Tujuan Kebijakan Ekonomi Fiskal

Pengertian Definisi

Kebijakan fiscal mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan suatu Negara yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan.

Kebijakan fiscal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dan perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat perekonomian. Kebijakan ini biasa disebut politik fiscal.

Melalui kebijakan fiscal pengeluaran agregat dapat ditambah dan tindakan ini akan menaikkan pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja. Pada bidang perpajakan langkah yang diambil adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak pendapatan ini akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menaikkan pengeluaran agregat.

Bentuk kebijakan fiscal dapat dibedakan menjadi dua ketagori yaitu penstabil otomatik, atau automatic stability policy, dan kebijakan fiscal diskresioner, atau discretionary fiscal policy.

Kebijakan Fiskal Penstabil Otomatis, Automatic Stability

Kebijakan fiscal otomatis merupakan bentuk-bentuk system fiscal yang sedang berlaku sekarang dan secara otomatis cenderung dapat menimbulkan terjadinya kestabilan dalam kegiatan ekonomi.

Kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan tanpa kelambanan. Kebijakan ini dirancang agar secara otomatis dapat mengatasi kelambanan atau inside lags yang terkait dengan kebijakan stabilitasi.

Penstabilan otomatik merupakan kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa melakukan  perubahan kebijakan yang disengaja. Kebijakan ini biasa disebut kebijakan fiscal pasif.

Instrument kebijakan fiscal otomatis biasanya dilakukan dengan perpajakan yang bersifat progresif, proposional, dan system asuransi pengangguran.

Instrument perpajakan secara progresif akan mampu mengurangi gejolak naik turunnya kegiatan perekonomian dari waktu ke waktu secara otomatis. Ketika kegiatan ekonomi sedang mengalami resesi, maka pajak yang dipungut dari masyarakat akan mengalami penurunan karena pendapatan masyarakat turun.

Sebaliknya ketika kegiatan ekonomi sedang meningkat, kesempatan kerja naik, kemakmuran dan kesejahteraan juga naik, maka penerimaan pajak dari masyarakat juga akan naik.

Asuransi pengangguran atau asuransi jaminan social merupakan salah satu jenis penstabil automatis. Diketahui bahwa asuransi pengangguran dan jaminan social merupakan program yang dapat mengurangi besarnya gejolak naik turunnya pendapatan nasional yang berlaku jangka panjang.

Kebijakan otomatik memiliki kemampuan yang terbatas dalam menciptakan kestabilan ekonomi suatu Negara. Dalam keadaan ekonomi dengan inflasi tinggi, penstabil otomatik tidak lagi mampu mengatasi masalah inflasi tersebut.

Ketika terjadi pengangguran yang tinggi, maka kebijakan otomatis tidak lagi mampu berperan sebagai kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran. Kebijakan otomatis ini hanya mampu sebatas mengurangi besarnya dampak keseriusan yang ditimbulkannya.

Kebijakan Fiskal Diskresioner, Discresionary Fiscal Policy.

Kebijakan fiscal diskresioner atau biasa disebut kebijakan aktif adalah tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang pengeluaran pemerintah atau penerimaan pajak yang secara khusus dapat merubah system yang ada.

Tujuan pengambilan kebijakan ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga tetap tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi pada keadaan tingkat full employment dengan tanpa inflasi.

Dalam kebijakan ini, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang dapat mengubah pengeluaran Negara atau mengurangi pungutan pajak dari masyarakat. Tujuan  yang hendak dicapai adalah: mengurangi gejolak atau naik turunnya kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, dan bertujuan untuk menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi dengan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dengan tidak menghadapi masalah inflasi, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Kebijakan pemerintah yang bersifat diskresioner dapat dibedakan  menjadi dua bentuk yaitu kebijakan fiscal mengembang atau expansionary fiscal policy dan kebijakan fiscal kontraksi atau mengecil atau contractionary fiscal policy.

Kebijakan fiscal mengembang merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menambah pengeluaran Negara, sehingga memperbesar kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional.  Kebijakan ini sering diambil ketika perekonomian sedang menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat investasi yang rendah.

Sedangkan kebijakan fiscal kontraksi merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan meningkatkan penerimaan dari sector pajak, sehingga kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional berkurang.  Kebijakan kontraksi umumnya diambil pemerintah ketika perekonomian Negara sedang mengalami masalah inflasi yang tinggi dan deficit neraca pembayaran yang besar.