Teori Kedaulatan: Pengertian Kedaulatan Tuhan Raja Negara Hukum Rakyat – Sifat Prinsip Dasar

Pengertian Kedualatan: Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata daulat (daulah) yang artinya kekuasaan (dinasti), pemerintahan. Dalam bahasa Inggris kedaulatan dapat dipersamakan dengan kata “sovereignty”, yang berasal dari kata Latin Supranitas.

Berdaulat artinya memiliki kekuasaan penuh – kekuasaan tertinggi – untuk mengelola atau mengatur suatu pemerintahan. Dengan kata lain, negara yang berdaulat adalah negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Tidak ada kekuasaan lain yang dapat mendikte dan mengontrol negara tersebut.

Pengertian Kedaulatan – Sovereignity Menurut Harold J. Laski

Kedaulatan adalah kekuasaan yang sah menurut hukum yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada dalam masyarakat yang dikuasainya.

Pengertian Kedaulatan – Sovereignity Menurut C.F. Strong

Dalam buku Modern Political Constitution dinyatakan  sovereignity adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya.

Pengertian Kedaulatan – Sovereignity Menurut Jean Bodin,

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara.

Jenis Kedaulatan Ke Dalam Dan Ke Luar

Kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan ke luar.


a). Kedaulatan Ke Dalam – Internal Sovereignity

Kedaulatan ke dalam atau internal sovereignity adalah kedaulatan yang dimiliki negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain.

Artinya, pemerintah memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan menentukan masa depan bangsa dan negaranya;

b). Kedaulatan Ke Kuar – External Sovereignity,

Kedaulatan ke luar atau external sovereignity adalah kekuasan suatu negara untuk melakukan interksi atau  hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain, untuk kepentingan bangsa dan negara.

Artinya, tidak ada negara di dunia ini yang dapat memengaruhi program, rencana, atau keinginan sebuah negara.

Sifat Pokok Kedaulatan

Menurut Jean Bodin kedaulatan memiliki empat sifat pokok yaitu permanen, asli, bulat dan tidak terbatas.

1). Kedaulat Bersifat Permanen,

Kedaulatan permanan artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara tetap berdiri.

2). Kedaulatan Bersifat Asli

 Kedaulatan Asli artinya  kedaulatan yang tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

3). Kedaulatn Bersifat Bulat – Utuh Tidak Dapat Dibagi

Kedaulatan bersifat bulat/ tidak dapat dibagi- bagi, artinya kedaulatan itu hanya satu-s atunya kekuasaan yang tertinggi.

4). Kedulatan Bersifat Tidak Terbatas,

Kedaulatan bersifat tidak terbatas artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat tertinggi akan lenyap.

Teori – Teori Kedaukatan

Beberapa teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan adalah teori kedauatan tuhan, kedaulatan raja, kedulatan negara, kedaulatan hukum, keduatan rakyat,

1). Teori Kedaulatan Tuhan – Teokrasi

Menurut teori kedulatan Tuhan disebut teokrasi, pemerintah, raja, atau penguasa mendapatkan kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan.

Teori kedaulatan Tuhan dianut oleh para raja yang menyatakan dirinya keturunan dari Tuhan atau para dewa. Kehendak  Tuhan menjelma ke dalam diri raja/ penguasa

  • Tokoh Penganut Teori Kedaulatan Tuhan

Penganut teori – paham kedaulatan Tuhan diantaranya adalah Agustinus, Thomas Aquinas, Marsillius, dan F.J. Stahl.

  • Contoh Negara Dengan Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan pernah digunakan dibeberapa negara seperti di Ethiopia pada masa Raja Haile Selassi, Belanda, dan Jepang pada masa Kaisar Tenno Heika, Vatikan di Roma, Italia. Benediktus XVI dianggap sebagai pemegang kedaulatan penuh pengganti Tuhan di dunia.

2). Teori Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan raja merupakan bentuk nyata dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa.

Teori kedaulatan raja menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi negara di tangan raja dan keturunannya. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Raja berkuasa secara mutlak dan tidak ada batasnya.

