kepala pemerintahan Presiden membentuk kabinet.

f). Lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum Kedaulatan Rakyat Negara Indonesia

Dasar hukum bangsa Indonesia menganut kedaulatan rakyat adalah sebagai berikut.

a). Pembukaan UUD 1945 alinea keempat “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaaan Indonesia dalam suatu undang- undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ….”

b). Pasal 1 Ayat 2 menyatakan ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Sifat Sifat – Prinsip Kedaulatan Rakyat Indonesia

Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a). Kedaulatan/kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dapat disalurkan lewat lembaga perwakilan rakyat (demokrasi tidak langsung). Dalam hal-hal tertentu dapat disalurkan secara langsung, seperti pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan pengurus organisasi dll.

b). Tidak ada dominasi mayoritas, yang besar tidak mengesampingkan yang kecil, dan tidak ada tirani minoritas, yang kecil justru menguasai yang besar, tetapi lebih mengutamakan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa.

c). Adanya jaminan kebebasan kepada warga negara/rakyat untuk menyampaikan pendapat, gagasan, saran dan kritik kepada pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak mengganggu stabilitas nasional.

d). Dijiwai Ketuhanan (relegius) bukan sekuler (keduniawian) dan bukan atheis.

e). Menjunjung Hak Asasi Manusia dan hak warga Negara sepanjang tidak mengganggu hak orang lain serta tidak mengganggu ketertiban umum, persatuan dan kesatuan bangsa.

f). Dijiwai semangat kekeluargaan dan kebersamaan

g). Mengutamakan persatuan kesatuan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Sikap Positif Terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat

Contoh sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan system pemerintahan Indonesia adalah:

a). Mematuhi ketentuan sistem pemerintahan Indonesia terdapat di dalam UUD 1945.

b). Mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c). Mendukung atau menyukseskan program pemerintah yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

d). Mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

e). Dalam musyawarah harus didasari akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur.

Contoh Soal Ujian Teori Kedaulatan Rakyat – Kedaulatan Ke Dalam Ke Luar,

1). Kedaulatan memiliki dua pengertian yaitu kedaulatan….

a). ke dalam dan ke luar.

b). sekarang dan yang akan datang.

c). luas dan sempit.

d). rakyat dan pemerintah.

2). Menurut pandangan para ilmuwan teori kedaulatan yang lebih diyakini dapat menyejahterakan rakyat yaitu teori kedaulatan….

a). Tuhan.

b). Rakyat.

c). Negara.

d). Raja.

3). Kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa ….

a). penggunaan keuangan secara terbuka dilaporkan kepada seluruh rakyat.

b). seluruh rakyat mendapat perhatian yang sama dari negara.

c). kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

d). rakyat mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum.

4). Negara yang menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat akan memberi kemerdekaan seluas-luasnya kepada rakyat dalam berperan serta terhadap penyelenggaraan negara, tetapi pelaksanaannya tetap harus….

a). mematuhi norma-norma yang berlaku.

b). mengikuti kehendak pejabat negara.

c). memperhatikan kepentingan pemerintah.

d). memperhatikan kedaulatan yang dianut negara lain.

5). Indonesia menerapkan kedaulatan rakyat tetapi aspirasi rakyat dapat disalurkan lewat….

a). pejabat yang berkuasa.

b). pimpinan yang disegani.

c). golongan yang menguasai perekonomian.

d). wakil-wakil rakyat.

6). Indonesia menganut pemerintahan konstitusional artinya….

a). pemerintahan berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar

b). tugas Presiden diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

c). lembaga negara memegang teguh konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

d). setiap warga negara wajib memahami konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Rangkuman Ringkasan: Teori Kedaulatan Rakyat

  • Kedaulatan memiliki dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan  ke luar.
  • Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa adanya campur tangan negara lain,
  • Kedaulatan ke luar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara- negara lain demi kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
  • Macam-macam teori kedaulatan adalah teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum.
  • Negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.
  • Kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan yang berdasarkan Pancasila yang dilandasi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
  • Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi dan tidak bersifat absolutisme.
  • Pemerintahan konstitusional artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
  • Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu, MPR, DPD, Presiden, DPR, MA, BPK, DPRD, dan Pemerintah Daerah.

Sistem Demokrasi: Pengertian Asas Prinsip Jenis Bentuk Nilai Dasar Ciri Sikap Perilaku Positif Demokrasi

Pengertian Demokrasi: Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “demos” dan “kratos”. Demos berarti “rakyat” sedangkan kratos berarti “pemerintahan”. Jadi, demokrasi berarti “pemerintahan rakyat” atau suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi.


Pengertian Demokrasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil- wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.

Pengertian Demokrasi Menurut International Commission of Jurist,

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang menjamin hak untuk membuat keputusan politik yang diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang terpilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu pemilu yang bebas

Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, for the people).

Pengertian Demokrasi Menurut Carol C Gould

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka.

Pengertian Demokrasi Menurut Joseph A. Schmeter,

Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetetif atas suara rakyat.

Pengertian Demokrasi Menurut Sidney Hook,

Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Pengertian Demokrasi Menurut Henry B. Mayo,

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Pengertian Demokrasi Menurut Affan Gaffar,

Demokrasi mempunyai dua makna, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif), yaitu demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan demokrasi empirik yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Pengertian Demokrasi Menururt Samuel Huntington,

 Demokrasi adalah system politik dimana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jujur dan adil. Para calon bebas bersaing untuk mendapatkan suara dan penduduk berhak memberikan suara.

Asas – Asas Demokrasi

Asas asas demokrasi yang dimiliki oleh negara demokrasi adalah:

a). Pengakuan Hak Asasi Manusia – Penghargaan Martabat Manusia.

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah berkuasa diwujudkan dalam tindakan negara atau pemerintah dengan melindungi HAM tanpa melupakan kepentingan umum.

Pengakuan HAM itu ditulis di dalam Undang- Undang Dasar negara dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Undang- Undang Dasar

b). Pengakuan Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan

Pemerintahan yang berkuasa dalam negara demokrasi merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat. Pemerintah yang mengelola negara harus mendapat dukungan dan partisipasi dari rakyat.

Pemerintahan yang ada tidak lagi mendapat dukungan maupun partisipasi dari rakyat akan mengalami kemunduran dan bahkan runtuh.

Antara rakyat dan pemerintah selalu terjadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan. Pemerintah hanya menjalankan amanat dan mandat dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan

Prinsip Prinsip Utama Demokrasi

Demokrasi memiliki dua prinsip utama, yaitu kebebasan/ persamaan dan kedaulatan rakyat.

a). Kebebasan/ Persamaan (Freedom/ Equality)

Kebebasan merupakan cara mencapai kemajuan yang memberikan hasil maksimal dari kerja orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik.

Sedangkan persamaan merupakan sarana penting untuk mencapai kemajuan pada setiap orang. Setiap orang dianggap sama dan memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya.

Demokrasi merupakan system politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut.

b). Kedaulatan Rakyat (People’s Sovereignty)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat.

