Pendapatan Disposibel Disposible Income (DI) Pengertian Contoh Soal

Pengertian Disposible Income. Disposible Income adalah Personal Income (PI) setelah dikurangi pajak langsung. Pajak langsung misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya. Disposible income merupakan pendapatan yang siap digunakan, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung.

Pada tabel dapat dilihat pendapat disposibel menurut rumah tangga Indonesia pada tahun 2000, 2005 dan tahun 2008. Pendapat disposibel rumah tangga menunjukkan peningkatan yang cukup besar, baik selama lima tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2005 maupun selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2008.

nilai pendapatan-disposibel rumah tangga
nilai pendapatan-disposibel rumah tangga

Formulasi untuk menghitung Disposible Income adalah:

DI = PI – Pajak Langsung

Tabungan merupakan uang yang disisihkan dari hasil pendapatan yang tidak digunakan untuk belanja namun dikumpulkan sebagai cadangan masa depan. Tabugan ini disimpan di lembaga keuangan resmi seperti Bank. Tabungan ini dapat menambah pendapatan nasional karena, tabungan dapat dimanfaatkan untuk keperluan investasi. Melalui investasi inilah pendapatan nasional dapat meningkat. Penjelasan tentang pendapatan nasional dapat diuraikan dengan urutan seperti terlihat di bawah ini.

GDP > GNP > NNP > NNI > PI > DI

Perbandingan mengenai indikator pendapatan nasional akan lebih jelas bila kita menerapkan dalam angka:

  1. GDP Rp. 100.000,00

Pendapatan Neto dari LN Rp. 10.000,00 –

  1. GNP Rp. 90.000,00

Depresiasi/Penyusutan Rp. 5.000,00 _

  1. NNP Rp. 85.000,00

Pajak tidak langsung Rp. 3.000,00 _

  1. NNI Rp. 82.000,00
  • Laba ditahan Rp. 7.500
  • PPh Persh. Rp. 2.500
  • Iuran Sosial Rp. 1.000 + Rp. 11.000,00 _
  1. PI Rp. 71.000,00

Pajak Langsung Rp. 5.000,00 _

  1. DI Rp. 66.000,00

Konsumsi Rp. 47.000,00 _

Tabungan (saving) Rp. 19.000,00

    Daftar Pustaka:

    1. Prasetyo, P., Eko, 2011, “Fundamental Makro Ekonomi”, Edisi 1, Cetakan Kedua, Beta Offset, Yogyakarta.
    2. Putong, Iskandar. Andjaswati, N.D., 2008, “Pengantar Ekonomi Makro”, Edisi Pertama, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
    3. Firdaus, R., Ariyanti, M., 2011, ”Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah”, Cetakan Kesatu, AlfaBeta, cv, Bandung.
    4. Mankiw, N., Gregory, 2003, “Teori Makroekonomi”, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
    5. Jhingan, M.L., 2008, “Ekonomi Pembangunan Perencanaan”, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
    6. Samuelson, A., Paul. Nordhaus, D., William, 2004, “Ilmu Makro Ekonomi”, Edisi 17, PT Media Global Edukasi, Jakarta.
    7. Sukirno, Sadono, 2008, “Makroekonomi Teori Pengantar”, Edisi Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
    8. Ardra.Biz, 2019, “Pengertian Disposible Income Disposible Income dan Contoh Personal Income (PI).  setelah Contoh pajak langsung dengan Pengertian  Pajak langsung.
    9. Ardra.Biz, 2019, “Pendapat disposibel rumah tangga Rumus menghitung Disposible Income dengan Contoh Soal Ujian Disposible Income. Tabungan adalah dan  Fungsi Tabungan Pendapatan Disposibel atau Tabungan pada pendapatan nasional.
    10. Ardra.Biz, 2019, “Penjelasan Pendapatan Nasional dengan Pengertian GDP dan Pengertian GNP dan Pengertian  NNP dan pengertian  NNI dengan Pengertian PI, Pengertian DI. Walaupun Pendapatan Neto dari LN atau Depresiasi/Penyusutan ,

    Multikultural Sosial, Ciri Faktor Dampak Masyarakat Indonesia

    Multikulturalisme adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan cara pandang  seseorang terhadap keragaman dalam kehidupan di dunia. Multikulturalisme juga mencakup kebijakan kebudayaan dalam memahami bagaimana keberagaman budaya dapat diterima oleh masyarakat. Multikulturalisme menyangkut nilai-nilai atau norma, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut oleh masyarakat.

    Pengertian Multikultural Sosial Menurut Para Ahli SosiologiBeberapa definisi multicultural menurut para ahli adalah

    a). Multikultural Sosial Menurut J.S. Furnival

    Masyarakat multikultural atau majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih komunitas atau struktur kelembagaan yang berbeda- beda satu sama lainnya.

    b). Multikultural Sosial Menurut Nasikun

    Masyarakat majemuk atau multikultural adalah suatu masyarakat yang menganut sistem nilai yang berbeda di antara berbagai kesatuan sosial yang menjadi anggotanya.

    Masyarakat multicultural adalah masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan yang sama  terdiri dari beberapa struktur kebudayaan. Artinya dalam suatu lingkungan tertentu dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda – beda.

    Ciri- Ciri Masyarakat Multikultural

    Salah satu ciri khas masyarakat multikultural adalah sifat yang sangat toleran terhadap keberagaman yang dimilikinya. Tentunya hal ini dapat dicapai jika masyarakatnya memiliki latar belakang sejarah yang sama.

    pengaruh-terbentuknya-multikultural-terhadap-kehidupan-masyarakat-dampak-multikultural-pada-masyarakat
    pengaruh-terbentuknya-multikultural-terhadap-kehidupan-masyarakat-dampak-multikultural-pada-masyarakat

    Beberapa ciri masyarakat multikultural, di antaranya adalah sebagai berikut.

    a). Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain.

    b). Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembagalembaga yang bersifat nonkomplementer.

    c). Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.

    d). Secara relatif seringkali mengalami konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya.

    e). Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.

    g). Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain.

    Faktor Penyebab Terbentuknya Masyarakat Multikultural

    Latar belakang terbentuknya masyarakat multicultural dapat disebabkan oleh beberapa factor seperti: bentuk wilayah, keadaan geografis, perbedaan cuaca, struktur tanah, dan perbedaan iklim.

    Keadaan multikultural dalam masyarakat Indonesia antara lain disebabkan oleh faktor letak wilayah Indonesia, letak dan keadaan geografis setiap wilayah berbeda, perkembangan dan kemampuan daerah yang tidak sama, dan perbedaan sikap dalam menyerap unsur budaya asing.

    a). Topografi dan Pluralitas Regional

    Iklim, curah hujan, struktur, dan kesuburan tanah yang berbeda di wilayah Indonesia merupakan faktor yang menciptakan pluralitas regional atau kemajemukan daerah.

    b). Letak Wilayah Indonesia

    Letak wilayah Indonesia dibagi menjadi letak astronomis dan letak geografis. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6o LU – 11o LS dan 95o BT – 141o BT. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik.

    Kondisi tersebut menyebabkan pulau-pulau di Indonesia memiliki keragaman alam dan budaya.

    c). Letak dan Keadaan Geografis Setiap Wilayah Berbeda

    Wilayah-wilayah Indonesia berada di tempat yang berbeda- beda.  Sebagian di dataran rendah, pegunungan, pantai, dan di hutan pedalaman.

    Perbedaan tersebut menyebabkan corak dan tradisi antarpenduduk atau suku bangsa di Indonesia dari daerah satu ke daerah lain berbeda.

    d). Perkembangan dan Kemampuan Daerah yang Tidak Sama

    Daerah dengan banyak kekayaan alam akan cenderung lebih cepat mengalami perubahan karena banyaknya penduduk pendatang yang mengeksplorasi kekayaan alam wilayah tersebut.

    e). Perbedaan Sikap dalam Menyerap Unsur Budaya Asing

    Masyarakat yang lebih maju akan lebih cepat menerima adanya perubahan dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Adanya pengaruh kebudayaan asing menyebabkan mereka memiliki kebudayaan yang beragam.

    f). Perbedaan Sistem Religi yang Dianut Masyarakat

    Masyarakat Indonesia memiliki agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda-beda. Tiap-tiap agama dan kepercayaan tersebut memiliki tata cara beribadah yang berbeda-beda pula.

    Dampak Multikultural Terhadap Masyarakat.

    Pengaruh terbentuknya masyarakat multicultural terhadap kehidupan masyarakat di antaranya adalah sebagai berikut:

    • Timbulnya kemajemukan masyarakat yang dapat dilihat dari agama yang berbeda, ras, suku, pekerjaan, dan budaya.
    • Timbulnya berbagai konflik yang muncul dari berbagai perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
    • Timbulnya stereotip yaitu persepsi prasangka terhadap suatu hal berdasarkan subjektif yang belum tentu tepat.
    • Terbentuknya politik aliran yang ditunjukkan oleh perilaku suatu individu atau kelompok yang hanya mementingkan kelompoknya.
    • Adanya pluralisme yang ditunjukkan oleh sikap menghargai, menghormati, dan menoleransi berbagai perbedaan
    • Timbulnya rasa nasionalisme yaitu rasa cinta terhadap negaranya sendiri.
    • Munculnya primordialisme yang diperlihatkan dengan sikap loyalitas yang berlebihan terhadap sifat – sifat kedarahan, agama, suku, bangsa, dan keluarga.
    • Adanya Etnosentrisme yang menunjukkan cara pandang yang dianggap budaya tertentu memiliki kedudukan lebih tinggi dari budaya lain.
    • Timbulnya interaksi antara dua atau lebih orang.
    • Munculnya konsolidasi untuk proses penguatan keanggotaan individu atau kelompok.

    Contoh Soal Ujian dan Pembahasan.

    Kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain ditandai dengan perbedaan jenis pekerjaan dalam sector pertanian. Di Pulau Jawa masyarakat mengembangkan system pertanian sawah. Di Sumatera dengan system pertanian, perkebunan, dan ladang. Kemajemukan tersebut disebabkan oleh….

    A, Perbedaan struktur kondisi tanah.

    B, Perbedaan penggunaan teknologi

    C, Perbedaan pola system kekerabatan

    D, Perbedaan keterampilan masyarakat

    E, Kemampuan meningkatkan daya beli.

    Jawaban: A

    Pembahasan:

    Kemajemukan pada soal di atas terjadi karena kondisi struktur tanah. Karena kedua tempat tersebut kondisi tanahnya berbeda. Jawaban B, C, D, dan E tidak tepat karena tidak memiliki pengaruh terhadap perbedaan jenis pekerjaan di sector pertanian.

    Soal Ujian Nasional Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultural

    Soal 1. Suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat keanekaragaman bentuk budaya disebut dengan masyarakat ….

    a). multietnis

    b). multiras

    c). multikultural

    d). multilevel

    e). multinasional

    Soal 2. Masyarakat yang beraneka ragam, dalam kajian sosiologis sering disebut pula dengan masyarakat ….

    a). majemuk

    b). heterogen

    c). homogen

    d). jamak

    e). populatif

    Daftar Pustaka:

    Rangkuman Ringkasan

    1. Contoh Soal Pembahasan Masyarakat Multikultural, dampak masyarakat multikultural terhadap politik, Dampak Multikultural Pada Masyarakat., Dampak Terbentuknya Multikultural Terhadap Kehidupan Masyarakat, Pengertian Etnosentrisme., Pengertian nasionalisme, pengertian pluralism, Pengertian primordialisme,
    2. Pengertian stereotip, Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultural, Pengertian Multikultural Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi, Multikultural Sosial Menurut J.S. Furnival, Multikultural Sosial Menurut Nasikun, Ciri- Ciri Masyarakat Multikultural, Faktor Penyebab Terbentuknya Masyarakat Multikultural, Topografi dan Pluralitas Regional, Letak Wilayah Indonesia, Letak dan Keadaan Geografis Setiap Wilayah Berbeda,
    3. Perkembangan dan Kemampuan Daerah yang Tidak Sama, Perbedaan Sikap dalam Menyerap Unsur Budaya Asing, Perbedaan Sistem Religi yang Dianut Masyarakat, Soal Ujian Nasional Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultural, Pengaruh Topografi dan Pluralitas Regional Pada Multikultural, Pengaruh Letak Wilayah Indonesia Pada Multikultural,
    4. Pengaruh Letak dan Keadaan Geografis Setiap Wilayah Berbeda Pada Multikultural, Pengaruh Perkembangan dan Kemampuan Daerah yang Tidak Sama Pada Multikultural, Pengaruh Perbedaan Sikap dalam Menyerap Unsur Budaya Asing Pada Multikultural, Pengaruh Perbedaan Sistem Religi yang Dianut Masyarakat Pada Multikultural,

    Badan Usaha Pengertian Jenis Fungsi Contoh Soal

    Pengertian Badan Usaha. Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi (bekerja sama) dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien.