  • Tokoh Penganut Teori Kedaulatan Raja

Beberapa pelopor tokoh atau penganut teori –  paham kedaulatan raja diantaranya adalah Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan F. Hegel.

  • Contoh Negara Dengan Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan raja pernah diterapkan di Perancis pada masa Raja Louis XIV, negara Inggris, Belanda, Malasyia, Thailand, Jepang, Mesir, Brunai Darussalam

3). Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara.

  • Tokoh Penganut Teori Kedaulatan Negara

Beberapa tokoh – pelopor – penganut teori – paham kedaulatan negara adalah George Jellinek dan Paul Laband.

  • Contoh Negara Dengan Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan ini pernah diberlakukan Rusia pada masa kekuasaan Tsar dan Jerman pada masa Hitler, serta Italia pada saat Mussolini berkuasa.

4). Teori Kedaulatan HukumRechts  Souvereiniteit

Teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis (undang undang) maupun tidak tertulis.

Pemerintah atau raja dalam melaksanakan tugas atau kekuasaan dibatasi oleh norma hukum sehingga kekuasaan raja tidak bersifat absolut.

  • Tokoh Penganut Teori Kedaulatan Hukum

Penganut atau tokoh teori kedaulatan hukum diantaranya adalah H. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg.

  • Contoh Negara Dengan Kedaulatan Hukum

Beberapa negara  di Eropa yang menganut kedaulatan hukum adalah  Jerman, Swiss belanda, dan Sebagian Amerika.

5). Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah demokrasi.

  • Tokoh Penganut Teori Kedaulatan Rakyat

Tokoh Penganut teori – paham kedaulatan rakyat diantaranya adalah  Solon, John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau.

Teori kedaulatan rakyat hampir diterapkan di seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Malaysia, Indonesia, Filipina,

Pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi dan kebudayaan masing-masing negara.

Teori kedaulatan rakyat melahirkan suatu teori pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Teori Trias PolitikaMontesquieu

Teori trias politika mengajarkan agar kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga lembaga, yaitu legislative, eksekutif , dan yudikatif.

a). Kekuasaan Legislatif,

Kekuasaan legeslatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menetapkan Undang-Undang sebagai aturan melakukan kegiatan bernegara.

b). Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

c). Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan.

Ciri – Ciri Negara Kedaulatan Rakyat

Negara yang menerapkan kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

a). Negara kedaulatan rakyat memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan/ majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat.

b). Pelaksanaan pemilihan umum secara periodic untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga perwakilan diatur dalam undang-undang.

c). Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis sebagai wakil rakyat yang bertugas mengawasi pemerintah.

d). Susunan kekuasaan badan atau majelis sebagai wakli rakyat ditetapkan dalam undang undang dasar.

e). Memiliki prosedur undang – undang untuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat,

f). Menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Indonesia adalah negara yang menerapkan system pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau negara demokrasi yang berarti negara menghargai partisipasi rakyat di dalam pemerintahan.

Sebagian aspirasi rakyat tidak dapat disampaikan langsung kepada pemerintah melainkan lewat wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat tersebut berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Sistem pemerintahan Indonesia menerapkan beberapa sistem. Sistem pemerintahan tersebut antara lain:

a). Pemerintahan Konstitusional di Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Pemerintahan konstitusionil artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

b). Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945

Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen

a). Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedang bentuk pemerintahan Republik.

b). Negara Indonesia adalah negara hukum.

c). Negara Indonesia adalah negara demokrasi kedaulatan di tangan rakyat).

d). Sistem pemerintahan adalah presidensiil. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung dalam Satu paket.

e). Sebagai kepala pemerintahan Presiden membentuk kabinet.

f). Lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum Kedaulatan Rakyat Negara Indonesia

Dasar hukum bangsa Indonesia menganut kedaulatan rakyat adalah sebagai berikut.

a). Pembukaan UUD 1945 alinea keempat “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaaan Indonesia dalam suatu undang- undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ….”

b). Pasal 1 Ayat 2 menyatakan ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Sifat Sifat – Prinsip Kedaulatan Rakyat Indonesia

Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a). Kedaulatan/kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dapat disalurkan lewat lembaga perwakilan rakyat (demokrasi tidak langsung). Dalam hal-hal tertentu dapat disalurkan secara langsung, seperti pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan pengurus organisasi dll.

b). Tidak ada dominasi mayoritas, yang besar tidak mengesampingkan yang kecil, dan tidak ada tirani minoritas, yang kecil justru menguasai yang besar, tetapi lebih mengutamakan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa.

c). Adanya jaminan kebebasan kepada warga negara/rakyat untuk menyampaikan pendapat, gagasan, saran dan kritik kepada pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak mengganggu stabilitas nasional.

d). Dijiwai Ketuhanan (relegius) bukan sekuler (keduniawian) dan bukan atheis.

e). Menjunjung Hak Asasi Manusia dan hak warga Negara sepanjang tidak mengganggu hak orang lain serta tidak mengganggu ketertiban umum, persatuan dan kesatuan bangsa.

f). Dijiwai semangat kekeluargaan dan kebersamaan

g). Mengutamakan persatuan kesatuan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Sikap Positif Terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat

Contoh sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan system pemerintahan Indonesia adalah:

a). Mematuhi ketentuan sistem pemerintahan Indonesia terdapat di dalam UUD 1945.

b). Mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c). Mendukung atau menyukseskan program pemerintah yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

d). Mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

e). Dalam musyawarah harus didasari akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur.

Contoh Soal Ujian Teori Kedaulatan Rakyat – Kedaulatan Ke Dalam Ke Luar,

1). Kedaulatan memiliki dua pengertian yaitu kedaulatan….

a). ke dalam dan ke luar.

b). sekarang dan yang akan datang.

c). luas dan sempit.

d). rakyat dan pemerintah.

2). Menurut pandangan para ilmuwan teori kedaulatan yang lebih diyakini dapat menyejahterakan rakyat yaitu teori kedaulatan….

a). Tuhan.

b). Rakyat.

c). Negara.

d). Raja.

3). Kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa ….

a). penggunaan keuangan secara terbuka dilaporkan kepada seluruh rakyat.

b). seluruh rakyat mendapat perhatian yang sama dari negara.

c). kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

d). rakyat mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum.

4). Negara yang menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat akan memberi kemerdekaan seluas-luasnya kepada rakyat dalam berperan serta terhadap penyelenggaraan negara, tetapi pelaksanaannya tetap harus….

a). mematuhi norma-norma yang berlaku.

b). mengikuti kehendak pejabat negara.

c). memperhatikan kepentingan pemerintah.

d). memperhatikan kedaulatan yang dianut negara lain.

5). Indonesia menerapkan kedaulatan rakyat tetapi aspirasi rakyat dapat disalurkan lewat….

a). pejabat yang berkuasa.

b). pimpinan yang disegani.

c). golongan yang menguasai perekonomian.

d). wakil-wakil rakyat.

6). Indonesia menganut pemerintahan konstitusional artinya….

a). pemerintahan berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar

b). tugas Presiden diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

c). lembaga negara memegang teguh konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

d). setiap warga negara wajib memahami konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Rangkuman Ringkasan: Teori Kedaulatan Rakyat

  • Kedaulatan memiliki dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan  ke luar.
  • Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa adanya campur tangan negara lain,
  • Kedaulatan ke luar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara- negara lain demi kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
  • Macam-macam teori kedaulatan adalah teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum.
  • Negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.
  • Kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan yang berdasarkan Pancasila yang dilandasi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
  • Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi dan tidak bersifat absolutisme.
  • Pemerintahan konstitusional artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
  • Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu, MPR, DPD, Presiden, DPR, MA, BPK, DPRD, dan Pemerintah Daerah.

Bangsa Negara: Pengertian Teori Unsur Fungsi Tujuan Sifat Bentuk Negara

Pengertian Bangsa: Bangsa merupakan terjemahan dari kata nation dari bahasa Inggris. Kata nation berasal dari bahasa latin yaitu natio, yang berarti sesuatu telah lahir. Kata natio bermakna keturunan, kelompok orang yang berada dalam satu garis keturunan.