Nilai- Nilai Dasar Demokrasi

Nilai- nilai dasar yang menjadi cerminan demokrasi yang sudah diakui hampir semua bangsa bangsa di dunia antara lain:

a). Toleransi Saling Menghargai,

Demokrasi memberikan tuntunan untuk  warganya agar menghormati pihak lain, golongan lain yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b). Bebas Berpendapat dan Menghormati Kebebasan,

Demokrasi identik dengan kebebasan termasuk kebebasan berpendapat. Demokrasi menghargai kebebasan berpendapat dari semua unsur, kelompok, atau golongan yang ada di dalam masyarakat.

c). Memahami Keanekaragaman,

Demokrasi menghargai berbagai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelompok atau golongan wajib menghargai menghormati kelompok atau golongan lain.

Setiap kelompok atau golongan harus merasa sederajat, memiliki persamaan hak dan kewajiban, tidak dibenarkan adanya golongan atau kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan kelompok lain.

d). Kecintaan Pada Keterbukaan dan Terbuka Dalam Berkomunikasi,

Demokrasi mencerminkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara.

Kebijakan pemerintah harus disosialisasikan kepada rakyat dan rakyat diberi hak untuk memberikan kritik demi kebaikan.

e). Menjunjung Nilai dan Martabat Kemanusiaan,

Demokrasi menghargai nilai-nilai setiap individu, menghargai adanya potensi yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan.

f). Kebersamaan

Demokrasi mendorong pengemangan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial (bermasyarakat) dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

g). Keseimbangan

Demokrasi dapat melestarikan prinsip keseimbangan kehidupan masyarakat, baik keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, maupun keseimbangan di berbagai bidang kehidupan.

h). Menyelesaikan Pertikaian- Pertikaian Secara Damai dan Sukarela

Demokrasi dapat mendorong menyelesaikan perselisihan dan perbedaan yang ada  melalui musyawarah berdasar hukum yang berlaku.

i). Menjamin Terjadinya Perubahan Secara Damai

Demokrasi menjamin terjadinya  perubahan melalui prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan, dan menjauhi perubahan melalui cara- cara kekerasan dan paksaan.

j). Pergantian Penguasa Dengan Teratur

Demokrasi menjamin terjadinya pergantian penguasa melalui cara- cara yang konstitusional berdasarkan  Undang-Undang Dasar dan bukan melalui kekerasan atau perebutan kekuasaan.

k). Penggunaan Paksaan Seminimal Mungkin

Demokrasi menjauhi adanya pemaksaan kehendak, pemaksaan doktrin tertentu kepada masyarakat, tetapi segala permasalahan diselesaikan melalui musyawarah dan kesadaran hati nurani.

l). Menegakkan Keadilan

Demokrasi tidak membedakan golongan, paham atau kelompok- kelompok tertentu sehingga tercermin keadilan di dalam kehidupan manusia.

m). Komitmen dan Tanggung Jawab

Demokrasi mengajarkan pada manusia untuk memiliki komitmen yang jelas, tegas, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti bersedia menanggung apa yang menjadi tugas dan kewajibannya serta konsisten terhadap komitmennya.

n). Kerjasama Keterhubungan – Keterkaitan

Demokrasi mengajarkan pada manusia agar bersedia bekerjasama untuk melibatkan orang lain/ pihak lain di dalam menyelesaikan masalah atau melakukan suatu kegiatan. Demokrasi mengedukasi Kerjasama antar manusia.

Ciri Ciri Negara Demokrasi

Beberapa ciri pokok suatu negara menerapakan system demokrasi adalah sebagai berikut

a). Jaminan Kebebasan Individu

Negara yang menganut demokrasi memberikan jaminan kebebasan individu kepada setiap warga negaranya. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan hati nurani dan potensi yang dimilikinya.

b). Jaminan Hak Asasi Manusia

Demokrasi yang dianut negara akan memberikan jaminan hak asasi  manusia kepada seluruh warga negaranya.

Wujud jaminan hak asasi ini berupa pembentukan Undang- Undang, kegiatan pemerintahan maupun tindakan di dalam menangani adanya pelanggaran HAM.

c). Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab

Negara demokrasi akan menjamin kebebasan pers yang bertangung jawab sebagai sarana yang efektif bagi warga negara untuk memperoleh informasi.

Pers yang bebas dan bertanggung jawab akan mendorong tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.

d). Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Demokrasi akan menyelegarakan dan memfasilitasi pendidikan yang menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga negara. Negara berdemokrasi wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan.

e). Negara Hukum

Negara demokrasi adalah negara yang berdasarkan hukum karena demokrasi menghendaki perdamaian tanpa kekerasan.

Negara yang tidak memiliki landasan hukum cenderung mengarah kepada system diktator, dan membelenggu kehendak rakyat.

f). Pemerintah Berada di Bawah Kontrol Nyata mMsyarakat

Pemerintahan negara demokrasi selalu mendapatkan pengawasan dari masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan rakyat. Pengawasan dari masyarakat bertujuan agar pemerintahan sesuai dengan aspirasi rakyat dan sesuai hukum yang berlaku.

g). Pemilihan Umum yang Bebas, Jujur dan Adil

Negara demokrasi melakukan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan umum adalh bukti perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum digunaan untuk menyalurkan aspirasi rakyat di dalam pembentukan pimpinan negara atau wakil-wakil rakyat yang akan menentukan corak pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

h). Prinsip Mayoritas Suara

Negara demokrasi memiliki prinsip suara mayoritas yang sangat menentukan corak pemerintahan serta peraturan perundang undangan yang terbentuk.

Suara mayoritas pada pemilihan umum maupun suara mayoritas dalam lembaga perwakilan rakyat akan menentukan program- program pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Jenis – Bentuk  Demokrasi

Pada dasarnya penggolongan demokrasi dapat dibedakan menurut dua cara yaitu cara penggunaan kekuasaan yang dimiliki rakyat dan menurut falsafah atau landasan moral dan ideologi yang dijadikan landasan.

Jenis Bentuk Demokrasi Menurut Cara Penyaluran Pendapat/ Kehendak.

a). Demokrasi Langsung Direct Democracy

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara.

Demokrasi langsung dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh warga negara di suatu tempat atau diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan kebijakan di dalam pemerintahan.

Penentuan kebijakan negara dan pembentukan peraturan perundang- undangan biasanya melalui sistem tidak langsung melalui wakilwakil rakyat.

Contoh Negara Demokrasi Langsung Direct Democracy

Demokrasi langsung ini digunakan di Yunani Kuno pada Polis (negara kota) yang jumlah penduduknya hanya sedikit. Dewasa ini demokrasi langsung hanya diterapkan pada bidang bidang tertentu misalnya pemilihan pengurus organisasi, pemilihan pimpinan atau pejabat negara.

b). Demokrasi Tidak Langsung/ Perwakilan – Indirect Democracy – Representative Democracy,

Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang tidak mengikutsertakan seluruh rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara, melainkan pengikutsertaannya dilakukan lewat perwakilan.

Demokasi tidak langsung adalah demokrasi yang mengatur sistem penyaluran aspirasi rakyat (pelaksanaan kedaulatan rakyat) melalui perwakilan atau lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan suara rakyat.

Pada saat ini hampir semua negara menerapkan demokrasi tidak langsung karena jumlah penduduknya besar dan letaknya terpencar.