    Pengertian Perusahaan

    Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan factor factor produksi seperti tenaga kerja dan modal  seperti mesin- mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya.

    Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan merupakan alat badan usaha untuk mencari keuntungan. Jadi suatu badan usaha dapat memiliki satu atau lebih perusahaan.

    Contoh Badan Usaha

    Contoh Badan usaha adalah PT Gemilang berlokasi di kota Bandung memiliki perusahaan pabrik sepatu, perusahaan bengkel mobil dan perusahaan toko makanan.

    Jadi badan usahanya adalah PT Gemilang, Perusahaannya adalah pabrik sepatu, bengkel mobil dan toko makanan.

    Fungsi Badan Usaha

    Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi fungsi manajemen dan fungsi operasional

    a). Fungsi Manajemen Badan Usaha

    Fungsi manajemen adalah fungsi yang meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan- kegiatan dalam suatu badan usaha.

    Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengarahan, serta pengoordinasian dan pengawasan.

    b). Fungsi Operasional Badan Usaha

    Fungsi opersional adalah fungsi yang berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba.

    Fungsi operasional mencakup bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran

    Jenis Badan Usaha

    Badan usaha dapat dibedakan atas dasar lapangan usaha, tanggung jawab pemilik, kepemilikan modal, dan perbandingan penggunaan tenaga kerja manusia dan mesin.

    Badan Usaha Menurut Lapangan Usaha

    Berdasarkan lapangan usahanya, badan usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut

    a). Badan Usaha Ekstraktif

    Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang bergerak dalam usaha pengolahan dan mengelola bahan baku yang terkandung di alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia.

    Contoh Badan Usaha Ekstraktif adalah pertambangan, perminyakan, perikanan laut, perhutanan dan perusahaan pembuatan garam.

    b). Badan Usaha Agraris

    Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatan usahanya dengan memanfaatkan bantuan alam atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian.

    Contoh Badan Usaha Agraris adalah: peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan darat.

    c). Badan Usaha Industri

    Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatan produksinya meliputi pengolahan bahan mentah untuk diproses menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang siap untuk dikonsumsi.

    Contoh Badan Usaha Industri adalah industry elektronik, industri tekstil, industri kimia, industri farmasi, industri logam, dan lain-lain.

    d). Badan Usaha Perdagangan

    Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang aktivitasnya melakukan pembelian sejumlah barang di suatu tempat untuk dijual kembali di tempat lain dengan tujuan mencari keuntungan.

    Contoh Badan Usaha Perdagangan adalah swalayan, minimarket, supermarket, toko, dan sebagainya.

    e). Badan Usaha Jasa

    Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak di bidang pelayanan jasa atau pemberian jasa kepada konsumen.

    Contoh Badan Usaha Jasa adalah bank, leasing, salon, biro perjalanan, asuransi, pos telekomunikasi, dan sebagainya.

    Badan Usaha Menurut Kepemilikannya

    Menurut kepemilikannya badan usaha dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini.

    a). Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

    Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, kecuali ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.

    Contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PT Telkom, PT PLN,  PT Kereta Api, Perum Damri.

    b). Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

    Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan. Badan usaha ini modalnya bisa dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang.

    Contoh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah: PT   PT Indofood Sukses Makmur, PT Air Mancur, dan sebagainya.

    c). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

    Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang modal usahanya dimiliki oleh pemerintah daerah.

    Contoh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim).

    d). Badan Usaha Campuran

    Badan usaha campuran adalah badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan sebagian lagi dimiliki oleh swasta. Umumnya pemerintah memiliki modal sebesar 51% dari jumlah modal seluruhnya dan sisanya dari pihak swasta.

    Bentuk- Bentuk Badan Usaha Milik Swasta

    Bentuk- bentuk badan usaha swasta ini adalah badan usaha perseorangan, persekutuan firma, perusahaan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT).

    a). Perusahaan Perseorangan

    Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan kegiatan badan usaha.

    Contoh Perusahaan Perseorangan, antara lain, toko kelontong, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan.

    b). Badan Usaha Firma

    Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha. Masing masing anggota firma mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kewajiban perusahaan.

    Modal firma berasal dari anggota, pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang diberikan. Segala risiko ditanggung bersama secara tidak terbatas.

    c). Badan Usaha Persekutuan Komanditer CV

    Persekutuan komanditer atau CV (Commanditaire Venootschap) adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan.

    Persekutuan atau badan usaha yang didirikan oleh dua orang sekutu atau lebih, sebagian merupakan sekutu komplementer/sekutu aktif dan beberapa orang merupakan sekutu komanditer/sekutu pasif.

    Sekutu aktif merupakan anggota CV yang menanam modal dan aktif mengelola CV. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas.

    Sedangkan sekutu pasif hanya menanam modal dengan tidak ikut mengelola CV. Sekutu pasif bertanggung jawab sebatas modal yang ditanam.

    d). Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT)

    Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan.

    Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin (persetujuan dari menteri kehakiman), serta diumumkan dalam berita negara (Lembaran Berita Negara), sehingga PT berbentuk badan hukum.

    e). Badan Usaha Koperasi

    Sesuai dengan UU nomor 25 tahun 1992 Bab I Pasal 1 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

    Ciri – Ciri Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

    Beberapa ciri -ciri yang yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Swasta BUMS diantaranya adalah

    a). Pemilik badan usaha adalah perseorangan atau kelompok persekutuan dua orang atau lebih,

    b). Bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut

    c). Sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptaken barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat

    d). Sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat

    e). Modal seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha.

    f). Pinjaman diperoleh dari bank dan lembaga keuangan bukan bank.

    g). Dapat menerbitkan saham dan menjualnya kepada masyarakat melalui bursa efek.

    h). Laba sebagian dibagi kepada pemegang saham, dan sebagian merupakan laba yang ditahan.

    i). Cadangan-cadangan untuk pengembangan usaha.

    j). Dapat menerbitkan obligasi untuk pinjaman jangka panjang.

    Fungsi Peran Badan Usaha Swasta dalam Perekonomian Indonesia

    Peran badan usaha dan perusahaan miliki swasta dalam menggerakkan dan menunjang perekonomian nasional suatu bangsa antara lain adalah sebagai berikut.

    a). Membuka peluang kesempatan kerja dan ikut menanggulangi masalah-masalah pengangguran, kriminalitas, dan kerawanan sosial lainnya.

    b). Sebagai agen pembangunan perekonomian nasional, karena sebagian besar dana yang digunakan untuk pembangunan perekonomian, berasal dari badan usaha ini.

    c). Membantu pemerintah dalam mengusahakan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah.

    d). Membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa nonmigas (jasa ekspor, pariwisata, transportasi, industri kecil, dan pertanian).

    e). Membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat.

    f). Sebagai mitra pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan mengusahakan sumber daya alam lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    g). Membantu pemerintah untuk memperbesar penerimaan negara dalam bentuk pajak.

    h). Membantu pemerintah dalam menciptakan peluang usaha baru yang memberikan kontribusi positif dalam lapangan bisnis.

    Contoh Soal Ujian Jenis Badan Usaha

    Soal 1. Tujuan utama didirikannya badan usaha adalah ….

    a). untuk melayani masyarakat tanpa memperhitungkan laba

    b). menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat

    c). menghasilkan jasa untuk kebutuhan masyarakat

    d). memperoleh keuntungan

    e). mengelola kekayaan alam

    Soal 2. Suatu badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham dan besarnya tiap saham sama adalah ….

    a). perusahaan perseorangan

    b). persekutuan komanditer

    c). perusahaan jawatan

    d). perseroan terbatas

    e). firma

    Soal 3. Anggota sebuah CV yang turut mengurus, mengelola, dan bertanggung jawab atas berlangsungnya sebuah perusahaan adalah ….

    a). sekutu aktif

    b). sekutu pasif

    c). persero

    d). tantieme

    e). direksi

      Rangkuman Ringkasan Badan Usaha

      • Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang medirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi (bekerja sama) dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien.
      • Ciri-ciri badan usaha antara lain:
      1. bertujuan mencari keuntungan,
      2. menggunakan modal dan tenaga kerja,
      3. aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan.
      • Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
      1. Fungsi manajemen, meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha.
      2. Fungsi operasional, berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba.
      • Jenis-jenis badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
      1. berdasarkan lapangan usaha, digolongkan menjadi lima jenis, yaitu yang bergerak di bidang ekstraktif, industri, agraris, perdagangan, dan jasa.
      2. berdasarkan kepemilikan modal, dibedakan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan usaha campuran.
      • Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan.
      • BUMS dapat dibedakan dalam bentuk badan usaha perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi.
      • Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta.

      Harga Pokok Penjualan HPP, Pengertian Contoh Soal Cara Perhitungan

      Pengertian Harga Pokok Penjualan. Harga pokok penjualan atau biasa disingkat menjadi  HPP adalah istilah yang dipakai dalam laporan  akuntansi dan pajak. Nilai HPP menggambarkan biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis perusahaan. Ini termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead namun tidak termasuk periode (operasi) biaya untuk penjualan, iklan atau riset dan pengembangan.

      HPP muncul pada laporan laba rugi sebagai komponen utama dari biaya operasi. HPP juga sering disebut sebagai biaya penjualan. Perhitungan HPP dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa.

      Faktor yang Mempengaruhi Harga Pokok Penjualan

      Beberapa komponen yang terlibat dalam perhitunan harga pokok penjualan diataranya adalah

      a). Beban Angkut Pembelian

      Beban angkut pembelian akan menambah nilai pembelian. Pencatatan pengeluaran untuk beban angkut bergantung pada syarat penyerahan barang yang telah disepakati. Syarat penyerahan barang yang biasa di guna kan, di antaranya FOB shipping point dan FOB destination point.

      1). Free on Board Shipping Point FOB Shipping Point

      Berdasarkan syarat ini, pihak pembeli menanggung biaya angkut pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli.

      2). Free on Board Destination Point FOB Destination Point

      Berdasarkan syarat ini, pihak penjual menanggung beban angkut pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli.

      b). Potongan Tunai Pembelian

      Potongan tunai pembelian akan mengurangi jumlah pem belian. Perusahaan akan mendapatkan potongan tunai pembelian pada saat membeli barang dagangan atau barang lainnya secara tunai atau membayar utang dagang sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati.

      Misalnya, syarat pembayarannya 3/10, n/60. Angka 3 menunjukkan besarnya potongan (dalam persen), 10 menunjukkan lamanya waktu pembayaran yang mendapatkan potongan sejak tanggal terjadinya transaksi, dan n/60 menunjukkan jangka waktu pelunasan.

      Dengan demikian, syarat 3/10, n/60 berarti akan mendapat potongan sebesar 3%, jika pem bayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari sejak terjadinya transaksi dan jangka waktu pelunasannya selama 60 hari.

      c). Retur Pembelian dan Pengurangan Harga

      Retur pembelian dan pengurangan harga akan mengurangi nilai pembelian barang dagangan. Transaksi retur pembelian dan pengurangan harga terjadi pada saat barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan.

      Jika ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak, perusahaan yang membeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Selanjutnya, transaksi tersebut dicatat dalam akun retur pembelian dan pengurangan harga.

      d). Potongan Tunai Penjualan

      Potongan tunai penjualan akan mengurangi jumlah penjualan. Perusahaan akan memberikan potongan tunai penjualan pada saat menjual barang dagangan secara tunai dengan syarat-syarat tertentu atau menerima pelunasan piutang dagang sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati.

      e). Retur Penjualan dan Pengurangan Harga

      Retur penjualan dan pengurangan harga akan mengurangi nilai penjualan. Pengiriman barang dagangan tidak selamanya berjalan dengan baik.