Pengertian Bangsa Menurut Para Ahli – Tokoh

Pengertian bangsa menurut  para ahli atau tokoh-tokoh adalah sebagai berikut.

Pengertian Bangsa Menurut Lothrop Stoddard

Bangsa, nation, natie adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sejumlah orang yang cukup banyak, bahwa mereka merupakan suatu bangsa. Ia merupakan suatu perasaan memiliki secara bersama sebagai suatu bangsa.

Pengertian Bangsa Menurut Ernest Renan

Bangsa adalah kelompok yang memiliki kemauan untuk berada dalam satu himpunan (le desir d’etre ensemble).

Pengertian Bangsa Menurut Ir. Soekarno

Bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras ia mempunyai keinginan bersatu, le desir d’etre ensemble, keras ia mempunyai character gemeinschaft, persamaan watak, tetapi yang hidup di atas satu wilayah yang nyata satu unit.

Pengertian Bangsa Menurut Otto Bauer


Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai suatu persamaan, satu persatuan karakter, watak, di mana karakter atau watak ini tumbuh dan lahir serta terjadi karena adanya persatuan pengalaman.

Pengertian Bangsa Menurut Jalobsen dan Lipman

Bangsa adalah suatu kesatuan budaya – cultural unity dan satu kesatuan politik political unity.

Pengertian Bangsa Menurut Hans Kohn

Bangsa merupakn suatu hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tidak pernah membeku.

Unsur – Unsur Bangsa

Unsur unsur terbentuknya suatu bangsa adalah sebagai unsur- unsur objektif dan unsur unsur subjektif.

Unsur Objektif  Bangsa

Unsur objektif adalah unsur yang terjadi karena adanya kesamaan faktor- faktor objektif yang dimiliki oleh persekutuan hidup manusia di wilayah itu.

Contoh Unsur Objektif Terbentuknya Bangsa

Contoh unsur objektif adalah kesamaan ras, bahasa, keturunan, adat kebudayaan atau kesamaan agama. Contohnya, bangsa Moro, dan bangsa Kurdi.

Unsur Subjektif Bangsa

Unsur subjektif adalah unsur yang terjadi karena kesamaan faktor- faktor subjektif yang dimiliki oleh persekutuan hidup manusia di wilayah itu.

Contoh Unsur Subjektif Terbentuknya Bangsa

Contoh unsur subjektif adalah unsur yang terjadi karena kesamaan nasib dan kesamaan cita- cita. Meskipun mereka berbeda latar belakangnya, tetapi karena memiliki nasib yang sama maka mereka bersedia bersatu sebagai satu bangsa, misal bangsa Indonesia.

Pengertian Negara

Istilah negara dalam bahasa asing adalah de staat (Belanda), state (Inggris), dan Le’etat (Prancis). Kata -kata tersebut diambil dari bahasa Latin, status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak serta tetap.

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Berbagai pengertian negara menurut para ahli dintaranya adalah sebagai berikut.

a). Pengertian Negara Menurut Aristoteles,

Negara – polis adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaikbaiknya.

b). Pengertian Negara Menurut Jean Bodin,

Negara adalah persekutuan dari berbagai keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh atau dari suatu lembaga yang berdaulat.

c). Pengertian Negara Menurut Marsilius,

Negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.

d). Pengertian Negara Menurut Franz Magnis-Suseno:

Negara adalah satu kesatuan masyarakat politik. Fungsinya ialah membuat, menerapkan, serta menjamin berlakunya norma kelakuan untuk seluruh masyarakat.

e). Pengertian Negara Menurut Hans Kelsen:

Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa (dalam Rudolf Aladar,

f). Pengertian Negara Menurut Legemann

Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.

g). Pengertian Negara Menurut Prof. Miriam Budiardjo:

Negara adalah organisasi dalam dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah serta ditaati oleh rakyatnya

Unsur – Unsur Negara

Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu.