Contoh Negara Demokrasi Tidak Langsung

Negara yang menerapkan demokrasi tidak langsung diantaraya adalah Amerika Serikat, Australia, India, Indonesia, Argentina, Brazil

  • Ciri Pokok Demokrasi Tidak Langsung

Ciri pokok demokrasi tidak langsung yaitu terdapat lembaga-lembaga tertentu yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat di dalam penyelenggaraan negara ataupun pengawasan kepada pemerintah yang berkuasa.

Jenis Bentuk Demokrasi Menurut Sistem Politik/ Ideologi

a). Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang berasaskan ideologi liberalisme. Ciri pokok demokrasi liberal di antaranya negara memberikan kebebasan individu secara utuh. Selain itu, negara memberikan kebebasan berpolitik sesuai hati nurani masingmasing individu

Kebebasan mendirikan partai politik dijamin sepanjang memiliki pendukung yang memadai dan tidak mengganggu ketertiban umum serta keselamatan negara dan bangsa.

Contoh Negara Demokrasi Liberal

Negara yg menerapkan Demokrasi liberar diantaranya yaitu: Negara Asia: India, Israel, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan; Negara Eropa: Islandia dan Switzerland; Negara Amerika Utara: Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat; Negara Amerika Selatan: Argentina, Brazil dan Chili; Australia; Selandia baru; dan Afrika Selatan.

b). Demokrasi Sosialis – Komunis

Demokrasi sosialis /ala komunis merupakan model demokrasi yang hanya didominasi dan dikendalikan oleh ideologi komunis.

Lembaga perwakilan rakyat didominasi oleh kelompok komunis yang kurang atau tidak memberikan jaminan kebebasan individu. Pemerintahan dikendalikan oleh biro  khusus yang dikuasai oleh Partai komunis yang menguasai seluruh segi kehidupan.

Contoh Negara Demokrasi Sosialis – Komunis

Demokrasi model sosialis – komunis dahulu diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Pada saat ini masih diterapkan di negara-negara yang berhaluan komunis seperti Cina, Korea Utara dan Kuba.

c). Demokrasi Tersendiri – Dunia Ketiga

Negara- negara yang tidak berhaluan liberalis dan komunis menerapkan demokrasi sesuai dengan falsafah hidup dan kepribadian bangsanya sendiri. Demokrasi ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Jenis Demokrasi Berdasarkan Hubungan Antaralat Kelengkapan Negara,

Demokrasi jenis ini terbagi atas demokrasi sistem parlementer dan demokrasi system presidensial.

a). Demokrasi Sistem Parlementer

Demokrasi sistem parlementer adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem parlementer. Pemerintahan sistem parlementer meletakkan tanggung jawab pemerintahan pada kabinet (para menteri).

Para mentri dipimpin oleh perdana menteri, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Parlemen (DPR) memiliki kekua saan yang sangat besar; mereka dapat meminta pertanggungjawaban serta dapat menjatuhkan kabinet melalui pemberian mosi tidak percaya.

Contoh Negara Demokrasi Parlementer

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer diantaranya adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

b). Demokrasi Sistem Presidensial

Demokrasi sistem presidensial adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem presidensial. Pemerintahan sistem presidensial meletakkan tanggung jawab pemerintahan negara kepada presiden.

Presiden, yang berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, bertanggung jawab kepada rakyat baik secara langsung maupun lewat Lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat. Kabinet berada di bawah pimpinan presiden.

Kabinet, yakni para menteri, bertanggung jawab, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden.

Contoh Negara Demokrasi Presidensial

Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial diantaranya adalah, Brasil, Filipina, Amerika Serikat, Mesir, dan Argentina.

Sikap Positif Perilaku Terhadap Demokrasi Sehari Hari Di Keluarga Sekolah Masyarakat

Adapun perilaku sikap positif sehari hari di masyarakat diantaranya adalah:

Penerapan Sikap Positif Perilaku Demokrasi di Lingkungan Keluarga

  • Orangtua lebih bersikap lebih terbuka terhadap anggota keluarga istri dan anak, terutama yang menyangkut minat anak dalam mengembangkan dirinya.
  • Saling menghormati dan menyayangi antara anggota keluarga dalam berbagai hal.
  • Sikap terbuka untuk melancarkan komunikasi antara anggota keluarga.
  • Adanya pembagian tugas dan wewenang dalam keluarga yang menyangkut kepentingan bersama.

Penerapan Sikap Positif Perilaku Demokrasi di Lingkungan Sekolah

  • Proses Belajar Mengajar: saat tanya jawab dan diskusi kelompok yang lebih bebas tentang bahasan materi pelajaran.
  • Pemilihan Ketua OSIS: saat pemilihan ketua OSIS siswa mampu merasakan langsung penerapan budaya demokrasi dan makna demokrasi.
  • Musyawarah Kelas: penyusunan jadwal piket di kelas, pemilihan pengurus kelas, dan menyusun kegiatan kelas dapat dilakukan dengan musyarawah.

Penerapan Sikap Positif Perilaku Demokrasi di Lingkungan Masyarakat

  • Pemilihan Pemimpin di Lingkungan Masyarakat: domokrasi dalam pemilihan pengurus ketua RT/RW
  • Menyusun Program Pengembangan Masyarakat: demokrasi / musyawarah dalam penenruan program atau aturan di RT RW
  • Musyawarah dalam pembentukan dan keputusan seperti panitia, biaya, jadwal pelaksanaan, dan keperluan lainnya.

Nilai Objektif Subjektif Pancasila: Pengertian Fungsi Pokok Pikiran Dasar Negara Ideologi Pandangan Hidup

Pengertian Pancasila Secara Yuridis: Secara yuridis artinya pengertian menurut hukum. Pancasila adalah dasar negara dari Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV.


Pengertian Pancasila Secara Etimologis

Pengertian secara etimologis artinya pengertian ditinjau dari asal usul kata. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta “panca” berarti lima dan “syila” berarti alas, dasar atau “syiila” berarti peraturan tentang tingkah laku yang baik.

Pengertia Pancasila Secara historis

Makna Pancasila secara historis artinya makna Pancasila ditinjau dari sejarahnya. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dibicarakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Dan sejak saat itu,  Pancasila berfungsi sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Fungsi Pancasila sebagai Iedologi

  • Menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan.
  • Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya.
  • Memberikan kemauan untuk memelihara dan membawakan identitas bangsa Indonesia.
  • Menerangi dan mengawasi keadaan serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.
  • Sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia.

Nilai Objektif Dan Subjektif Pancasila

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersifat objektif dan subjektif.

Nilai Objektif Pancasila

Nilai objektif Pancasila merupakan Nilai- Nilai Pancasila yang diwujudkan dalam rumusan lima sila dari Pancasila dan tercamtum dalam pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945.

Contoh Nilai-Nilai Pancasila bersifat objektif diantaranya adalah sebagai berikut.

a). Rumusan setiap sila pada Pancasila sebenarnya mempunyai sifat umum dan abstrak. Hal ini karena rumusan itu merupakan nilai.

b). Nilai-nilai Pancasila akan tetap berlaku sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan.

c). Nilai pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai pokok kaidah yang fundamental (staats fundamental norm). Sehingga, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah.