      Barang dagangan bisa saja mengalami kerusakan dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan yang di pesan sehingga mungkin saja pembeli mengembalikan barang yang rusak tersebut dan perusahaan harus menerimanya.

      f). Persediaan awal 

      Persediaan awal adalah persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun buku berjalan. Saldo persediaan awal barang dagang dapat diketahui dalam neraca saldo periode berjalan atau neraca awal perusahaan atau neraca tahun sebelumnya.

      g). Persediaan akhir 

      Persediaan akhir  adalah persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku berjalan. Saldo persediaan ini dapat diketahui dalam data penyesuaian perusahaan pada akhir periode.

      h). Pembelian bersih

      Pembelian bersih adalah seluruh pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan, baik pembelian barang secara tunai maupun secara kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi potongan pembelian dan retur pembelian yang terjadi.

      Contoh Soal Perhitungan Harga Pokok Penjualan

      Berikut ini adalah data yang dimiliki oleh sebuah Toko Persediaan barang dagangan awal (awal bulan November 2020) sebesar Rp60.000.000. Pembelian selama satu bulan sebesar Rp240.000.000. Dari pembelian tersebut diperoleh potongan pembelian sebesar Rp6.000.000,00 dan melakukan pengembalian barang yang rusak sebesar Rp6.000.000.

      Dalam rangka memperoleh barang yang dibeli dikeluarkan ongkos angkut sebesar Rp2.400.000,00. Pada akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik barang yang masih tersisa di gudang sebesar Rp70.000.000. Dari data tersebut dapat dihitung besarnya harga pokok penjualan sebagai berikut.

      Membuat Laporan Harga Pokok Penjualan

      Data keuangan pada soal di atas dapat dibuat laporan harga pokok penjualan seperti berikut. Satuan uang dalam jutaan rupiah

      Contoh Rumus Cara Menghitung Harga Pokok Penjualan
      Contoh Rumus Cara Menghitung Harga Pokok Penjualan

      Menghitung Pembelian Bersih

      Pembelian bersih adalah jumlah pembelian kotor, baik yang dilakukan secara tunai maupun kredit dan ditambah dengan beban angkut pembelian, dikurangi dengan retur pembelian dan pengurangan harga, dan potongan pembelian.

      Pembelian besih dapat dihitung dengan menggunakan degan rumus berikut

      PB = (PBL + BAP) – (RP + PP)

      PB =Ppembelian bersih

      PBL = Pembelian

      BAP =Beban angkut pembelian

      RP = Retur pembelian

      PP = Potongan pembelian

      PB = (120 + 1,2) – (6 + 3)

      PB = 121,2 – 9

      PB = 112,2 juta

      Nilai pembelian bersih perusahaan adalah 112,2 juta rupiah

      Menghitung Barang Tersedia Siap Jual

      Untuk menghitung jumlah barang yang siap untuk dijual adalah menambahkan jumlah persediaan barang dagang awal dengan jumlah pembelian bersih dalam satu periode

      Barang tersedia siap jual dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut

      BTSJ = PAW + PB

      BTSJ = Barang tersedia siap jual

      PAW = Persediaan awal

      PB = Pembelian bersih

      Nilai barang tersedia siap jual dapat dihitung seperti berikut

      BTSJ = 30 + 112,2

      BTSJ = 142,2 juta rupiah

      Jadi barang tersedia yang siap untuk dijual adalah 142,2 juta rupiah

      Menghitung Harga Pokok Penjualan HPP

      Nilai penjualan yang diterima dicatat sebagai penjualan, sedangkan nilai beli yang dikeluarkan untuk barang yang dijual dicatat sebagai harga pokok penjualan.

      Perhitungan harga pokok penjualan adalah jumlah persediaan barang siap dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir.

      Harga pokok penjualan dapat dihitung dengan rumus berikut

      HPP = BTSJ – PAK

      HPP = Harga pokok penjualan

      BTSJ = Barang tersedia siap jual

      PAK = Persediaan akhir

      Sehingga harga pokok penjualan HPP dapat dihitung seperti berikut

      HPP = 142,2 – 35

      HPP = 107, 2 juta rupiah

      Jadi Harga pokok penjualan HPP adalah 107,2 juta rupiah

        Daftar Pustaka:

        1. Yusup, Al., Haryono, 2005, ”Dasar Dasar Akuntansi”, Jilid 1, Edisi Keempat, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
        2. Kasmir, 2011, “Analisis Laporan Keuangan”, Edisi Pertama, Rajawli Pers, Jakarta.
        3. Kuswadi, “Analisis Keekonomian Projek”, Edisi Pertama, CV Andi Offset, Penerbit Andi, Yogyakarta.
        4. Sartono, Agus, R., “ 2001, “Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi”, Edisi Keempat, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
        5. Joesoef, Jose Rizal, 2008, “Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing”, Salemba Empat, Jakarta.
        6. Darmawi, Herman, 2006, “Pasar Finansial dan Lembaga Lembaga Finansial”, Cetakan Pertama, PT Bumi Arta, Jakarta.
        7. Mishkin, S., Frederic, 2008’ “Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Uang”, Edisi Kedelapan, Salemba Empat, Jakarta.
        8. Jusup. A. H., 2005,”Dasar Dasar Akuntansi”, Jilid 1, Edisi ke 6, Cetakan kelima, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
        9. Kasmir., 2008, “Analisis Laporan Keuangan”, PT Rajagrafindo, Jakarta
        10. Rangkuman Ringkasan Harga Pokok Penjualan
        11. arti hpp, biaya overhead, Cara Menghitung Harga Pokok Penjualan Perusahaan, Harga Pokok Penjualan, HPP adalah, Ongkos Angkut Pembelian, Pembelian, Pembelian Bersih, Penjualan, Penjualan Bersih, Persediaan Akhir, Persediaan Awal, Persediaan Barang,
        12. perusahaan dagang, Potongan Pembelian, Potongan Penjualan, Retur Pembelian, Retur Penjualan, Rumus HPP, Rumus Menghitung HPP,Faktor yang Mempengaruhi Harga Pokok Penjualan HPP,  Beban Angkut Pembelian,  Free on Board Shipping Point/FOB Shipping Point,  Free on Board Destination Point FOB Destination Point,  Potongan Tunai Pembelian,
        13. Arti Syarat Pembayarannya 3/10  n/60,   Retur Pembelian dan Pengurangan Harga,  Potongan Tunai Penjualan,    Retur Penjualan dan Pengurangan Harga,    Contoh Soal Ujian Perhitungan Harga Pokok Penjualan HPP,  Membuat Laporan Harga Pokok Penjualan HPP,  Menghitung Pembelian Bersih,  Menghitung Barang Tersedia Siap Jual,  Menghitung Harga Pokok Penjualan HPP,

        Kewirausahaan, Pengertian Teori Fungsi, Ciri, Jenis

        Pengertian dan Teori Kewirausahaan. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan maksud mencari untung (bisnis).

        Definisi Wirausaha

        Adapun Beberapa definisi wirausaha menurut para ahli diantaranya adalah:

        a). Jose Carlos Jarillo Mossi

        Wirausaha adalah seseorang yang merasakan adanya peluang, yang kemudian mengejar peluang peluang tersebut sesuai dengan kemampuan dirinya dan percaya bahwa kesuksesan merupakan suatu hal yang dapat dicapai.

        b). John J. Kao

        Wirausaha adalah katalisator yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan sesuatu, mengerahkan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mempunyai motivasi dan semangat untuk merealisasikannya. Jadi, wirausaha adalah seseoran yang selalu kreatif sekaligus inovatif.

        c). J.A. Schumpeter

        Wirausaha adalah orang yang kreatif atau berbakat terhadap terciptanya produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk membuat produk baru hingga memasarkan dan mengatur operasi permodalannya.

        d). Syis

        Wirausaha adalah kepribadian unggul yang mencerminkan budi luhur dan sifat yang patut diteladani karena dasar kemampuan sendiri dapat melahirkan sumbangan karya untuk kemajuan manusia yang berlandaskan kebenaran.

        e). David Mc Clelland

        Wirausaha adalah orang yang berani berusaha, mempunyai kemampuan untuk mendapatkan peluang -peluang usaha dalam memperkenalkan produk baru, teknik baru, sumber pemasukan baru, dan merancang pabrik, peralatan, manajemen, dan tenaga kerja yang diperlukan, serta mengorganisasikannya ke dalam suatu teknik pengoperasian perusahaan.

        Ciri Ciri Kewirausahaan

        Ciri- ciri dan karakteristik wirausaha, antara lain:

        a). Percaya diri

        b). Berorientasi pada tugas dan hasil

        c). Berani menanggung resiko

        d). Kepemimpinan

        e). Keorisinilan

        f). Berani ke masa depan

        g). Kreativitas.

        Tujuan Kewirausahaan

        Beberapa Tujuan kewirausahaan diantaranya adalah:

        a). Menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang luas kepada masyarakat;

        b). Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas andal, tangguh, dan unggul;

        c). Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para pengusaha untuk dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil serta koperasi pada khususnya;

        d). Membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang andal, tangguh, dan unggul.

        Fungsi Peran Kewirausahaan Pada Perekonomian

        Beberapa peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara, yaitu sebagai berikut.

        a). Kewirausahaan mampu menciptakan atau membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

        b). Kewirausahaan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional.

        c). Kewirausahaan dapat memperkokoh perekonomian nasional.

        d). Kewirausahaan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

        e). Kewirausahaan dapat mengurangi kesenjangan untuk peningkatan pemerataan ekonomi dan sosial.

        Prasyarat Wirausaha

        Beberapa prasyarat yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi wirausaha diantaranya adalah

        a). Mempunyai modal yang memadai untuk berbisnis

        b). Mampu membuat perencanaan untuk berbagai kegiatan bisnis

        c). Memiliki kerpercayaan diri sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya

        d). Memiliki sikap kreatif, penuh inisiatif, dan inovasi

        e). Memiliki keberanian dalam mengambil risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya

        f). Memiliki jiwa kepemimpinan yang cukup baik handal

        g). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

        h). Memiliki watak dan kepribadian yang sangat baik

        i). Memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi

        j). Memiliki kemampuan bekerja sama dalam keadaan apapun

        k). Rela berkorban untuk orang lain.

        Bidang Usaha Wirausaha

        Sektor- sektor usaha yang dapat dimasuki oleh para wirausaha antara lain dapat berupa sektor ekonomi formal maupun nonformal. Sektor- sektor usaha yang dapat dimasuki wirausaha adalah

        a). Wirausaha sektor pertanian,

        b). Wirausaha sektor pertambangan,

        c). Wirausaha sektor pabrikasi,

        d). Wirausaha sektor konstruksi,

        e). Wirausaha sektor perdagangan,

        f). Wirausaha sektor jasa keuangan (Financial service) meliputi usaha perbankan, asuransi, dan koperasi,

        g) Wirausaha sektor jasa perorangan,

        h). Wirausaha sektor umum dan sektor jasa wisata.

        Faktor Keberhasilan Wirausaha

        Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan wirausaha adalah

        a). Faktor manusia,

        b). Faktor keuangan,

        c). Faktor organisasi,

        d). Faktor perencanaan,

          Daftar Pustaka

          Rangkuman Ringkasan Kewirausahaan

          1. Pengertian Kewirausahaan, definisi wirausaha menurut para ahli, Wirausaha Menurut Jose Carlos Jarillo Mossi, Wirausaha Menurut John J Kao, Wirausaha Menurut Schumpeter, Wirausaha Menurut Syis, Wirausaha Menurut David Mc Clelland, Ciri Ciri Kewirausahaan,
          2. Ciri- ciri dan karakteristik wirausaha, Tujuan Kewirausahaan, Fungsi Peran Kewirausahaan Pada Perekonomian, Prasyarat Wirausaha, Prasyarat menjadi wirausaha, Bidang Usaha Wirausaha, Sektor- sektor usaha wirausaha, Faktor Keberhasilan Wirausaha,

          Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor, Pengertian Contoh Perhitungan

          Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang melibatkan tiga sektor ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen C, rumah tangga produsen I, dan rumah tangga pemerintah G. Perekonomian tiga sektor masih bersifat perekonomian tertutup.