Berdasarkan konvensi terdapat empat unsur negara yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu Unsur konstitutif negara dan unsur deklaratif.

a). Unsur Konstitutif Negara

Unsur konstitutif adalah unsur pembentuk yang mutlak ada untuk terjadinya negara, Unsur konstitutif negara mencakup wilayah yang meliputi rakyat atau masyarakat, darat, udara, perairan, serta pemerintahan yang berdaulat.

  • Wilayah Negara

Wilayah ialah bagian tertentu dari permukaan bumi di mana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap.

  • Penduduk Negara

Penduduk suatu negara digolongkan menjadi dua, yaitu warga negara dan orang asing. Warga negara ialah orang orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara.

  • Kedaulatan Negara

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara untuk membuat suatu undang- undang serta melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia, termasuk dengan paksaan.

  • Pemerintah Berdaulat

Setiap negara mempunyai pemerintah yang berwenang untuk merumuskan serta melaksanakan berbagai keputusan yang mengikat seluruh penduduk di dalam wilayahnya.

Unsur- Unsur Deklaratif Negara

Unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya penyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif.

Unsur-unsur deklaratif mencakup tujuan negara, undang -undang dasar, pengakuan dari negara lain secara de jure ataupun secara de facto, serta masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa (PBB).

Jenis Pengakuan Negara

Macam-macam bentuk pengakuan terhdap suatu negara ialah sebagai berikut.

a). Pengakuan De Facto

Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan. Suatu negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur- unsurnya sebagai negara.

b). Pengakuan De Jure

Pengakuan de jure, artinya pengakuan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, suatu negara diakui secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional.

Sifat Negara

Adapun negara mempunyai sifat sifat sifat seperti berikut.

a). Sifat Memaksa,

Memaksa merupakan sifat yang dimiliki negara untuk memaksa secara fisik secara sah yang tujuannya agar peraturan perundang undangan ditaati, seingga ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki (kekacauan) alam masyarakat dapat dicegah.

Alat pemaksanya seperti polisi, tentara, dan berbagai persenjataan lainnya. Contohnya, setiap warga negara harus membayar pajak. Orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau harta miliknya disita, bahkan dapat dikenakan hukuman kurungan.

b). Monopoli,

Monopoli merupakan sifat yang dimiliki negara yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat. Contohnya, menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan,.

c). Mencakup Semua,

Mencakup semuanya artinya setiap peraturan perundang- undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali

Fungsi Negara

Negara dengan alat perlengkapannya berusaha untuk melayani segala keperluan warga negaranya, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya negara berfungsi mengatur tata kehidupan bernegara agar tujuan negara tercapai.

a). Fungsi Diplomatik Negara – Diplomatic

Fungsi diplomatik (diplomatic) adalah fungsi negara yang bertugas untuk mengadakan diplomasi- diplomasi dengan negara lain yang bermanfaat bagi kemajuan negara.

b). Fungsi Pertahanan Negara – Defencie

Fungsi pertahanan (defencie) adalah fungsi negara yang bertugas membuat suatu pertahanan untuk menjamin kedaulatannya sendiri.

c). Fungsi Penyediaan Negara – Financie

Fungsi penyediaan (financie) fungsi negara bertugas untuk menyediakan segala keperluan, baik sarana maupun prasarana untuk kepentingan warga negaranya.

d). Fungsi Keadilian Negara – Justicie

Fungsi keadilan (justicie) adalah fungsi negara yang  bertugas menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan.

e). Fungsi Pengawasan Negara – Policie

Fungsi pengawasan (policie) adalah fungsi negara yang bertugas mengawasi rakyatnya terhadap kemungkinan pelanggaran hukum. Tujuan pengawasan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan damai.