Nilai Subjektif Pancasila

Nilai subjektif Pancasila merupakan Nilai- Nilai Pancasila yang diwujudkan dalam perilaku berbangsa dan bernegara sesuai dengan semua aturan dan undang undang yang berlaku,

Adapun Contoh nilai-nilai subjektif Pancasila diantaranya adalah  sebagai berikut.

a). Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian, seperti kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etika, keindahan (estetika), dan agama (religius) yang perwujudannya sesuai hati nurani bangsa Indonesia yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia.

b). Nilai-nilai dalam Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta perenungan (refleksi) filosofis bangsa Indonesia.

c). Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia yang menjadi jati diri bangsa dan sumber nilai kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila ditetapkan sebagai dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Dasar negara merupakan falsafah negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara di jabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan termasuk proses informasi dalam segala bidang kehidupan.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia atau disebut juga dengan dasar falsafah negara atau ideologi negara, menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara.

Empat Pokok Pikiran Panacasila Dalam Pembukaan UUD 1945

Keempat pokok pikiran sila-sila Pancasila adalah

a). Pokok Pikiran Pertama Pancasila

Pokok pikiran pertama menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yakni negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi perseorangan dan golongan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.

b). Pokok Pikiran Kedua Pancasila

Pokok pikiran kedua menyebutkan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini berarti negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sebagai penjabaran sila kelima.

c). Pokok Pikran Ketiga Pancasila

Pokok pikiran ketiga menyebutkan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini merupakan penjabaran sila keempat.

d). Pokok Pikiran Keempat Pancasila

Pokok pikiran keempat  menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok pikiran keempat mengandung pengertian bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai -nilai kemanusiaan dan agama dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.

Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita; sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan.

Ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian- pengertian dasar

Ideologi adalah suatu doktrin, tata pendapat, atau pikiran dari seseorang atau sekelompok manusia berdasarkan pemikiran filsafat yang diyakini kebenarannya.

Ideologi merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh suatu negara sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Nilai Nilai Ideologi Pancasila

Secara umum Pancasila mengandung dua nilai, yakni nilai dasar dan nilai instrumental.

a). Nilai Dasar Pancasila

Nilai dasar hakikatnya merupakan nilai yang terdapat di dalam kelima sila Pancasila dalam bentuk asli atau pokok yang belum dikaitkan dengan hal lain, yaitu

Ketuhanan (sila pertama), Kemanusiaan (kedua), Persatuan (ketiga), Kerakyatan (keempat), dan Keadilan (kelima).

Nilai-nilai dasar ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945; karena itu, Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang menjadi sumber tertib hukum tertinggi.

b). Nilai Instrumental Pancasila

Nilai Instrumental merupakan nilai nilai Pancasila sebagai arahan, kebijakan, strategi, serta terkait pula dengan lembaga pelaksananya. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Pancasila dalam pengertian ini sering juga disebut way of life, Weltanschauung, Wereldberschouwing, Wereld en levens beschouwing, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup.

Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah semua sila dalam Pancasila merupakan pencerminan atau gambaran dari sikap dan cara pandang rakyat Indonesia terhadap keagamaan (Ketuhanan Yang Maha Esa), terhadap sesama manusia (Kemanusiaan yang adil dan beradab), terhadap bangsa dan negaranya (Persatuan Indonesia), terhadap pemerintahan demokrasi (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan), dan terhadap kepentingan bersama (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, berarti Pancasila merupakan cerminan tertulis dari pola sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang khas yang beda dengan bangsa bangsa lain. Ciri -ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila- sila Pancasila.

Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia, memiliki arti bahwa Pancasila harus dibela untuk selama-lamanya.

Perjanjian luhur yang dimaksud telah dilakukan pada 18 Agustus 1945, yakni pada saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia) menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila Sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Dasar negara Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, juga memuat cita-cita dan tujuan nasional.

Cita-cita dan tujuan nasional dijabarkan dalam tujuan pembangunan nasional. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu:

  • melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  • memajukan kesejahteraan umum;
  • mencerdaskan kehidupan bangsa;
  • ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Nilai-Nilai Terkandung Dalam Sila  Pancasila

Adapun nilai luhur yang tercermin dalam Pancasila dan merupakan gagasan atau doktrin yang menyatakan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita tunjuk, antara lain sebagai berikut.

Nilai Nilai Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Pencipta Alam Semesta beserta isinya.

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yaitu zat yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta.

Tuhan sering disebut Causa Prima, yaitu penyebab pertama yang tidak disebabkan lagi. Tuhan. sebagai causa prima mempunyai sifat abadi, sempurna, kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, dzat yang mutlak yang adanya tidak terbatas, pengatur segala tertib alam.

Yang Maha Esa dapat diartikan yang Mahasatu atau yang Mahatunggal, dan tidak ada yang mempersekutukan-Nya.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain sebagai berikut.

a). Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat sifatnya yang Mahasempurna

b). Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

c). Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

d). Mengembangkan sikap hormat- menghormati dan bekerjasama antar pemeluk beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

e). Memberi kebebasan orang lain dalam menjalan-kan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

f).Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain.

Nilai Nilai Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan suatu penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur, tanpa membeda- bedakan perbedaan keyakinan hidup, status sosial, politik, ras, warna kulit, keturunan, bahasa, agama, budaya, adat-istiadat maupun suku.

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Adil dalam pengertian yang objektif diartikan sebagai apa adanya Adil berarti memberikan kepada seseorang atau menempatkan seseorang sesuai dengan haknya

Beradab berasal dari kata adab yang diartikan budaya, sedangkan beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain sebagai berikut.

a). Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama manusia.

b).  Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

c). Tidak semena-mena terhadap orang lain.

d). Mencintai sesama manusia.

e). Mengembangkan sikap tenggang rasa.

f). Saling mencintai sesama manusia.

g).  Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

h). Gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan.

i). Berani membela kebenaran dan keadilan.

j). Bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia.

k). Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Nilai Nilai Sila Ketiga Pancasila: Sila Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia mengandung arti kebangsaan (nasionalisme), yaitu bangsa Indonesia harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga negara, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama.

Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah- belah. Sedangkan persatuan mengandung arti disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan.

Indonesia dapat diartikan secara geografis, atau dapat dilihat sebagai bangsa. Indonesia dalam pengertian geografis adalah bagian bumi yang membentang dari 95 – 141 derajat Bujur Timm- dan 6 derajat Lintang Utara sampai dengan 11 derajat Lintang Selatan

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga antara lain sebagai berikut.

a). Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan pribadi dan golongan.

b). Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

c). mencintai bangsa dan negara,

d). menjunjung persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip “Bhinneka Tunggal Ika”,

e). membina kerja sama dan kerukunan hidup dengan suku lain yang ada di Indonesia.

f). Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

g). Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

h). Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

i). Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan.

Nilai Nilai Sila Keempat Pancasila: Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mengandung arti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya, dilakukan melalui perwakilan.

Kerakyatan berasal dari kata “rakyat” yang berarti kelompok warga yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan adalah suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan sering disebut dengan kedaulatan rakyat.