          Perekonomian Tertutup berarti tidak melakukan aktivitas transaksi perdagangan ekspor impor dengan negara asing.

          Pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor sudah melibatkan campur tangan pemerintah dalam aktivitas perekonomiannya. Peran pemerintah G diwujudkan dalam bentuk pengeluaran (Government Expenditure), Government Transfer dan penerimaan sebagai pajak.

          Government Expenditure G

          Government Expenditure G adalah pengeluran pemerintah dan dari pengeluaran terebut pemerintah mendapatkan hasil secara langsung dalam bentuk kinerja dari para pegawainya.

          Pengeluaran pemeritah G merupakan variabel yang bersifat eksogen (exogeneus variable) dan dinyatakan dengan menggunakan persamaann rumus berikut

          G = Go

          Contoh Government Expenditure

          Contoh Government Expenditure adalah pembayaran pegawai, belanja barang untuk peralatan kerja, belanja daerah untuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus.

          Government Transfer Tr

          Government Transfer adalah pengeluaran pemerintah namun dari pengeluaran tersebut, pemerintah tidak mendapatkan hasil secara langsung pada tahun anggaran dikeluarkan.

          Tranfer payment merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang diberikan pada masyarkat untuk tujuan tertentu. Masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterimannya.

          Transfer payment yang diterima masyarakat atau konsumen akan menaikkan pendapatan yang secara langsung juga menambah besarnya konsumsi.

          Fungsi Transfer Payment

          Transfer payment merupakan variable yang bersifat eksogen dan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut

          Tr = Tro

          Contoh Government Transfer,

          Contoh Government Transfer adalah pembayaran untuk beasiswa, pensiunan, dan sejumlah subsidi dan hibah.

          Penerimaan Pajak, Tax, Tx

          Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan. Pajak sifatnya memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung.

          Pajak merupakan beban biaya yang harus dibayar oleh rumah tangga konsumen. Pajak pada dasarnya merupakan daya beli masyarakat berupa uang yang diserahkan kepada negara.

          Berdasarkan tarifnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pajak tetap atau Lump-Sum Tax dan pajak proposional atau Built-in Stabilizer.

          Lump Sum Tax Pajak Tetap,

          Pajak tetap adalah pajak yang besarnya tidak tergangtung pada besarnya pendapatan. Sehingga, berapapun besarnya pendapatan masyarakat, baik kecil maupun besar, pajaknya selalu sama atau bersifat lump sum.

          Contoh Pajak Lump Sum adalah bea materai yaitu sebesar 6000 atau 3000 rupiah.

          Fungsi Pajak Tetap

          Pajak tetap dapat dinyatakan dengan persamaan berikut

          Tx = To

          Pajak Proposional Built-in Stabilizer,

          Pajak proposional atau Built-in Stabilizer adalah pajak denga proposi tertentu terhadap tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar proposi pendapatan yang dikenai pajaknya.

          Fungsi Pajak Proposional

          Pajak proposionl dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut

          Tx = To + t Y

          Contoh Pajak Proposional adalah penerapan PPh pasal 21 yang dikenakan untuk pegawai dengan jumlah gaji di atas pendapatan tidak kena pajak atau PTKP.

          Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional

          Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah G dalam perekonomian tiga sektor akan mempengaruhi pengeluaran secara keseluruhan Aggregate Demand AD. Ketika pengeluaran pemerintah masih belum diikutkan dalam kegiatan ekonomi, besarnya aggregate demand AD hanya dipengaruhi oleh dua komponen yaitu konsumsi C dan investasti I, yaitu C + I

          Kontribusi pemerintah dalam bentuk pengeluaran merubah aggregate demand menjadi tiga kompenen yaitu konsumsi C, investasi I dan pemerintah G, yaitu C + I + G.

          Multiplier Government Expenditure

          Perubahan pendapatan nasional ΔY akibat perubahan pengeluaran pemerintah ΔG dapat dinyatakan dengan multiplier government expenditure seperti berikut

          kG = ΔY/ΔG

          kG = 1/(1 – MPC)

          kG = koefisien multiplier G

          MPC = marginal propensity to consume

          Substitusikan kedua persamaan menjadi

          ΔY/ΔG = 1/(1 – MPC) atau

          ΔY = 1/(1 – MPC) x ΔG atau

          ΔY = kG x ΔG

          Multiplier Tax

          Multiplier tax adalah suatu proses terjadinya perubahan pendapatan nasional ΔY secara berlipat sebagai akibat adanya perubahan pajak ΔTx. Besaran yang menunjukkan Multiplier tax adalah koefisien multiplier tax.

          Koefisien Multiplier Tax

          Koefisien multiplier tax merupakan rasio perubahan pendapatan nasional terhadap perubahan pajak dan dinyatakan dengan persamaan berikut.

          kTx = ΔY/ΔTx atau

          kTx = -MPC/MPS atau

          kTx = -b/(1 – b)

          kTx bernilai negative karena penerapan pajak berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat.

          Pengaruh Pajak Pada Pendapatan Nasional

          Besar pengaruh pajak terhadap pedapatan nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut

          ΔY = -b/(1 – b) x ΔTx atau

          ΔY = kTx x ΔTx

          Pengaruh Pajak Pada Konsumsi dan Tabungan

          Pajak secara langsung mempengaruhi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan.

          Pengaruh Pajak Pada Konsumsi

          Pungutan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat. Sebagai akibatnya, konsumsi masyarakat cenderung turun.

          Pengaruh pajak menyebabkan kurva fungsi konsumsi bergeser ke bawah sebesar

          -b x ΔTx

          Pengaruh Pajak Pada Tabungan

          Pajak mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan masyarakat menahan diri untuk tidak membelanjakan pendapatannya. Sebagai akibatnya, tabungan masyarakat cenderung meningkat.

          Pengaruh pajak menyebabkan kurva fugsi tabungan saving mengalami kenaikan dan bergeser ke atas sebesar

          b x ΔTx

          Multipiler Transfer Payment

          Multiplier Transfer Payment adalah suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan pendapatan nasional ΔY secara berlipat sebagai akibat adanya perubahan transfer payment ΔTr. Besaran yang menunjukkan Multiplier transfer payment adalah koefisien multiplier transfer payment.

          kTr = ΔY/ΔTr atau

          kTr = MPC/MPS atau

          kTr = +b/(1 – b)

          kTr bernilai positif karena penerimaan transfer payment berdampak terhadap naiknya daya beli masyarakat.

          Pengaruh Transfer Payment Pada Pendapatan Nasional

          Besar pengaruh transfer payment terhadap pedapatan nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut

          ΔY = +b/(1 – b) x ΔTr atau

          ΔY = kTr x ΔTr

          Pengaruh Transfer Payment Pada Konsumsi dan Tabungan

          Selain pajak, Transfer payment juga mempengaruhi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan.

          Pengaruh Transfer Payment Pada Konsumsi

          Pembayaran transfer payment akan menaikkan daya beli masyarakat. Sebagai akibatnya, konsumsi masyarakat cenderung naik.

          Pengaruh transfer payment akan menyebabkan kurva fungsi konsumsi bergeser ke atas sebesar

          b x ΔTr

          Pengaruh Transfer Payment Pada Tabungan

          Transfer payment mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya. Sebagai akibatnya, tabungan masyarakat cenderung menurun.

          Pengaruh transfer payment menyebabkan naiknya konsumsi dan menurunkan tabungan. Kurva fungsi tabungan saving mengalami penurunan dan bergeser ke bawah sebesar

          -b x ΔTr

          Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor

          Perekonomian akan seimbang jika aggregate demand AD sama dengan aggregate supply AS. AD merupakan keseluruhan pengeluaran masyarakat perekonomian yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan rumah tangga pemerinta untuk mendapatkan produk nasional. AS merupakan keseluruhan produk nasional ditawarkan kepada masyarakat.

          Keseimbangan perekonomian tiga sektor akan tercapai apabila nilai produk nasional yang ditawarkan sama dengan jumlah permintaan masyarakat secara keseluruhan.

          Keseimbangan ekonomi tiga sektor berdasarkan Income – Expediture Approach dapat dinyatakan dengan persamaan berikut

          Y = C + I + G

          Y = pendaatan nasional

          C = konsumsi

          G = pemerintah

          Contoh Soal Perhitungan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional

          Diketahui data perekonomian tiga sektor suatu negara adalah konsumsi memenuhi Fungsi Konsumsi C = 40 + 0,75Y, sedangkan besarnya pengeluaran perusahaan swasta dalam bentuk investasi I adalah sebasar 60. Pemerintah G melakukan pengeluaran sebesar 100.

          Hitung pengaruh pengeluaran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor tersebut. Satuan nilai uang dalam triliun rupiah.

          Perhitungan Keseimbangan Pendapatan Nasional Sebelum Ada Pemerintah

          Pendapatan nasional keseimbangan dapat dinyatakan dengan persamaan rumus berikut

          Y = C + I

          C = 40 + 0,75Y

          I = 60

          G = 0

          Substitusikan C dan I, Sehingga nilai Y adalah

          Y = 40 + 0,75Y + 60

          Y = 100 +0,75 Y

          Y – 0,75Y = 100

          Y = 100/0,25

          YI = 400

          Jadi besar pendapatan nasional keseimbangan sebelum ada campur tangan pemerintah adalah YI = 400 triliun rupiah

          Perhitungan Keseimbangan Pendapatan Nasional Setelah Ada Pemerintah G

          Keseimbangan pendapatan nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut

          Y = C + I + G

          diketahui

          C = 40 + 0,75Y

          I = 60

          G = 100

          Substitusikan C, I dan G, sehingga nilai pendapatan nasional keseimbangannya adalah

          Y = 40 + 0,75Y + 60 + 100

          Y = 200 + 0,75 Y

          Y – 0,75Y = 200

          Y = 200/0,25

          YG = 800

          Besar pendapatan nasional setelah ada keterlibatan pemerintah adalah YG = 800 triliun rupiah

          Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional

          Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan nasional ΔY adalah

          ΔY = YG – YI

          ΔY = 800 – 400

          ΔY = 400

          Pengeluaran pemerintah G sebasar 100 mampu meningkatkan pendapatan nasional keseimbangan dari 400 menjadi 800. Ini artinya pendapatan nasional bertambah 4 kali dari nilai pengeluaran pemerintah, seperti penjelasan berikut

          ΔY = 400

          G = 100

          Kenaikan pendapatan nasional

          400/100 = 4 kali dari nilai G

          Perhitungan Koefisiensi Multiplier Government Expenditure kG

          Nilai koefisien multiplier kG dapat dinyatakan dengan rumus berikut

          kG = 1/(1 – MPC)

          diketahui

          MPC = 0,75 diperoleh dari fungsi konsumsi yaitu

          Nilai koefisien multiplier kG adalah

          kG = 1/(1 – 0,75)

          kG = 4

          Perhitungan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah G Terhadap Pendapatan Nasional Y

          Pengaruh perubahan pengerluaran pemerintah ΔG terhadap perubahan Pendapatan nasional ΔY dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut

          ΔY = kG x ΔG

          diketahui

          kG = 4

          ΔG = G1 – G2

          G1 = 0 (sebelumnya tidak ada pemerintah G)

          G2 = 100 (pengeluaran pemerintah G)

          ΔG = 100 – 0

          ΔG = 100

          Perubahan pendapatan setelah adanya pengaruh pemerintah G adalah

          ΔY = 4 x 100

          ΔY = 400

          Jadi pengaruh pengeluaran pemerintah G sebesar 100 triliun adalah terjadinya kenaikan pendapatan nasional sebesar 4 kali dari nilai pengeluaran pemerintahan.

          Membuat Kurva Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian Tiga Sektor

          Grafik yang menjelaskan kurva hubungan antara konsumsi C, investasi I dan pemerintah G dengan pendapatan nasional dibangun oleh sumbu datar yang mewakili pendapatan nasional Y dan sumbu vertical yang mewakili konsumsi C, investasi I dan peeritah G.