Tujuan Negara

Tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya.  Tujuan negara secara umum ditetapkan dalam konstitusi hukum dasar negara.

a). Tujuan Negara Menurut Plato

Tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial.

b). Tujuan Negara Menurut Roger H. Soltau

Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya.

c). Tujuan Negara Menurut Harold J. Laski

Tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya, rakyat dapat mencapai keinginankeinginannya secara maksimal.

d). Tujuan Negara Menurut Aristoteles

Tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

e). Tujuan Negara Menurut Socrates

Tujuan negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat.

f). Tujuan Negara Menurut John Locke

Tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat.

g). Tujuan Negara Menurut Niccollo Machiavelli

Tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman.

Asal Mula Terjadinya Negara

Proses terjadinya negara dibedakan menjadi dua, yaitu proses primer dan sekunder.

a). Negara Secara Primer

Negara secara primer adalah negara yang asal mula terjadinya diawali dengan adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing- masing. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka harus berhubungan dengan orang lain.

b). Negara Secara Sekunder

Negara secara sekunder adalah negara yang proses terjadinya tidak membicarakan bagaimana negara yang pertama lahir, tetapi bagaimana lahirnya negara baru.

Menurut terjadinya negara secara sekunder, suatu kelompok dapat dikatakan sebagai negara apabila telah mendapatkan pengakuan negara lain.

Teori Terbentuknya Negara – Teoritis

Pendekatan teoretis dilakukan karena sulit mendapatkan bukti-bukti sejarah.

Teori tentang asal mula terbentuknya negara dengan pendekatan teoritis diantaranya adalah sebagai berikut

Teori Hukum Alam – Negara

Teori hukum alam menyatakan bahwa negara adalah sesuatu yang alamiah. Artinya Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya.

  • Tokoh Teori Hukum Alam – Negara

Tokoh- tokoh Penganut teori Teori Hukum Alam adalah Plato dan Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino.

Teori Ketuhanan -Teokrasi – Negara

Teori ketuhanan memiliki pengertian bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Demikian juga negara terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dalam kalimat ”by the Greece of God” pada undang-undang dasar suatu negara.

Teori ketuhanan dikenal sebagai doktrin teokrasi asal mula negara. Pada abad pertengahan, teori ketuhanan dipakai untuk membenarkan kekuasaan raja yang mutlak.

Berdasarkan teori ketuhanan, raja bertakhta karena kehendak Tuhan. Kekuasaan dan hak-hak raja untuk memerintah dan bertakhta berasal dari Tuhan.

  • Tokoh Teori Ketuhanan -Teokrasi – Negara

Penganut teori ketuhuanan diantaranya adalah Agustinus, F.J. Stahl, Thomas Aquinas, Ludwig Von Halfer, serta F. Hegel, Haller, Kranenburg

Teori Kekuasaan – Negara

Teori kekuasaan menyatakan bahwa negara terjadi atas dasar kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat memaksakan kemauannya kepada yang lemah.

Negara terbentuk karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang lemah. Untuk dapat menguasai orang-orang lemah, maka didirikanlah organisasi, yaitu negara.

Teori kekuasaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekuasaan fisik dan kekuasaan ekonomi.

  • Tokoh Teori Kekuasaan – Negara

Penganut teori ini adalah Harold J. Laski, Leon Duguit, Karl Marx, Oppenheiner, dan Koelikles, Frederick Engels,

Teori Perjanjian – Masyarakat

Teori perjanjian menyatakan bahwa kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum ada negara serta zaman sesudahnya. Keadaan tidak bernegara (pranegara) disebut keadaan alamiah.

Menurut teori perjanjian, negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Negara dibentuk melalui suatu perjanjian di mana individu-individu merupakan pesertanya.

  • Tokoh Teori Perjanjian – Negara

Tokoh pelopor – penganut  teori perjanjian diantaanya  adalah Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau, Montesquieu.

Teori Kedaulatan – Negara

Teori kedaulatan terdiri dari teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum,

Teori Kedaulatan Negara,

Teori kedaulatan negara menyatakan bahwa negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat.

  • Tokoh Penganut Teori Kedauatan Negara

Penganut teori ini adalah Paul Laband dan Jellinek.

Teori Kedaulatan Hukum,

Teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara.