Hikmat kebijaksanaan artinya suatu sikap yang dilandasi penggunaan akal sehat dan selalu mempertimbangkan kepentingan persatuan dan kesatuan.

Permusyawaratan merupakan suatu tata cara yang khas bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat.

Perwakilan adalah tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Bentuk keikutsertaan itu ialah badan -badan perwakilan, baik pusat maupun daerah. Keanggotaan

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain sebagai berikut.

a). Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

b). Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

c). Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

d). Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.

e). Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.

f). Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

g). Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

h). Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

i). Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Nilai Nilai Sila Kelima Pancasila: Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik. ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Keadilan Sosial merupakan suatu pengaturan yang tepat dari suatu masyarakat nasional yang bertujuan untuk memupuk dan mendorong perkembangan segenap kemampuan yang setinggi mungkin dari seluruh kepribadian anggota masyarakat.

Seluruh Rakyat Indonesia adalah setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang mendiaini wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara yang berada di negara lain.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima antara lain sebagai berikut.

a). Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.

b). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

c). Dapat Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d). Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat;

  1. e) Dapat beersikap adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, dan asal-usul lainnya;

f). Tidak melakukan tindakanl yang merugikan kepentingan umum;

g). Selalu bekerja keras dan mencari kemajuan hidup;

h). Berusaha menciptakan kesejahteraan bersama;

i). Berusaha mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial.

Sikap Positif terhadap Pancasila

Dalam kehidupan sehari-hari, seluruh rakyat Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pengertian Sikap Positif Terhadap Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

Bersikap positif terhadap pancasila adalah berperilaku positif terhadap Pancasila dengan menunjukkan sikap baik dalam bernegara seperti berikut:

a). Menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.

b). Berusaha mempelajari agar memahami makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.

c). Berusaha menghayati dan mengamalkan Pancasila.

d). Mempertahankan Pancasila agar tetap lestari.

e). Menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

f). Mengawasi penyelenggaraan negara apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum.

g). Menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

h). Menolak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.

Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Bersikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah berperilaku positif dengan menunjukkan sikap baik dalam kehidupan sehari hari di lingkungan masyarakat seperti berikut:

a). Bertekad mematuhi peraturan dalam masyarakat.

b). Menyebarluaskan/mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

c). Menolak semua pengaruh ideologi/ paham yang bertentangan dengan Pancasila.

d). Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila.

e). Mengembangkan sikap kekeluargaan di antara sesama warga masyarakat.

f). Mengembangkan hidup sederhana di dalam masyarakat.

g). Tidak memaksakan agama kepada orang lain (tetangga).

h). Menghormati agama/kepercayaan orang lain.

i). Bersikap adil terhadap sesama warga masyarakat.

j). Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

Rangkuman Ringkasan: Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan, sedangkan logos berarti pengetahuan.

Secara sederhana, ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Secara lebih luas, ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

Pancasila merupakan hasil karya yang besar, ide bangsa Indonesia meskipun diilhami oleh ide-ide besar dari bangsa dan negara di dunia. Pancasila itu sendiri benar-benar merupakan kepribadian bangsa Indonesia sekaligus menjadi karakteristik bangsa Indonesia yang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa melaksanakan Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikap mental, pola pikir, dan tingkah laku (amal perbuatan) yang dijiwai sila-sila Pancasila secara kebulatan, bersumber kepada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, normanorma sopan-santun dan adat kebiasaan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: a. menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila; b. melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten; c. menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional; d. menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia.

Kesadaran untuk melaksanakan Pancasila dapat tumbuh dan melekat pada diri dan menjadi sifat bangsa Indonesia, antara lain didorong oleh hal-hal berikut. a. Adanya kenyataan bahwa negara Indonesia berdiri karena perjuangan panjang dari seluruh rakyat Indonesia. b. Penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia didasarkan atas hukum dasar nasional, yaitu Pancasila.

Jalur yang dapat digunakan untuk menyimulasikan dan mempertahankan Pancasila, antara lain melalui jalur pendidikan dan media massa.

 

 

 

 

 

 

Siklus Hidrologi: Pengertian Jenis Sumber Air Tanah Pola Aliran Sungai Danau Rawa Laut

Pengertian Hidrosfer: Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti ’air’ dan sphere yang berarti ’daerah’ atau ‘bulatan’. Hidrosfer berarti lapisan air yang mengelilingi bumi berupa sungai, danau, rawa, gletser, air tanah, hujan, samudera, dan laut.


Bagian terbesar dari hidrosfer adalah samudera dan laut. Perbandingan antara luas perairan dan daratan adalah 72 : 26.

Siklus Hidrologi – Siklus Air – Daur Hidrologi,

Siklus hidrologi atau siklus air atau daur hidrologi adalah gerakan air dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke tanah, dan dari tanah kembali ke laut.

Siklus air dibedakan menjadi tiga macam, yaitu siklus kecil, sedang, dan panjang.

1). Siklus Hidrologi Kecil

Siklus hidrologi kecil adalah siklus air yang prosesnya dimulai dari air laut menguap, terjadi kondensasi lalu menjadi awan dan akhirnya jatuh hujan di laut juga.

2). Siklus Hidrologi Sedang

Siklus hidrologi sedang adalah siklus air yang prosesnya dimulai dari Air laut menguap, terjadi kondensasi lalu dibawa angin ke daratan, membentuk awan, dan akhirnya jatuh menjadi hujan, masuk ke selokan, tanah, sungai, lalu kembali ke laut.

3). Siklus Hidrologi Besar

Siklus hidrologi besar adalah siklus air yang prosesnya dimulai dari air laut menguap menjadi gas kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut, kristal-kristal es tersebut dibawa angin ke daratan dan jatuh sebagai salju, membentuk gletser, mengalir ke sungai lalu kembali ke laut lagi.

Proses Pendukung Siklus Hidrologi

Siklus hidrologi didukung oleh proses-proses sebagai berikut.

a). Evaporasi  – Siklus Hidrologi

Evaporasi adalah proses penguapan dari benda- benda abiotik dan merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. Penguapan di bumi paling besar berasal dari penguapan air laut.

b). Transpirasi – Siklus Hidrologi   

Transpirasi adalah proses pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan melalui mulut daun dan batangnya.

c). Evapotranspirasi– Siklus Hidrologi

Evapotranspirasi adalah proses evaporasi dan transpirasi secara bersama- sama.

d). Kondensasi – Siklus Hidrologi

Kondensasi adalah proses perubahan wujud dari uap air menjadi titik titik air yang disebabkan proses pendinginan.

e). Adveksi – Siklus Hidrologi   

Adveksi adalah proses transportasi air pada pergerakan horizontal seperti dalam transportasi panas dan uap air dari satu tempat ke tempat lain.

f). Presipitasi – Siklus Hidrologi   

Presipitasi adalah segala bentuk curahan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan, hujan es, dan hujan salju. Presipitasi yang langsung jatuh ke laut sekitar 77% dari seluruh presipitasi. Daerah yang banyak mengalami presipitasi, yaitu sepanjang ekuator yang sering mengalami

Daerah Konvergensi Antar-Tropik (DKAT). Presipitasi yang jatuh ke tanah sebagian dialirkan melalui sungai dan diserap oleh tanah.

g). Run Off – Siklus Hidrologi   

Run off adalah pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, kanal, sungai, dan anak sungainya.

h). Infiltrasi – Siklus Hidrologi   

Infiltrasi adalah perembesan dan pergerakan air ke dalam tanah.