          Secara keseluruhan kurva kurva yang menunjukkan hubungan investasi I dan pemerintah G terhadap pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor dapat dilihat pada gambar berikut

          Contoh Gambar Grafik, Kurva Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional
          Gambar Contoh Grafik, Kurva Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional

          Dari gambar dapat diketahui hal hal berikut.

          Keseimbangan pendapatan nasional sebelum adanya pengaruh dari pemerintah G adalah 400 triliun rupiah ditunjukkan oleh titik E1.

          Setelah ada peran pemerintahan G, titik keseimbangan berubah naik, dari titik E1 menjadi titik E2.

          Pendapatan nasional keseimbangan naik sebesar ΔY= 400 yaitu dari YI = 400 menjadi YG = 800 triliun rupiah.

          Pendapatan Disposable, Perekonomian Tiga Sektor

          Pada Perekonomian tiga sektor, pendapatan masyarakat yang benar benar siap dibelanjakan atau disposable income Yd akan mempengaruhi nilai konsumsi C dan tabungan S.

          Dua komponen yang mempengaruhi disposable income Yd adalah pajak Tx dan transfer payment Tr, sehingga disposable income dapat dinyatakan dengan persamaan rumus berikut

          Yd = Y + Tr + Tx

          dengan keterangan

          Yd = disposable income

          Y = pendapatan nasional

          Tr = transfer payment (subsidi)

          Tx = pajak

          Fungsi Konsumsi Perekonomian Tiga Sektor

          Akibat adanya pajak Tx dan transfer payment Tr, maka konsumsi C dalam perekonomian tiga sektor dapat dinyatakan dengan persamaan rumus berikut

          C = a + b.Yd

          C = a + b (Y + Tr – Tx)

          Substitusikan Yd ke fungsi konsumsi C

          C = a + b (Y + Tr – Tx)

          Fungsi Tabungan Perekonomian Tiga Sektor

          Selain konsumsi, Tabungan dalam perekonomian tiga sektor juga dipengaruhi oleh pajak dan transfer payment, dan Fungsi tabungannya dapat dinyatakan dengan rumus berikut

          Yd = C + S

          S = Yd – C

          Substitusikan fungsi C ke persamaan Tabungan S

          S = Yd – (-a + b.Yd)

          S = Yd + a – b Yd

          S = Yd (1 – b) + a

          S = a + (1 – b) (Y + Tr – Tx)

          Dengan adanya komponen pajak Tx dan transfer payment Tr, maka besar pendapatan nasional akan berubah sesuai dengan perubahan pajak dan transfer payment melalui proses multiplier tax dan multiplier transfer payment.

          Contoh Soal Perhitungan Perekonomian Tiga Sektor

          Besar konsumsi masyarakat pada perekonomian suata negara dinyatakan dengan C = 60 + 0,6Yd. Sedangkan besarnya pengeluaran pemerintah dinyatakan dengan G sebesar 40. Pengeluaran investasi I perushaan adalah sebesar 20. Pada perekonomian tiga sektor ini sudah ada transfer payment Tr sebesar 30 dan sudah ada pungutan pajak Tx oleh pemerintah sebesar 80. Satuan uang dalam triliun rupiah.

          Perhitungan Fungsi Konsumsi C Sebelum Pajak Tx Pada Perekonomian Tiga Sektor

          Fungsi konsumsi sebelum pajak Tx dapat dinyatakan dengan persamaan rumus berikut

          C = 60 + 0,6 Yd dan

          Yd = Y + Tr– Tx

          Sebelum ada pajak Tx dan transfer payment

          Tx = 0

          Tr = 0

          Fungsi konsumsi sebelum pajak dan transfer payment pada perekonomian tiga sektor  adalah

          C = 60 + 0,6 (Y + 0 – 0)

          C = 60 + 0,6 Y

          Pendapatan Nasional PN Keseimbangan Sebelum Ada Pajak Dan Transfer Payment pada Perekonomian Tiga Sektor,

          Besarnya nilai Pendapatan nasional PN sebelum ada pajak dan transfer payment dalam keandaan keseimbangan dapat dinyatakan dengan persamaan rumus berikut

          Y = C + I + G

          Diketahui

          C= 60 + 0,60 Y

          I = 20

          G = 40

          Substitusikan C, I, dan G sehingga diperoleh Y seperti berikut

          Y = 60 + 0,6 Y + 20 + 40

          Y = 120 + 0,6 Y

          Y – 0,6 Y = 120

          Y = 120/0,4

          YE = 300

          Pendapatan nasional keseimbangan sebelum ada pajak dan transfer payment adalah YE = 300

          Pengaruh Pajak Terhadap Pedapatan Nasional Perekonomian Tiga Sektor

          Pajak yang dipungut oleh Pemerintah akan mempengaruhi konsumsi, tabungan dan pendapatan nasional. Sehingga fungsi konsumsi C, Tabungan S dan Pendapatan nasional Y juga berubah.

          Perhitungan Fungsi Konsumsi C Setelah Pajak Pada Perekonomian Tiga Sektor

          Fungsi konsumsi setelah Pajak Tx Namun belum ada transfer payment dapat dinyatakan dengan persamaan rumus berikut

          C = 60 + 0,6 Yd dan

          Yd = Y + Tr – Tx

          Setelah ada Pajak Tx, namun belum ada Transfer Payment Tr

          Tx = 80

          Tr = 0

          Fungsi konsumsi setelah pajak pada perekonomian tiga sektornya  adalah

          CT = 60 + 0,60 (Y + Tr – 80)

          CT = 60 + 0,60 (Y + 0 – 80)

          CT = 60 + 0,60Y – 48

          CT = 12 + 0,60Y

          Pendapatan Nasional PN Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor Setelah Pajak Tidak Ada Transfer Payment

          Besarnya pendapatan nasional PN dalam keandaan keseimbangan setelah adanya pajak namun belum ada transfer payment dapat dinyatakan dengan persamaan rumus berikut

          Y = CT + I + G

          CT = 12 + 0,6Y

          I = 20

          G = 40

          Substitusikan I, G, Dan CT

          Y = 12 + 0,6Y + 20 + 40

          Y = 72 + 0,6Y

          Y – 0,6 Y = 72

          Y = 72/0,4

          YTE = 180

           Pendapatan nasional keseimbangan setelah pajak dan sebelum transfer payment  adalah YTE = 180

          Perhitungan Multiplier Tax Pada Perekonomian Tiga Sektor

          Nilai koefisien multiplier tax kTx dapat dinyatakan dengan rumus berikut

          kTx = -b/(1 – b)

          diketahui

          b = 0,6 diperoleh dari fungsi konsumsi

          Nilai koefisien multiplier kTx adalah

          kTx = -0,6/(1 – 0,6)

          kTx = -1,5

          Perhitungan Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Nasional Y

          Pengaruh pungutan pajak Tx terhadap Pendapatan nasional Y dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut

          ΔY = kTx x ΔTx atau

          ΔY = -b/(1 – b) x ΔTx

          diketahui

          b = 0,6

          ΔTx = 80 – 0

          ΔTx = 80

          Perubahan pendapatan nasional keseimbangan perekonomian tiga sektor setelah ada pajak namun belum ada transfer payment adalah

          ΔY = -0,6/(1 – 0,6) x 80

          ΔY = -0,6/(0,4) x 80

          ΔY = -1,5 x 80

          ΔY = -120

          Besarnya perubahan pendapatan nasional setalah ada pajak Tx = 80 triliun rupiah  adalah 120 triliun rupiah. Tanda negative menunjukkan perubahannya adalah penurunan. Jadi pendapatan nasional turun 120 triliun rupiah akibat masyarakat dipungut pajak 80 triliun.

          Sebelum ada pajak pendapatan nasional keseimbanagan adalah

          YE = 300

          Setelah ada pajak, pendapatan nasional adalah

          YTE = 180

          Perubahan pendapatan nasionalnya

          ΔY = YTE – YE

          ΔY = 180 – 300

          ΔY = -120

          Dimana, pernurunan pendapatan nasionalnya sama dengan 1,5 kali dari nilai pajak yang dipungut.

          Pengaruh Pajak dan Transfer Payment Terhadap Pendapatan Nasional Perekonomian Tiga Sektor.

          Perhitungan Fungsi Konsumsi Setelah Pajak dan Transfer Payment

          Fungsi konsumsi C sebelum ada pajak dan transfer payment

          C = 60 + 0,60 Yd dan

          Yd = Y + Tr – Tx

          Besarnya pajak dan transfer payment adalah

          Tx = 80

          Tr = 30

          Substitusikan Tx dan Tr ke fungsi Yd dan selanjutnya substitusikan Yd ke fungsi C

          Dengan demikian, Fungsi Konsumsi C setelah ada pajak dan transfer payment adalah

          C = 60 + 0,6 (Y + 30 – 80)

          C = 60 + 0,6 Y – 50

          CTT = 30 + 0,6 Y

          Perhitungan Pendapatan Nasional Keseimbangan Setelah Pajak dan Transfer Payment

          Keseimbangan Pendapatan Nasional setelah ada pungutan pajak dan penerimaan transfer payment dapat dinyatakan dengan persamaan berikut

          Y = CTT + I + G

          Diketahui

          CTT = 30 + 0,6 Y

          I = 20

          G = 40

          Substitusikan C, I dan G, sehingga diperoleh keseimbangan pendapatan nasional

          Y = 30 + 0,6 Y + 20 + 40

          Y = 90 + 0,6 Y

          Y – 0,6 Y = 90

          Y = 90/0,4

          YTTE = 225 triliun rupiah

          Besar pendapatan nasional keseimbangan setelah ada pungutan pajak dan transfer payment dari pemerintah adalah YTTE= 225 triliun rupiah

          Membuat Grafik, Kurva Pengaruh Pajak Dan Transfer Payment Pada Perekonomian Tiga Sektor.

          Grafik dibangun oleh sumbu datar yang merepresentasikan pendapatan nasional, dan sumbu tegak atau vertical yang menunjukkan besar komsumsi C, investasi I dan pemerintah G.

          Secara keseluruhan kurva kurva yang menunjukkan fungsi pendapatan nasional Y baik sebelum atau setelah dipengaruhi oleh pajak dan transfert payment dapat dilihat pada gambar berikut.

          Membuat Grafik, Kurva Pengaruh Pajak Dan Transfer Payment Pada Perekonomian Tiga Sektor.
          Membuat Grafik, Kurva Pengaruh Pajak Dan Transfer Payment Pada Perekonomian Tiga Sektor.

          Pendapatan nasional keseimbangan sebelum ada pajak dan transfer payment dinyatakan dengan YE. Titik keseimbangnya ditunjukkan oleh titik E1. Sebelum pajak diterapkan dan transfer payment dikeluarkan oleh pemerintah, nilai keseimbangan pendapatan nasionalnya adalah 300 triliun rupiah.

          Ketika pungutan pajak diberlakukan, maka pendapatan nasional keseimbangan turun dari 300 menjadi 180 triliun rupiah. Titik keseimbangannya ditunjukkan oleh titik E2 dengan nilai kesimbangan pendapatan nasionalnya dinyatakan oleh YTE.

          Pengaruh pajak secara nyata berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan nasional kesimbangan.

          Transfer payment yang dikeluarkan pemerintah berkorelasi terhadap pendapatan nasional kesimbangan setelah pajak. Keseimbangannya ditunjukkan oleh titik E3, sedangkan nilai pendapatan keseimbangannya dinyatakan dengan YTTE

          Pendapatan nasional keseimbangan naik dari 180 menjadi 225 triliun rupiah setelah  pemerintah membuat kebijakan untuk mengeluarkan transfer payment kepada masyarakat.

          Contoh Perhitungan Pengaruh Pajak dan Transfer Terhadap Konsumsi

          Pada contoh perhitungan ini, semua data merupakan hasil dari perhitungan contoh soal di atas, jadi perlu usaha untuk mengingatnya.