  • Tokoh Penganut Teori Kedauata Hukum

Tokoh Penganut teori kedaulatan hukum  adalah Krabbe.

Terbentuknya Negara Secara Faktual

Negara yang terbentuk berdasar pada kenyataan atau fakta empiris disebut terjadinya negara menurut pendekatan faktual. Secara faktual, negara dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa berikut.

a). Negara Penaklukan – Occopatie,

Penaklukan atau occopatie berarti suatu daerah yang tidak dimiliki seseorang atau bangsa, kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu.

Contoh Negara Penaklukan

Contoh Negara yang terbentuk dengan penaklukan adalah Liberia yang merupakan daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak Negro yang telah dimerdekakan orang Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.

b). Negara Peleburan (Fusi)

Negara Peleburan (fusi) adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru.

Contoh Negara Peleburan

Contoh negara yang terbentuk dengan peleburan adalah Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman.

c). Negara Pemecahan

Negara pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi.

Contoh Negara Pemecahan

Negara pemecahan contohnya adalah  Yugoslavia terpecah menjadi negara Serbia, Bosnia, dan Montenegro; Uni Soviet terpecah menjadi banyak negara baru; Cekoslovakia terpecah menjadi negara Ceko dan Slovakia.

d). Negara Pemisahan Diri

Negara pemisahan diri adalah memisahnya suatu bagian wilayah negara, kemudian terbentuk negara baru. Pemisahan berbeda dengan pemecahan, artinya negara lama masih ada.

Contoh Negara Pemisahan Diri

Contoh negara pemisahan diri adalah wilayah India yang memisahkan diri menjadi negara Pakistan dan Bangladesh.

e). Negara Perjuangan

Negara Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain, kemudian memerdekakan diri.

Contoh Negara Perjuangan

Negara perjuangan contohnya adalah Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara merdeka. Kebanyakan negara Asia Afrika yang merdeka setelah Perang Dunia II adalah hasil perjuangan rakyatnya.

f). Negara Penyerahan

Negara penyerahan atau pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya.

Contoh Negara Penerahan

Contoh negara penyerahan adalah: Contohnya, Kongo dimerdekakan oleh Prancis.

g). Negara Pendudukan

Negara pendudukan adalah pendudukan terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan.

Contoh Negara Pendudukan

Contoh negara pendudukan adalah Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni. Penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901 oleh Inggris.

Bentuk Bentuk  Negara

Bentuk- bentuk negara yang dikenal sampai saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu negara konfederasi, kesatuan, dan federal. Meskipun demikian, bentuk negara konfederasi jarang diterapkan di dalam bentuk- bentuk negara pada masa kini.

Negara Berbentuk Kesatuan

Negara kesatuan Negara yang merdeka serta berdaulat di mana di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah disebut dengan negara kesatuan.

Pada negara kesatuan pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam  menjalani pemerintahan sehari- hari. Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan- satuan pemerintahan yang lebih kecil (dalam hal ini, pemerintah daerah atau provinsi).

Contoh Negara Kesatuan

Contoh Negara Kesatuan adalah Republik Rakyat Cina. Pemerintahan di negara ini berpaham sentralistik, di mana pemerintah pusat yang dikuasai Partai Komunis Cina mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.

Negara Berbentuk Konfederasi

Konfederasi adalah negara yang terdiri atas persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan tersebut di antaranya dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk ke dalam konfederasi tersebut.

Contoh Negara Konfederasi

Contoh Negara Konfederasi. Pada tahun 1963, Malaysia dan Singapura pernah membangun suatu konfederasi, yang salah satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi politik luar negeri yang agresif dari Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Malaysia dan Singapura mendirikan konfederasi lebih karena alasan pertahanan .

Bentuk Negara Serikat/Federasi

Negara serikat ialah negara yang susunan negaranya jamak, terdiri dari negara-negara bagian. Urusan negara dibagi menjadi dua, yaitu yang secara terperinci (limitatif) diberikan kepada pemerintah federal (delegated powers) serta sisanya menjadi urusan negara bagian.