Jenis Jenis Air Daratan – Siklus Hidrologi   

Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair atau benda padat (es dan salju),

Air yang berada di permukaan bumi disebut air vadas, sedangkan yang di dalam pori-pori tanah disebut air phreatis.

Air Tanah (Ground Water)

Air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Lebih dari 98 % air di daratan berada di bawah permukaan tanah, hanya 2% yang tampak sebagai air di sungai, danau, dan reservoir

Air tanah berasal dari air hujan yang meresap melalui berbagai media peresapan, yaitu sebagai berikut:

Jenis Jenis Air Tanah

Berdasarkan jenisnya, air tanah dapat dikelompokkan ke dalam tujuh bagian, yaitu sebagai berikut:

a). Meteoric Water – Vadose Water

Meteoric water (vadose water) adalah air tanah yang berasal dari air hujan, dan terdapat pada lapisan tanah yang tak jenuh.

b). Connate Water

Connate water atau air tanah tubir  adalah air tanah yang terperangkap dalam rongga-ronggga batuan endapan, sejak pengendapan itu terjadi, termasuk juga air yang terperangkap pada rongga-rongga batuan beku leleran (lelehan) sewaktu magma tersembur ke luar ke permukaan. Asalnya mungkin dari air laut atau air darat.

c). Fossil Water

Fossil water atau air fosil adalah air yang terperangkap dalam rongga- rongga batuan dan tetap tinggal di dalam batuan tersebut sejak penimbunan itu terjadi. Terkadang istilah ini disamakan dengan Connate water.

d). Juvenil Water

Juvenil water atau air magma adalah air yang berasal dari dalam bumi (magma). Air ini bukan dari atmosfer atau air permukaan.

e). Pelliculkar water

Pelliculkar water atau air pelikular/ ari  adalah air yang tersimpan dalam tanah karena tarikan molekul-molekul tanah.

f). Phreatis Water – Air Freatis

Phreatis water atau air freatis adalah air tanah yang berada pada lapisan kulit bumi yang poreus (sarang). Lapisan air tersebut berada di atas lapisan yang tidak tembus air (pejal/kedap) atau di antara dua lapisan yang tidak tembus air.

g). Artesian Water – Air Artesis

Artesian water atau air artesis adalah air yang berada di antara dua lapisan batuan yang kedap (tidak tembus) air sehingga dapat menyebabkan air tersebut dalam keadaan tertekan. Oleh karena itu, air artesis dinamakan juga air tekanan (pressure water).

Apabila air tanah ini memperoleh jalan keluar, baik disengaja maupun tidak, maka akan keluar dengan kekuatan besar ke permukaan bumi dan terjadilah sumber air artesis.

Jenis Jenis Air Sungai

Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Sifat yang dimaksud adalah bagian permukaan bumi yang paling rendah bila dibandingkan dengan daerah sekitamya.

Air Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar.

Klasifikasi Sungai Berdasarkan Sumber Air

Berdasarkan sumber air dan kekekalannya, sungai dibedakan menjadi dua macam.

a). Sungai Hujan

Sungai hujan adalah sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan. Indonesia umumnya memiliki jenis sungai ini.

b). Sungai Gletser

Sungai gletser adalah sungai yang sumber airnya berasal dari pencairan gletser. Misalnya sungai-sungai di daerah Swiss, Papua, Italia, dan negara-negara yang mempunyai pegunungan salju.

c). Sungai Campuran

Sungai campuran adalah sungai gletser yang mendapat tambahan pengairan dari air hujan.

d). Sungai Permanen

Sungai permanen adalah sungai yang mengalir sepanjang tahun.

e). Sungai Periodik

Sungai periodik adalah sungai yang pada musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau sedikit, bahkan kering.

Bentuk Sungai

Ada berbagai bentuk atau tipe sungai, yaitu:

a). Sungai Consequent Longitudinal,

Sungai consequent longitudinal adalah sungai yang aliran airnya  sejajar dengan antiklinal;

b). Sungai Consequent Lateral

Sungai consequent lateral adalah sungai yang mempunyai arah aliran airnya menuruni lereng-lereng asli yang ada di permukaan bumi seperti done, blockmountain, atau dataran yang baru terangkat;

c). Sungai Superimposed

Sungai superimposed adalah sungai yang airnya mengalir pada lapisan sedimen datar yang menutupi lapisan batuan di bawahnya;

d). Sungai Subsequent

Sungai subsequent adalah sungai yang terjadi jika di daerah sungai consequent lateral terjadi erosi mundur sampai ke puncak lerengnya.

Sehingga sungai tersebut akan mengadakan erosi ke samping dan memperluas lembahnya, akibatnya akan timbul aliran baru yang mengikuti arah strike (arah patahan);

e). Sungai Resequent

Sungai resequent adalah sungai yang airnya mengalir menuruni dip slope (kemiringan patahan) dari formasi- formasi daerah tersebut dan searah dengan sungai consequent lateral dan sering merupakan anak sungai subsequent;

f). Sungai Antecedent,

Sungai antecedent adalah sungai yang arah aliran airnya tetap karena dapat mengimbangi pengangkatan yang terjadi pada proses yang lambat;

g). Sungai Obsequent

Sungai obsequent adalah sungai yang airnya mengalir menuruni permukaan patahan, jadi berlawanan dengan dip dari formasi-formasi patahan;

h). Sungai Insequent

Sungai insequent adalah sungai yang terjadi tanpa ditentukan oleh sebab sebab yang nyata; sungai ini mengalir dengan arah tidak tertentu sehingga terjadi pola aliran dendrites;

i). Sungai Reverse

Sungai reverse adalah sungai yang arah alirannya berubah  karena sungai ini tidak dapat mempertahankan arah alirannya melawan suatu pengangkatan;

j). Sungai Compound

Sungai compound adalah sungai yang membawa air dari daerah yang berlawanan geomorfologinya;

k). Sungai Composit

Sungai composit adalah sungai yang mengalir dari daerah yang berlainan struktur geologinya;

l.) Sungai Anaclinal

Sungai anaclinal adalah sungai yang mengalir pada permukaan, yang secara lambat terangkat dan arah pengangkatan tersebut berlawanan dengan arah arus sungai.

Pola Aliran Sungai

a). Pola Aliran Radial (Menjari)

Pola aliran ini berbentuk seperti jari. Pola radial adalah pola aliran yang menyebar dari puncak ke lereng lembahnya. Pola radial dibedakan menjadi dua yaitu radial sentrifugal dan radial sentripetal.

Pola Radial Sentrifugal

Pola radial sentrifugal adalah pola aliran pada dome atau gunung berapi pada stadium muda, mengalir melalui lereng-lereng pegunungan.