          Konsumsi Sebelum Pajak dan Transfer Payment Perekonomian Tiga Sektor

          Dari data sebelumnya diketahui

          Fungsi konsumsi sebelum pajak dan transfer payment adalah

          C = 60 + 0,6Y

          Pendapatan nasional keseimbangan sebeum pajak dan transfer payment adalah

          YE = 300

          Besar konsumsi keseimbangan sebelum pajak da tranfer payment adalah

          CE = 60 + 0,6(300)

          CE = 60 + 180

          CE = 240

          Fungsi konsumsi setelah pajak dan sebelum transfer payment adalah

          CT = 12 + 0,6Y

          Pendapatan nasional keseimbangan setelah pajak dan sebelum transfer payment adalah

          YTE = 180

          Besar konsumsi keseimbangannya adalah

          CTE = 12 + 0,6(180)

          CTE = 12 + 108

          CTE = 120

          Fungsi konsumsi setelah pajak dan setelah transfer payment adalah

          CTT = 30 + 0,6Y

          Pendapatan nasional keseimbangan setelah pajak dan setelah transfer payment adalah

          YTTE = 225

          Besar konsumsi keseimbangannya adalah

          CTTE = 30 + 0,6(225)

          CTTE = 30 + 135

          CTTE = 165

          Membuat Grafik, Kurva Pengaruh Pajak dan Transfer Payment Terhadap Konsumsi

          Secara keseluruhan kurva kurva yang menunjukkan fungsi konsumsi C baik sebelum atau setelah dipengaruhi oleh pajak dan transfert payment dapat dilihat pada gambar berikut.

          Membuat Grafik, Kurva Pengaruh Pajak dan Transfer Payment Terhadap Konsumsi
          Membuat Grafik, Kurva Pengaruh Pajak dan Transfer Payment Terhadap Konsumsi

          Besar konsumsi keseimbangan sebelum adanya pajak dan transfer payment adalah 240 triliun rupiah yang ditunjukkan dengan CE. Konsumsi keseimbangan ini diperoleh pada saat pendapatan nasional keseimbangan YE sebesar 300 triliun rupiah.

          Besarnya konsumsi turun dari 240 menjadi 120 triliun rupiah setelah pemerintah memungut pajak yang ditunjukkan oleh CT.

          Penurunan konsumsi merupakan dampak penurunan pendapatan nasional keseimbangan dari YE = 300 menjadi YTE = 180 triliun rupiah.

          Namun, setelah pemerintah membayarkan transfer payment, besar konsumsi naik dari 120 triliun menjadi 165 triliun rupiah yang ditunjukkan oleh CTT. Kenaikkan ini, disebabkan adanya kenaikan pendapatan nasional keseimbangan dari YTE = 180 menjadi YTTE = 225 triliun rupiah.

          Perekonomian Tertutup Sederhana Dua Sektor, Pengertian Contoh Soal

            Daftar Pustaka:

            1. Mankiw, N., Gregory, 2003, “Teori Makroekonomi”, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
            2. Jhingan, M.L., 2008, “Ekonomi Pembangunan Perencanaan”, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
            3. Samuelson, A., Paul. Nordhaus, D., William, 2004, “Ilmu Makro Ekonomi”, Edisi 17, PT Media Global Edukasi, Jakarta.
            4. Sukirno, Sadono, 2008, “Makroekonomi Teori Pengantar”, Edisi Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
            5. Prasetyo, P., Eko, 2011, “Fundamental Makro Ekonomi”, Edisi 1, Cetakan Kedua, Beta Offset, Yogyakarta.
            6. Putong, Iskandar. Andjaswati, N.D., 2008, “Pengantar Ekonomi Makro”, Edisi Pertama, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
            7. Firdaus, R., Ariyanti, M., 2011, ”Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah”, Cetakan Kesatu, AlfaBeta, cv, Bandung.
            8. Perekonomian Tiga Sektor, Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor, Pengertian dan Contoh Perhitungan Perekonomian Tiga Sektor, Pendapatan Disposable Perekonomian Tiga Sektor, Fungsi Konsumsi Perekonomian Tiga Sektor, Fungsi Tabungan Perekonomian Tiga Sektor, Contoh Soal Perhitungan Perekonomian Tiga Sektor, Rumus Fungsi Pendapatan Disposable Perekonomian Tiga Sektor,

            Badan Usaha Milik Negara Daerah BUMN BUMD, Peran Fungsi Ciri Contoh Pengertian

            Pengertian Badan Usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis terdiri atas perorangan atau kelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien.

            Pengertian Perusahaan

            Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga- tenaga dan mesin- mesin serta ongkos- ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya.

            Pengertian Badan Usaha Milik Negara BUMN

            Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang didirikan oleh negara yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari negara.

            Bentuk Badan Usaha Milik Negara BUMN

            Sesuai degan UU No. 19 Tahun 2003 pasal 9 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara BUMN dikelompokkan menjadi 2, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

            BUMN Bentuk Perusahaan Perseroan (Persero)

            Perusahaan Perseroan adalah perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan mencari laba (profit motive).

            Status perusahaan merupakan badan hukum dan diberikan kebebasan bergerak untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Hampir semua perusahaan milik negara dewasa ini berbentuk Perseroan.

            Contoh Badan Usaha Milik Negara BUMN Perseroan

            Contoh perusahaan negara yang berbentuk perseroan (PT) antara lain adalah PT Pos Indonesia, PT PLN, PT Telkom, GIA (Garuda Indonesia Airways), PT BNI, PT Pelni, PT Aneka Tambang, PT KAI, dan lain-lain

            Ciri Ciri Badan Usaha Milik Negara BUMN Perseroan.

            Ciri-ciri Perusahaan Perseroan adalah:

            a). Bertujuan mencari laba (profit motive),

            b). Berstatus badan hukum dalam bentuk PT,

            c). Usahanya pada sektor vital dan strategis serta profitable,

            d). Modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dengan bentuk saham,

            e). Diperbolehkan menjual sahamnya atau obligasi kepada swasta,

            f). tidak memiliki fasilitas negara,

            g). dipimpin oleh direksi, dan

            h). karyawannya berstatus sebagai pegawai swasta.

            Badan Usaha Milik Negara BUMN Bentuk Perusahaan Umum (Perum)

            Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang bertugas melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi.

            Contoh Perusahaan Umum antara lain: Perum Pegadaian, Perum Perumahan Umum Nasional (Perumnas), dan Perum Dinas Angkutan Motor Republik Indonesia (Damri).

            Ciri Ciri Badan Usaha Milik Negara BUMN Perum

            Ciri- ciri Perusahaan Umum adalah sebagai berikut.

            a). Melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan.

            b). Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang undang.

            c). Pada umumnya bergerak di bidang usaha jasa yang vital bagi masyarakat.

            d). Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta dapat memperoleh pinjaman dari dalam maupun luar negeri.

            e). Dipimpin oleh dewan direksi.

            f). Pimpinan dan karyawan berstatus pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri.

            g). Perum mempunyai kekayaan yang terpisah sehingga mempunyai kebebasan bergerak.

            h). Perum dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan dan diatur secara perdata.

            Modal Badan Usaha Milik Negara BUMN

            Modal BUMN terdiri atas kekayaan negara yang dipisahkan dan terbagi atas saham- saham.

            Bidang Usaha Badan Usaha Milik Negara BUMN

            Bidang usaha yang dilakukan oleh BUMN meliputi bidang- bidang usaha vital bagi kepentingan masyarakat banyak. Beberapa Bidang usaha vital tersebut   diantaranya adalah

            a). Bidang usaha industri vital strategis dan bisnis. Bidang usaha ini bertujuan untuk mengisi kas negara.

            Contoh bidang usaha industry Vital adalah industri pengeboran minyak, otomotif, dan lain-lain.

            b). Bidang usaha public utilities. Bidang usaha ini bertujuan melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

            Contoh bisang usaha public utilities adalah pos, listrik, kereta api, dan sebagainya.

            Fungsi Peran Badan Usaha Milik Negara BUMN

            Adapun peranan BUMN dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

            1). Mengelola Bidang- bidang usaha yang kurang menarik bagi perusahaan swasta. Bidang bidang usaha ini dikelola negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

            2). Bidang- bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara supaya pemerintah bisa memberikan pelayanan yang maksimal atas kebutuhan masyarakat.

            3). Untuk mencegah timbulnya monopoli di bidang ekonomi oleh pihak swasta.

            4). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena BUMN merupakan sumber penerimaan negara.

            5). Dapat mengurangi jumlah pengangguran karena membutuhkan tenaga kerja.

            6). Sebagai salah satu sumber penerimaan atau penghasilan pemerintah /negara.

            7). Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.

            8). Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.

            9). Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.

            10). Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah.

            11). Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan umumnya.

            Kelebihan Badan Usaha Milik Negara BUMN

            Adapun kelebihan dari BUMN adalah sebagai berikut.

            a). BUMN Dapat membuka jasa pelayanan publik yang tidak mungkin dilakukan oleh pihak swasta. Kalau tidak menguntungkan secara ekonomi pihak swasta tidak mungkin ikut serta.

            b). BUMN Memiliki sumber pendanaan yang relatif lebih besar dari swasta.

            c). Pendirian BUMN dapat menghindari terjadinya monopoli oleh perusahaan pihak swasta.

            d). BUMN Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik barang maupun jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak secara adil.

            e). BUMN dapat dengan mudah mengadakan kerja sama, baik dengan koperasi, swasta nasional maupun swasta asing.

            f). BUMN sebagai sarana dan prasarana umum difasilitasi negara.

            g). BUMN merupakan sumber pendapatan atau  penghasilan negara.

            h). BUMN dapat menjadi  pelopor atau pendorong kegiatan perekonomian masyarakat.

            Kelemahan Badan Usaha Milik Negara BUMN

            beberapa kelemahan BUMN  yang sering terjadi adalah sebagai berikut.

            a). BUMN sering mengalami kerugian karena sifat usahanya yang harus mengutamakan kepentingan publik daripada pertimbangan ekonomi.

            b). Pengelolaan BUMN yang kurang profesional dan korup.

            c). Lemahnya sistem pengawasan memudahkan terjadinya penyelewengan.

            d). Jasa pelayanan yang diberikan biasanya relatif kurang bermutu karena tidak profit oriented.

            e). Monopoli negara yang berlebihan akan mematikan usahausaha.

            f). Untuk BUMN yang maju pesat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan pihak swasta.

            g). BUMN yang mengeksploitasi kekayaan alam dapatmerusak lingkungan.

            h). Jika permodalan diperoleh dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit untuk dibayar maka tanggungan utang negara menjadi semakin besar.

            i). BUMN yang terus merugi biasanya tetap diberi suntikan modal oleh pemerintah tanpa ada perbaikan manajemen, sehingga kelangsungan hidupnya hanya berdasarkan kekuatan keuangan sehingga sering membebani keuangan negara/pemerintah daerah

            Badan Usaha Milik Daerah BUMD atau Perusahaan Daerah PD

            Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang didirikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Perusahaan daerah bergerak di bidang usaha umum yang menguasai hajat hidup orang banyak.

            Contoh Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah BUMD

            Badan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah perusahaan air minum seperti PDAM. Pasar seperti PD Pasar Jaya Jakarta. Bank Daerah seperti Bank Jateng, Bank Jabar, Bank DKI, dan Bank Jatim, dan sebagainya

            Ciri Ciri Perusahaan Umum Badan Usaha Milik Daerah BUMD

            Berikut ini beberapa ciri-ciri perusahaan daerah atau BUMD.

            a). Diatur berdasarkan peraturan daerah.

            b). Bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum.

            c). Modal perusahaan dapat berasal dari kekayaan daerah seluruhnya atau berdasarkan ketentuan lain.

            d). Perusahaan daerah atau BUMD dipimpin oleh dewan direksi yang diatur berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan.

            Fungsi dan Peran Badan Usaha Milik Daerah BUMD

            a). Meningkatkan perekonomian dan perkembangan swasta daerah.

            b). Membantu meningkatkan produksi daerah yang otomatis adalah produk nasional.

            c). Membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran.

            d). Mengusahakan pemerataan pembangunan di daerah dan hasil-hasilnya.

            e). Sebagai sumber pendapatan daerah

            f). Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.

            g). Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara adil dan merata di daerah.

            h). Memenuhi kebutuhan masyarakat.