Dalam hal ini ada serikat negara (konfederasi) dan negara serikat (federasi). G. Jellinek membedakannya berdasarkan kriteria di manakah letak kedaulatan itu. Jika terletak pada negara-negara bagiannya, maka itu merupakan serikat negara.

Akan tetapi, jika terletak pada gabungannya, maka itu merupakan negara serikat. Sementara, Kranenburg membedakannya berdasarkan kriteria dapat atau tidaknya pemerintah gabungan itu membuat peraturan- peraturan hukum yang langsung mengikat atau berlaku terhadap warga negara dari negara- negara bagiannya. Jika ya, maka itu adalah negara serikat. Jika tidak, maka itu adalah serikat negara.

Contoh Negara Serikat – Ferderasi

Contoh Negara dengan bentuk serikat atau disebut juga negara federasi adalah Amerika Serikat. Pemerintah pusat di Amerika Serikat hanya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan militer dan urusan- urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri.Adapun kekuasaan sisanya diberikan kepada tiap- tiap negara bagian.

Negara Berbentuk Uni

Disebut uni apabila dua negara atau lebih yang masing- masing merdeka dan berdaulat hanya mempunyai satu kepala negara yang sama. Uni dibedakan menjadi dua kategori, yaitu uni riel dan uni peronal.

Negara Uni Riel

Uni riel (uni nyata), yaitu jika negara- negara tersebut mempunyai alat untuk mengurus kepentingan bersama,

Contoh Negara Uni Riel

Contoh negara uni riel adalah seperti Uni Austria- Hongaria tahun 1857–1918 dan Uni Swedia-Norwegia tahun 1815–1905;

Negara Uni Personal

Uni personal, yaitu jika mempunyai kepala negara yang sama.

Contoh Negara Uni Personal

Uni Belanda-Luxemburg tahun 1839–1890 dan Uni Inggris- Skotlandia tahun 1603–1707.

Negara Uni Generalis

Negara bentuk uni generalis dapat terbentuk apabila gabungan negara tersebut tidak mempunyai alat perlengkapan bersama. Terbentuknya negara ini bertujuan untuk bekerja sama dalam hubungan luar negeri

Contoh Negara Uni Generalis

Bentuk ini dapat terbentuk setelah ada kesepakatan melalui perjanjian. Contohnya, Uni Indonesia-Belanda setelah Konferensi Meja Bundar.

Bentuk Negara Dominion

Negara -negara yang pada awalnya merupakan bekas jajahan Inggris, kemudian setelah negara negara tersebut merdeka dan berdaulat tetap mengakui raja atau ratu Inggris sebagai pemimpin negara dan lambang persatuan mereka, membentuk semacam organisasi yang dinamakan British Commonwealth of Nations.

Contoh Negara Dominion

Contoh Negara Dominion. Negara negara ini bebas keluar dari ikatan bersama itu serta berhak mengurus politik dalam dan luar negerinya sendiri. Termasuk dalam kelompok negara ini adalah Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, Kepulauan Polynesia, dan Malaysia.

Negara Koloni atau Jajahan

Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua hal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah.

Contoh Negara Koloni/ Penjajahan

Contoh Negara Koloni/ Penjajahan. Oleh karena terjajah, daerah atau negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya. Contohnya, negara Indonesia selama 350 tahun menjadi koloni Belanda.

Bentuk Negara Protektorat

Protektorat adalah negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang lebih kuat. Dalam hal ini negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, hubungan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan kepada negara yang melindunginya.

Negara protektorat dibedakan menjadi dua macam, yaitu protektorat kolonial dan internasional.

Negara Protektorat Kolonial

Dalam negara protektorat kolonial, urusan hubungan luar negeri, pertahanan, dan urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung.

Contoh Negara Protektorat Kolonial

Contoh negara  protektorat kolonila adalah Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.

Negara Protektorat Internasional

Negara protektorat merupakan subjek hukum internasional.

Contoh Negara Protektorat Internasional

Contoh negara protektorat international adalah Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai neagra protektorat Inggris (1890), dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).

Daftar Pustaka,