Pola Radial Sentripetal

Pola radial sentripetal adalah pola aliran yang anak-anak sungainya bermuara di sungai utama dan berbentuk lancip terdapat pada daerah yang curam.

b). Pola Aliran Dendritik

Pola aliran ini tidak teratur dan biasanya terdapat di daerah dataran atau daerah pantai. Pola dendritik merupakan  pola aliran sungai yang mirip cabang atau akar tanaman dan bermuara pada sungai yang tidak teratur.

c). Pola Aliran Trelis

Pola aliran sungai ini menyerupai sirip yang terdapat di daerah pegunungan lipatan.

Pola aliran trellis seperti terali dan mengalir sepanjang lembah dari bentukan antiklinal dan sinklinal.

d). Pola Aliran Rektanguler

Pola aliran sungai ini saling membentuk sudut siku pada daerah patahan atau pada batuan yang tingkat kekerasannya berbeda.

Pola rectangular adalah pola aliran pada daerah patahan atau retakan. Pola alirannya siku-siku

e). Pola Aliran Anular

Pola aliran ini merupakan pola aliran yang semula merupakan aliran radial sentrifugal, selanjutnya muncul sungai subsekuen yang sejajar, sungai obsekuen, dan resekuen. Pola aliran ini terdapat di daerah dome stadium dewasa.

f). Pola Paralel

Pola parallel adalah sistem aliran sungai dalam suatu daerah di mana sungai- sungai yang mengalir di wilayah tersebut relative sejajar satu sama lain. Pola pengaliran semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan atau perbukitan yang memanjang dengan kemiringan lereng yang sangat curam.

g). Pola pinnate

Pola pinnate adalah pola aliran yang anak- anak sungainya bermuara di sungai utama dan berbentuk lancip, terdapat pada daerah yang curam.

Air Danau

Danau adalah massa air yang berada di suatu cekungan (ledok/basin) yang terdapat di daratan.

Danau mendapat air dari sungai, curah hujan, mata air, dan air tanah, sedangkan pengaliran danau dapat terjadi karena penguapan, perembesan ke dalam tanah, dan pengaliran.

Jenis Jenis Danau

Berdasarkan terjadinya danau dibagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut.

a). Danau Tektonik,

Danau tektonik adalah danau yang terjadi akibat suatu tempat mengalami penurunan (pemerosotan). Akibatnya lembah merosot (slenk) diisi oleh air hujan atau air resapan, sehingga terjadilah sebuah danau. Contohnya: Danau Singkarak (Sumatra) dan Danau Towuti (Sulawesi).

b). Danau Vulkanik

Danau Vulkanik adalah danau yang terjadi akibat adanya letusan gunung api. Letusan ini dapat menghilangkan sebagian kerucut atau dinding kawah. Contohnya: Danau Maninjau dan Danau Kerinci di Sumatra, Danau Poso dan Danau Matana di Sulawesi, Danau Kelud di Jawa, danau Kalimutu di Flores

c). Danau Tektonik Vulkanik,

Danau tektonik vulkanik adalah  danau yang terjadi karena gabungan antara letusan gunungapi dan akibat dari tanah turun (tanah longsor) kemudian pada akhirnya membuat cekungan kemudian tergenang air dan terjadilah danau. Contohnya Danau Toba di Sumatra, Danau Batur di Bali, dan Danau Ranau di Sumatra Selatan.

d). Danau Karst,

Danau karst adalah  danau di daerah bebatuan kapur, akibat proses pelarutan batu kapur oleh air hujan. Ukurannya tidak besar, danau tersebut disebut lokva. Contohnya lokva Bendogede di Kecamatan Ponjong di daerah Gunung Kidul.

e). Danau Glasial,

Danau glasial adalah danau yang terjadi akibat erosi glasial pada zaman pencairan es. Ini terjadi di daerah yang pernah ditimbuni es dalam waktu yang lama seperti di Kanada Utara, Uni Soviet Utara, dan Eropa Utara. Contohnya The Great Lake (di Amerika Utara).

f). Danau Buatan,

Danau buatan adalah danau hasil buatan manusia (bendungan) contohnya Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Cirata di Jawa Barat, Waduk Sempor, Waduk Cacaban di Jawa Tengah, serta Waduk Karang Kates dan Waduk Selorejo di Jawa Timur.

Air Rawa

Rawa biasanya terdapat di daerah sekitar muara sungai yang cukup besar, merupakan wilayah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Jenis rawa ada dua macam.

a). Rawa Yang Airnya Aelalu Tergenang

Rawa ini airnya selalu tergenang, kondisi air sangat asam sehingga sulit terdapat

bentuk kehidupan (terutama binatang).

b). Rawa Yang Airnya Tidak Selalu Tergenang

Rawa ini airnya tawar, berasal dari sungai pada saat air laut pasang dan relative mengering pada saat air surut. Rawa jenis ini sering dimanfaatkan sebagai areal sawah pasang surut.

Jenis Jenis Air Rawa

Berdasarkan kondisi air dan tumbuh- tumbuhan yang hidup, rawa dibedakan menjadi swamp, marsh, bog, dan rawa pasang surut.

a). Swamp

Swamp adalah rawa dengan lahan basah yang selalu digenangi air dengan jenis tumbuhan yang hidup seperti lumut, rumputrumputan, semak-semak, dan tumbuhan jenis pohon.

b). Marsh

Marsh mirip seperti swamp namun tumbuhannya didominasi oleh jenis lumut-lumutan, rumput-rumputan, dan alangalang.

c). Bog

Bog adalah rawa dengan lahan basah yang permukaan tanahnya relatif kering, sedangkan di dalam tanah bersifat basah dan jenuh air. Genangan yang dangkal hanya terlihat di beberapa tempat.

d). Rawa Pasang Surut

Rawa pasang surut adalah rawa yang sumber airnya berasal dari pasang surut air laut. Tumbuhan yang hidup subur di jenis rawa pasang surut adalah bakau.

Manfaat Hutan Rawa

Maafaat hutan rawa antara lain sebagai berikut.

a). Merupakan sumber cadangan air. Hutan rawa mampu menyerap dan menyimpan kelebihan air dari daerah sekitar terutama saat musi hujan. Pada saat musim kemarau datang, hutan rawa akan mengeluarkan cadangan air ke wilayah sekitar.

b). Mencegah terjadinya banjir. Saat curah hujan tinggi, hutan rawa akan berperan sebagai penyimpan air sehingga air hujan tidak seluruhnya mengalir hingga banjir pun bisa dicegah.

c). Mencegah terjadinya intrusi air laut ke dalam air tanah dan air sungai.

d). Sebagai sumber makanan nabati maupun hewani. Hutan rawa memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Jenis-jenis flora yang dapat dijumpai pada hutan rawa antara lain yaitu ramin, kayu putih, sagu, rotan, pandan, palem paleman, dan lain sebagainya. Jenis faunanya antara lain harimau, buaya, rusa, babi hutan, badak, gajah, dan berbagai jenis ikan.

e). Sebagai sumber energi. Rawa dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), walaupun daya yang dihasilkan tidak terlalu besar.