            Kelebihan Badan Usaha Milik Daerah BUMD

            a). Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum.

            b). Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

            c). Apabila menderita kerugian, pemerintah yang akan menanggungnya.

            d). Status pegawai diatur oleh Peraturan Pemerintah atau Daerah.

            e). Memperoleh fasilitas dari negara.

             Kekurangan Badan Usaha Milik Daerah BUMD

            a). Banyaknya fasilitas yang diperoleh dari negara menjadikan pegawainya kurang disiplin.

            b). Cara Pengelolaan BUMD terkadang kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian.

            Contoh Soal Ujian Badan Usaha Milik Negara Daerah

            Soal 1.  Suatu kesatuan teknis ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa disebut ….

            1. badan usaha
            2. perusahaan
            3. perseroan terbatas
            4. wirausaha
            5. koperasi

            Soal 2.  Di bawah ini yang merupakan contoh dari Badan Usaha Milik Negara ….

            1. persero
            2. persekutuan firma
            3. persekutuan komanditer
            4. koperasi
            5. perusahaan terbatas

            Soal 3. Kesatuan yuridis dan ekonomis dari peng gunaan faktor-faktor produksi yang ber tujuan mencari keuntungan atau memberi pelayanan kepada masyarakat disebut ….

            1. mitra usaha
            2. badan usaha
            3. agen usaha
            4. sindikat
            5. koperasi

            Soal 4. Bentuk-bentuk badan usaha dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu ….

            1. badan usaha swasta, badan usaha pemerintah dan asing
            2. badan usaha publik, privat, dan monopoli
            3. badan usaha swasta, badan usaha pemerintah, dan koperasi
            4. perusahaan perseorangan, perseku tuan, dan perseroan terbatas
            5. badan usaha profit, nonprofit, dan koperasi

            Soal 5.. Badan usaha yang seluruh sahamnya di miliki oleh negara disebut …..

            1. perusahaan umum (perum)
            2. perusahaan jawatan (perjan)
            3. BUMN
            4. BUMS
            5. BUMD

            Soal 6 Berikut yang bukan merupakan badan usaha milik negara, yaitu ….

            1. PT Gudang Garam Tbk.
            2. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
            3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
            4. PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)
            5. PT Pos Indonesia

            Rangkuman

            Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.

            Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 pasal 9 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, BUMN dikelompokkan menjadi 2, yaitu Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (persero).

            Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang kemudian lazim disebut Perusahaan Daerah.

            Peranan BUMN dalam peningkatan kemakmuran rakyat adalah sebagai berikut:

            • melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi terutama bidangbidang usaha yang kurang menarik bagi swasta;
            • sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
            • melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber-sumber alam yang menguasai hajat hidup orang banyak;
            • mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh badan usaha swasta;
            • memperluas lapangan kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran; dan
            • mitra kerja dalam kegiatan usaha dengan badan usaha swasta dan koperasi dengan semangat kebersamaan.

            Peranan BUMD adalah sebagai berikut:

            • membantu meningkatkan pendapatan daerah;
            • meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah;
            • membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional;
            • memperluas lapangan kerja di daerah; dan
            • mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya.

              Bill of Lading B/L Pengertian Fungsi Jenis Contoh

              Pengertian Fungsi Jenis Contoh Bill of Lading B/L. Bill of Lading, B/L adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut. Bill of lading merupakan bukti kepemilikan barang dan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

              Beberapa istilah yang pengertian dan maksudnya sama dengan bill of lading B/L diantaranya adalah Air Waybill untuk pengangkutan yang menggunakan pesawat udara, Railway Consignmnet Note untuk pengangkutan yang menggunakan kereta api dan sebagainya.

              Dalam bahasa Indonesia bill of lading B/L sering disebut sebagai konosemen yang merupakan dokumen pengapalan yang penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan.

              Bill of lading B/L menunjukkan hak pemilikan atas barang- barang, sehingga jika transaksi tanpa dilengkapi dengan bill of lading B/L, maka seseorang atau pihak lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang- barang yang disebutkan di dalam bill of lading B/L.

              Pihak Yang Terlibat Dalam Bill of Lading

              Penggunaan bill of lading B/L sebagai bagian dari dokumen yang pergunakan dalam transaksi perdagangan ekspor impor melibatkan berbagai pihak, antara adalah

              a). Shipper yaitu pihak yang bertindak sebagai beneficiary atau pengirim atau eksportir.

              b). Consignee yaitu pihak yang akan menerima barang atau impotir

              c). Notify party yaitu pihak yang ditetapkan dalam letter of credit L/C

              d). Carrier yaitu pihak transportasi atau pengangkutan atau perusahaan pelayaran

              Fungsi Bill of Lading

              Adapun fungsi dari dokumen bill of lasinga B/L diantaranya adalah

              a). Bukti tanda penerimaan barang, yaitu barang-barang yang diterima oleh pengangkut atau transportir (carrier) dari shipper (pengirim barang atau eksportir) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya menyerahkan barang- barang tersebut kepada pihak penerima (consignee atau importir)

              b). Bukti kepemilikan atas barang (document of title), yang menyatakan bahwa orang yang memegang bill of lading B/L merupakan pemilik dari barang- barang yang tercantum pada B/L tersebut.

              c). Bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengiriman.

              Jenis Jenis Bill of Lading  B/L

              Beberapa jenis Bill of Lading  B/L dapat dibedakan berdasarkan penyataan yang terdapat pada B/L tersebut, beberapa jenis diataranya adalah

              a). Received for Shipment B/L

              Received for Shipment B/L adalah bill of lading yang menunjukkan bahwa barang- barang telah diterima oleh perusahaan pelayaran untuk dikapalkan, tetapi belum benar- benar  dimuat  atau  dikapalkan  pada  batas  waktu yang ditetapkan dalam letter of credit L/C yang bersangkutan. Resiko yang mungkin akan terjadi pada B/L jenis ini adalah :

              1). Kemungkinan barang akan dimuat dengan kapal lain.

              2). Bila terjadi pemogokan, barang- barang tersebut terbengkalai  dan rusak.

              3). Kemungkinan penambahan ongkos atau biaya lain seperti sewa gudang dan sebagainya.

              b). Shipped on Board B/L

              Shipped on Board B/L adalah bill of lading yang dikeluarkan apabila perusahaan perkapalan yang bersangkutan mengakui bahwa barang- barang yang akan dikirim benar -benar telah berada atau dimuat di atas kapal.

              d). Short Form B/L

              Short Form B/L adalah bill of lasing yang  hanya  mencantumkan  catatan  singkat  tentang barang  ynag  dikapalkan (tidak  termasuk  syarat-syarat pengangkutan).

              e) Long Form B/L

              Long Form B/L adalah bill of lading yang memuat seluruh syarat- syarat pengangkutan secara terperinci.

              f). Through B/L

              Through B/L adalah bill of lading yang dikeluarkan apabila terjadi transhipment akibat dari tidak tersedianya jasa langsung ke pelabuhan tujuan.

              g). Combined Transport B/L

              Combined Transport B/L adalah bill of lading yang digunakan pada saat terjadi transhipment dilanjutkan kemudian dengan pengangkutan dapat.

              h). Charter Party B/L

              Charter Party B/L adalah bill of lading   yang   digunakan   apabila   pengangkutan   barang menggunakan “charter” (sewa borongan sebagian / sebuah kapal).

              i). Liner B/L

              Liner B/L adalah bill of lading yang dikeluarkan untuk pengangkutan barang dengan kapal yang telah memiliki jalur perjalanan serta persinggahan yang terjadwal dengan baik

              Sifat Ciri Bill of Lading

              Kondisi suatu bill of lading B/L dapat dinyatakan dalam beberapa kategori berdasarkan keadaan barang yang diterima

              a). Clean B/L

              Clean B/L adalah merupkan bill of lading yang didalamnya tidak mencantumkan catatan- catatan tentang kekurangan- kekurangan mengenai  barang  dan  menyatakan barang yang dimuat dalam keadaan baik serta lengkap dengan tidak ada cacat. Pada B/L tersebut terdapat pernyataan yang tertulis seperti ini: “Shipped in apparent good order and conditions on board”

              b). Unclean B/L

              Unclean B/L adalah bill of lading yang didalamnya terdapat catatan menyatakan barang yang tidak sesuai dengan syarat- syarat letter of credit L/C dan terdapat kerusakan pada barang. Biasanya catatan tersebut dinyatakan dalam pernyataan sebagai berikut: old gunny bag, stained case, straw wrapped only, unprotected dan seterusnya.

              c). Stale B/L

              Stale B/L adalah bill of lading yang belum sampai kepada consignee atau agennya ketika kapal   pembawa barang- barang  telah tiba di pelabuhan tujuan .

              Masalah yang timbul bila barang- barang tidak segera diambil di pelabuhan tujuan maka dapat terjadi hal hal berikut :

              1). Kemungkinan terjadi pencurian dan kehilanga sebagian kecil dari barang yag dimuat (pilferage)

              2). Penalty yang dibebankan pengusaha pelabuhan tiap hari sehingga mumcul biaya demurrage

              3).  Terjadinya kerusakan pada barang

              4).  Penjualan melalui lelang umum

              Untuk itu kondisi Stale B/L harus dihindarkan dengan melakukan beberapa cara berikut:

              1). Mengizinkan pengiriman B/L langsung kepada pembeli tanpa melaui bank

              2). Mengizinkan pengiriman B/L langsung kepada agen di negara pembeli

              3). Mengizinkan pengiriman  B/L  langsung  kepada kapal pengangkut

              Contoh Bill of Lading

              Contoh Bill of Lading
              Contoh Bill of Lading

                Daftar Pustaka:

                1. Kasmir, 2012, “Dasar Dasar Perbankan”, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
                2. Djumhana, Muhamad, 2006, “Hukum Perbankan di Indonesia”, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti,
                3. Krugman, R. Paul. Obstfeld, Maurice, 2005, “Ekonomi Internasionl, Teori dan Kebijakan”, Edisi Kelima, PT Indeks, Jakarta.
                4. Bill of Lading B/L, Pengertian Fungsi Jenis Contoh Bill of Lading, istilah bill of lading B/L untuk pesawat udara, Istilah bill of lading untuk angkutan kereta api darat, Air Waybill, Railway Consignmnet Note, Pihak Yang Terlibat Dalam Bill of Lading, Shipper dalam bill of lading B/L, beneficiary dalam bill of lading B/L, Consignee dalam bill of lading B/L,
                5. Notify party dalam bill of lading B/L, Carrier dalam bill of lading B/L, Fungsi Bill of Lading, Jenis Jenis Bill of Lading B/L, Received for Shipment B/L, . Shipped on Bard B/L, Pengertian Short Form B/L, Long Form B/L, Pengertian Long Form B/L, Pengertian Through B/L, Through B/L, Pengertian Combined Transport B/L, Combined Transport B/L, Pengertian Charter Party B/L, Charter Party B/L, Liner B/L, Pengertian Liner B/L, Sifat Ciri Bill of Lading, Pengertian Clean B/L, Clean B/L, Pengertian Unclean B/L, Unclean B/L, Stale B/L, Pengertian Stale B/L,

                Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

                Pengertian Penyusutan Aktiva Tetap. Penyusutan adalah jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang telah diestimasi. Biaya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan pada pendapatan, baik secara langsung atau tidak langsung.

                Biaya penyusutan akan mengurangi laba dan mengurangi pendapatan kena pajak, namun tidak mengurangi kas atau uang tunai.

                Jumlah biaya yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.

                Penghapusan aktiva adalah penghapusan nilai buku suatu aktiva yang dilakukan apabila nilai buku yang tercamtum tidak lagi menggambarkan manfaat dari aktiva tersebut.

                Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, memiliki masa manfaat yang terbatas, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok produk dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan admisnistrasi.

                Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

                Beberapa factor yang mempengaruhi nilai atau biaya penyusutan adalah

                Nilai Perolehan Aktiva,

                Nilai perolehan aktiva adalah harga pembelian bersih ditambah semua beban sampai aktiva tersebut terpasang dan dapat dipakai atau dioperasikan untuk produksi, termasuk biaya untuk percobaan mesin atau trial-run, biaya konsultan mesin dan sebagainya

                Perkiraaan Umur Pakai Aktiva

                Perkiraan umur pakai aktiva atau masa manfaat adalah periode suatu aktiva yang diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan, atau yang berkaitan degan perhitungan jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperpoleh dari aktiva oleh perusahaan.

