Peran Pajak Bagi Pemerintah dan Perekonomian.

Pendapatan Negara, Fungsi Pajak Sebagai Budgeter. Pada saat ini, pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah atau negara. Hal ini dapat dilihat dan diamati pada APBN. Sebelumnya,beberapa tahun lalu, Indonesia pernah menggantungkan pendapatan negara dari sector minyak dan gas. Namun seiring dengan harga minyak dan gas yang menurun dan produksinya yang tidak seimbang dengan jumlah konsumsi di dalam negeri, pemerintah kemudian mengalihkan sumber pendapatan negara kepada sektor pajak. Halini diiringi dengan perbaikan tata cara perpajakan, sehingga saat ini pajak menjadi sumber utama pendapatan negara.

Pengatur Kegiatan Ekonomi, Fungsi Pajak Sebagai Regulasi.

Pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk merekayasa kegiatan ekonomi, contohnya, ketika pemerintah ingin meningkatkan daya saing barang dalam negeri, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan atau regulasi dengan menurunkan tarif pajak ekspor. Hal ini dilakukan agar barang dalam negeri bisa dijual dengan harga yang lebih murah di luar negeri. Harga yang lebih murah akan lebih menarik atau kompetitif di negara lain. Masyarakat Negara lain lebih tertarik untuk membeli barang Indonesia. Di sini, pajak digunakan untuk pendorong barang yang diproduksi di dalam negeri untuk diekspor ke luar negeri.

Namun jika pemerintah ingin melindungi industri dalam negeri, pemerintah dapat membuat kebijkan atau regulasi dengan menaikkan tarif pajak impor untuk barang -barang yang sudah diproduksi di dalam negeri. Sedangkan untuk bahan baku industri yang masih diimpor, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak impor yang sangat rendah atau bahkan bila perlu tarif pajak impornya = 0 (tidak ada pajaknya sama sekali walaupun hal ini sangat sulit dilakukan). Dalam hal ini, pajak digunakan untuk memproteksi barang yang diproduksi di dalam negeri.

Pemerataan Pendapatan, Fungsi Pajak Sebagai Distribusi.

Pajak dapat digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Penggunaan pajak untuk pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pembangunan secara langsung dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian terjadi pemerataan terhadap lapangan kerja.

Kegiatan pereonomian yang dibiayai oleh negara tidak terpusat di satu wilayah saja. Pemerintah dapat mensubsidi masyarakat kurang mampu,seperti subsidi pupuk bagi petani atau subsidi dalam bentuk beras untuk rakyat masyarakat kurang mampu agar menghindari ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara yang mampu  dan tidak mampu, pemerintah bisa menaikkan tarif pajak atas penjualan barang barang mewah yang umumnya hanya dibeli oleh orang mampu. Dalam hal ini, pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan iuran wajib dalam bentuk pajak dari orang mampu kepada orang kurang mampu.

Penstabil Kegiatan Ekonomi, Fungsi Pajak Untuk Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi ekonomi, contohnya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan pajak yang tinggi, untuk mengatasi inflasi. Hal ini dapat terjadi karena jumlah uang yang beredar menjadi berkurang. Pajak tinggi berdampak pada pengurangan pendapatan.

Sebaliknya untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi,pemerintah dapat menurunkan nilai pajak. Dengan menurunkan pajak ini, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi dapat diatasi. Kelesuan ekonomi di antaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal. Penambahan uang beredar akan mampu disalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan modal.

Daftar Pustaka

Fungsi Pajak Bagi Pemerintan dan Perekonomian dengan Pengaruh pajak pada Pendapatan Negara dan Fungsi Pajak Sebagai Budgeter. Pajak Pengatur Kegiatan Ekonomi dengan Fungsi Pajak Sebagai Regulasi dan Pajak Sektor Minyak dan Gas Migas. Contoh Pajak Sebagai Budgeter dengan Pajak Untuk Pemerataan Pendapatan dan Fungsi Pajak Sebagai Distribusi.

Contoh Pajak Sebagai Distribusi yang Penstabil Kegiatan Ekonomi namun Fungsi Pajak Untuk Stabilisasi. Contoh pajak sebagai penstabil ekonomi dan Pajak sebagai pelindung barang domestic dalam negeri,