Penggolongan Laut

Laut dapat diklasifikasikan dengan berbagai dasar penggolongan, seperti proses kejadiannya, letak dan kedalamannya.

a). Laut Berdasarkan Proses Terjadinya

Dilihat dari proses kejadiannya, laut dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

  • Laut Transgresi

Laut transgresi adalah kawasan laut dangkal yang dahulunya diperkirakan merupakan wilayah daratan (dataran rendah). Akibat adanya kenaikan muka air laut akibat pencairan es di Bumi pada akhir zaman glasial sekitar 2–3 juta tahun yang lalu, wilayah-wilayah dataran rendah tersebut tertutup oleh air laut.

Kedalaman laut transgresi umumnya tidak lebih dari 200 meter. Beberapa contoh laut transgresi di wilayah Indonesia, antara lain Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Malaka, dan Laut Arafuru.

  • Laut Ingresi

Laut ingresi adalah kelompok laut-laut yang proses kejadiannya sejalan dengan proses pembentukan Bumi, jadi sejak dahulu sudah merupakan wilayah lautan.

Laut ingresi merupakan cekungan-cekungan laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter (wilayah laut dalam). Hampir semua wilayah perairan laut yang terletak di kawasan Indonesia bagian tengah terutama di sekitar Maluku, tergolong pada jenis laut ingresi.

b). Laut Berdasarkan Letaknya

Berdasarkan letaknya, laut dapat dikelaskan ke dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut.

a). Laut Pedalaman,

Laut pedalaman adalah laut yang letak atau posisinya di tengahtengah benua atau dikelilingi daratan. Contohnya Laut Hitam, Laut Baltik, Laut Kaspia, dan Laut Mati.

b). Laut Tepi,

Laut tepi adalah laut-laut yang letaknya di tepian benua yang memisahkan benua tersebut dengan Samudra. Contohnya antara lain Laut Jepang, Laut Korea, Laut Arab, Teluk Benggala, dan laut-laut tepi di sekitar pantai Benua Amerika.

c).  Laut Tengah,

Laut tengah adalah laut yang memisahkan dua benua atau dengan kata lain yang terletak di antara dua benua. Contoh laut tengah, antara lain Laut Mediteran, Selat Gibraltar, laut-laut di perairan Indonesia, dan laut-laut di kawasan Karibia.

  1. d) Samudra,

Laut Samudra adalah lautan luas dan dalam yang memisahkan berbagai benua di muka bumi. Terdapat empat Samudra yang menutupi planet Bumi, yaitu Pasifik (179,7 juta km2), Atlantik (93,4 juta km2), Hindia (74,9 juta km2), dan Arktik (13,1 juta km2).

Laut Berdasarkan Kedalamannya

Klasifikasi laut dilihat dari zonasi kedalamannya adalah sebagai berikut.

a). Zone Litoral (Zone PasangSurut)

Zone Litoral (zone pasang–surut) adalah wilayah pantai yang pada saat air laut pasang wilayah ini tertutup air laut, sedangkan saat surut menjadi wilayah daratan.

b). Zone Neritik (Wilayah Laut Dangkal)

Zone Neritik (wilayah laut dangkal adalah  wilayah laut mulai dari zone pasang surut sampai kedalaman sekitar 150 meter.

Zone neritik merupakan wilayah yang paling kaya dengan organisme laut sebab kawasannya masih dapat ditembus oleh sinar matahari.

  1. c) Zone Bathial (Wilayah Laut Dalam)

Zone Bathial (wilayah laut dalam adalah wilayah laut mulai dari kedalaman 150 meter sampai sekitar 1.800 meter.

d). Zone Abyssal (Wilayah Laut Yang Sangat Dalam

 Zone Abyssal (wilayah laut yang sangat dalam) adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1.800 meter.

Zone abyssal umumnya merupakan dasar Samudra atau berupa palung maupun lubuk laut yang sangat dalam. Suhu air di wilayah ini sangat dingin, dan bentuk-bentuk kehidupan sangat sedikit karena sinar matahari sama sekali tidak sampai.

Relief Dasar Laut

Ada bagian-bagian dasar laut berupa cekungan, lereng yang curam, ngarai yang sangat dalam, maupun punggungan atau pegunungan. Bentukan relief dasar laut tersebut tersebar di empat wilayah utama, yaitu Continental Shelf, Continental Slope, Ocean Floor, dan The Deep.

a). Paparan Benua (Continental Shelf)

Landas kontinen atau paparan benua adalah wilayah laut dangkal dengan topografi relatif datar atau landai. Kemiringan lereng paparan benua berkisar antara 0°–1°. Kedalaman landas kontinen umumnya tidak lebih dari 200 meter.

Menurut para ahli oseanografi, landas kontinen sebetulnya merupakan wilayah kelan jutan benua yang tertutup air laut.

Contoh landas kontinen yang terdapat di negara kita, antara lain landas kontinen Asia (Paparan Sunda) dan landas kontinen Australia (Paparan Sahul).

b). Lereng Samudra (Continental Slope)

Lereng samudra adalah zone peralihan antara paparan dan wilayah laut dalam atau dasar Samudra. Topografi continental slope didominasi oleh lereng yang sangat curam dengan kedalaman antara 200–1.800 m. Kemiringan lereng benua umumnya berkisar antara 5° atau lebih.

c). Dasar Samudra (Ocean Floor)

Dasar samudra adalah zone dasar Samudra yang dalam dan merupakan wilayah terluas di muka Bumi, yaitu sekitar 59% dari seluruh permukaan Bumi. Kedalaman dasar Samudra lebih dari 1.800 meter sebagian besar topografi dasar samudra merupakan wilayah yang datar.

d). The Deep

The deep adalah cekungan-cekungan yang sangat dalam di dasar samudra. Pada umumnya, topografi the deep adalah berupa lubuk (basin) dan palung (trench dan trough).

Lubuk Laut

Lubuk laut adalah bentukan dasar samudra berupa cekungan yang relatif hampir bulat, yang terjadi akibat peme rosotan muka Bumi karena adanya tenaga endogen. Contoh lubuk laut di perairan Indonesia antara lain basin Banda, basin Sulu, dan basin Sulawesi.

Palung Laut

Palung adalah bentukan dasar samudra yang bentuknya menyerupai parit memanjang dan sangat dalam. Sebagian besar palung laut terletak pada pertemuan lempeng samudra dan benua (subduction zone).

Perbedaan antara trench dan trough terletak pada bentuk lembahnya. Trench memiliki bentuk lembah yang menyerupai huruf V, sedangkan trough menyerupai huruf U. Beberapa contoh palung laut yang terdapat di muka Bumi antara lain sebagai berikut.

– Palung Jawa, sebagai akibat pertemuan lempeng Benua Eurasia dan Samudra Indo-Australia.

– Palung Mindanao (Palung Filipina), sebagai akibat pertemuan lempeng Benua Eurasia dan samudra Pasifik.

– Palung Tonga-Kermadee di Kepulauan Fiji, sebagai akibat pertemuan lempeng Pasifik bagian Selatan dengan lempeng Fiji.

Punggung Laut

Punggung laut adalah deretan pegunungan di dasar laut yang punggungnya kadang muncul di permukaan laut. Punggung laut ini disebabkan oleh gaya endogen

Daftar Putaka