                Nilai Sisa Aktiva (resale atau salvage)

                Harga atau nilai sisa suatu aktiva sering tidak signifikan atau terlalu kecil sehingga dapat diabaikan dalam perhitungan jumlah yang dapat disusutkan. Namun, jika nilia sisa cukup besar atau signifikan, nilai tersebut akan diestimasi pada tanggal perolehan atau pada tanggal dilakukannya ervaluasi aktiva.

                Metode Perhitungan Penyusutan

                Metoda yang dipilih harus menunjukkan konsitensi tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.

                Menghitung Nilai Penysutan Aktiva Tetap

                1. Metoda Garis Lurus (Straight Line Method)

                Pada Metoda garis lurus, besarnya nilai penyusutan aktiva tetapa dari waktu ke waktu adalah sama, baik dalam hitungan satu tahun maupun dalam hitungan hari atau bulan.

                Contoh Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Garis Lurus.

                Suatu mesin yang digunakan untuk produksi dibeli dengan harga Rp 200 juta. Perkiraan umur pakai mesin adalah 5 tahun dan nilai sisa atau salvage value adalah Rp 40 juta. Hitunglah nilai penyusutan mesin tersebut

                Nilai penyusutan aktiva (mesin) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut

                BP = (HP – NS)/UP

                BP = biaya penyusutan

                HP = harga perolehan, Harga beli atau nilai buku NB tahun ke 0

                NS = nilai sisa, salvage value, resale value

                UP = umur pakai mesin

                BP = (200 – 40)/5

                BP = 32 juta rupiah untuk satu tahun

                atau jika dihitung untuk satu bulan

                BP = Rp 32 juta/12 bulan

                BP =2,667juta rupiah per bulan

                Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Garis Lurus

                Biaya penyusutan selama 5 tahun dapat dibuatkan dalam table seperti berikut. Tabel menunjukkan penyusutan tiap tahun. Satuan uang dalam juta rupiah.

                Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Garis Lurus
                Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Garis Lurus

                Menghitung Akumulasi Penyusutan AKP Aktiva dan Nilai Buku NB Metoda Garis Lurus

                Pada tahun ke 1 nilai BP adalah 32 juta rupiah

                Besar akumulasi penyusutan AKP untuk tahun ke 1 adalah

                AKP1 = BP0 + BP1

                BP1 = 32 juta rupiah

                Nilai buku NB tahun ke 1 adalah

                NB1 = HP – AKP1

                NB1 = 200 – 32

                NB1 = 168 juta rupiah

                Pada tahun ke 2 nilai penyusutan adalah 32 juta rupiah

                Besar akumulasi penyusutan AKP untuk tahun ke 2 adalah

                AKP2 = BP1 + BP2

                BP2 = 32 + 32

                BP2 = 64 juta rupiah

                Nilai buku tahun ke 2 adalah

                NB2 = HP – AKP2

                NB2 = 200 – 64

                NB2 = 136 juta rupiah dan seterusnya sampai tahun ke 5

                Seandainya, diakhir tahun ke 5 mesin tersebut terjual dengan harga lebih tinggi dari nilai sisa yang diperkirakan, maka kelebihannya dapat dicatat dalam pembukuan sebagai laba non operasi.

                Jad, jika setelah 5 tahun mesin dijual dengan harga 150 juta, maka selisishnya dengan nilai sisa yang ditaksir adalah 150 – 140 = 10 juta rupiah dan dapat dianggap sebagai keuntungan non produksi.

                2. Metoda Jumlah Unit Produksi (Production Output Method)

                Pada Metoda ini, nilai penyusutan didasarkan pada jumlah unit yang diproduksi selama umur pakai mesinnya.

                Contoh Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Unit Produksi (Production Output Method)

                Suatu mesin yang digunakan untuk produksi dibeli dengan harga Rp 200 juta. Perkiraan umur pakai mesin adalah 5 tahun dan nilai sisa atau salvage value adalah Rp 40 juta. Prakiraan jumlah unit produksi selama pemakaian adalah 40.000 unit. Hitunglah nilai penyusutan mesin tersebut

                Nilai penyusutan aktiva tetap (mesin) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut

                BPP = (HP – NS)/TP

                BPP = biaya penyusutan per unit produksi

                HP = harga perolehan, Harga beli

                NS = nilai sisa, salvage value, resale value

                TP = Total Produksi / Jumlah produksi

                BPP = (200 – 40)/40.000

                BPP = 160 juta/40.000

                BPP = 4000 rupiah per unit produk

                Tabel Hasil Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Unit Produksi (Production Output Method)

                Pembebanan biaya penyusutan pertahunnya disesuaikan dengan jumlah produksi pada tahun bersangkutan. Tebel di bawah menunjukkan produksi tiap tahun selama 5 tahun berturut turut dengan jumlah produksi yang berbeda beda. Satuan uang dalam juta rupiah.

                Tabel Hasil Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Unit Produksi (Production Output Method)
                Tabel Hasil Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Unit Produksi (Production Output Method)

                Menghitung Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Unit Produki

                Pada tahun ke 1 jumlah unit produksi TP adalah 6000 unit, sehingga biaya penyusutannya BP adalah;

                BP1 = TP1 x BPP

                BP1 = 6000 x 4000 Rp/unit

                BP1 = 24 juta rupiah

                Besarnya Akumulasi penyusutan AKP untuk tahun ke 1 adalah

                AKP1 = BP0 + BP1

                AKP1 = 0 + 24

                AKP1 = 24 juta rupiah

                Nilai buku aktiva pada tahun ke 1 adalah

                NB1 = HP – AKP1

                NB1 = 200 – 24

                NB1 = 176 juta rupiah

                Pada tahun ke 2 jumlah unit produksi TP adalah 8000 unit, sehingga nilai penyusutanya BP adalah

                BP2 = 8000 x 4000 Rp/unit

                BP2 = 32 juta rupiah

                Besar akumulasi penyusutan AKP pada tahun ke 2 adalah

                AKP2 = BP1 + BP2

                AKP2 = 24 + 32

                AKP2 = 56 juta rupiah

                Nilai buku aktiva pada tahun ke 2 adalah

                NB2= HP – AKP2

                NB2 = 200 – 56

                NB2 = 144 juta rupiah dan seterusnya sampai tahun ke 5.

                3. Penyusutan Secara Persentase Tetap

                Biaya penyusutan aktiva tetap dengan Metoda Secara persentase ditentukan berdasarkan persentase yang nilainya dibuat tetap selama umur pakai aktivanya. Sehingga biaya penyusutan tiap tahunnya juga tetap. Sebenarnya Metoda ini sama dengan metoda garis lurus, yaitu dengan cara mengitung terlebih dahulu besar persentase penyusutannya.

                Contoh Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Secara Persentase Tetap.

                Suatu mesin yang digunakan untuk produksi dibeli dengan harga Rp 200 juta. Perkiraan umur pakai mesin adalah 5 tahun dan nilai sisa atau salvage value adalah Rp 40 juta. Hitunglah nilai penyusutan mesin tersebut

                Nilai persentase penyusutan NPP aktiva tetap (mesin) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut

                NPP = (100%)/UP

                NPP = nilai atau besar prosentase penyusutan tiap tahun

                UP = umur pakai mesin

                NPP = 100%/5

                NPP = 20 persen

                Jadi persentase penyusutan tiap tahunnya adalah 20 persen

                Beban biaya penyusutan BP aktiva tetap selama 5 tahun dapat dihitung dengan rumus berikut

                BP = (HP – NS) x NPP

                HP = Harga perolehan, harga pembelian

                NS = nilai sisa, salvage value, resale value

                BP = (200 – 40) x 20 %

                BP = 160 x 20%

                BP = 32 juta rupiah

                Jadi beban biaya penyusutan per tahunnya adalah tetap sebesar 32 juta rupiah.

                Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Persentase Tetap

                Biaya penyusutan selama 5 tahun dapat dibuatkan dalam table seperti berikut. Tabel menunjukkan penyusutan tiap tahun selalu tetap. Satuan uang dalam juta rupiah.

                Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Garis Lurus
                Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Garis Lurus

                Cara mencari atau menghitung akumulasi penyusutan dan nilai sisa dari aktiva tetapnya sama dengan cara metoda garis lurus.

                4. Metoda Jumlah Angka Tahun, Sum of the Years Digit Mothod

                Metoda jumlah angka tahun menghitung biaya penyusutan berdasarkan pada rasio sisa umur pakai dengan jumlah seluruh angka tahun umur pakai dari aktiva tetap yang disusutkan. Biaya penyusutan menurun dari tahun ke tahun.

                Contoh Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Angka Tahun,

                Suatu mesin yang digunakan untuk produksi dibeli dengan harga Rp 200 juta. Perkiraan umur pakai mesin adalah 5 tahun dan nilai sisa atau salvage value adalah Rp 20 juta. Hitunglah nilai penyusutan aktiva tetap dari mesin tersebut.

                Menghitug Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Angka Tahun,

                Besar penyusutan pada tahun ke 1 dapat dihitung dengan rumus berikut

                BP = (SUP1/JAT) x (HP – NS)

                SUP1 = sisa umur pakai pada tahun ke 1

                SUP1 = 5 tahun

                JAT = jumlah angka tahun umur pakai

                JAT = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =15

                BP = Biaya penyusutan

                HP = Harga perolehan

                NS = Nilai sisa

                Sehingga biaya penyusutan pada tahun ke 1 adalah

                BP1 = 5/15 x (200 – 20)

                BP1 = 5/15 x (180)

                BP1 = 60 juta rupiah

                Besarnya Akumulasi penyusutan AKP untuk tahun ke 1 adalah

                AKP1 = BP0 + BP1

                AKP1 = 0 + 60

                AKP1 = 60 juta rupiah

                Nilai buku NB aktiva pada tahun ke 1 adalah

                NB1 = HP – AKP1

                NB1 = 200 – 60

                NB1 = 140 juta rupiah

                Besar penyusutan pada tahun ke 2 dapat dihitung dengan rumus berikut

                BP2 = (SUP2/JAT) x (HP – NS)

                SUP2 = 4 (sisa umur pakai tahun ke 2)

                JAT = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =15

                Sehingga biaya penyusutan pada tahun ke 2 adalah

                BP2 = 4/15 x (200 – 20)

                BP2 = 4/15 x (180)

                BP2= 48 juta rupiah

                Besar akumulasi penyusutan AKP pada tahun ke 2 adalah

                AKP2 = BP1 + BP2

                AKP2 = 60 + 48

                AKP2 = 108 juta rupiah

                Nilai buku NB aktiva pada tahun ke 2 adalah

                NB2= HP – AKP2

                NB2 = 200 – 108

                NB2 = 92  juta rupiah dan seterusnya sampai tahun ke 5.

                Tabel Hasil Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Angka Tahun,  Sum of the Years Digit Mothod

                Biaya penyusutan selama 5 tahun dapat dibuatkan dalam table seperti berikut. Tabel menunjukkan penyusutan tiap tahun semakin menurun. Satuan uang dalam juta rupiah.

                Tabel Hasil Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Angka Tahun,  Sum of the Years Digit Mothod
                Tabel Hasil Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Angka Tahun,  Sum of the Years Digit Mothod

                5. Metode Penyusutan Saldo Menurun (Double Declining Balance Method)

                Metode ini merupakan metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan dua kali persentase yang telah ditentukan dari harga perolehan dikurang nilai sisa.

                Contoh Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metode Saldo Menurun (Double Declining Balance Method)

                Suatu mesin yang digunakan untuk produksi dibeli dengan harga Rp 200 juta. Perkiraan umur pakai mesin adalah 5 tahun dan nilai sisa atau salvage value yang ditetapkan adalah Rp 40 juta. Hitunglah nilai penyusutan aktiva tetap mesin tersebut

                Nilai persentase penyusutan NPP aktiva tetap (mesin) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut

                NPP = 2 x (100%)/UP

                NPP = nilai atau besar prosentase penyusutan tiap tahun

                UP = umur pakai mesin

                NPP = 2 x (100%/5)

                NPP = 40 persen

                Jadi persentase penyusutan tiap tahunnya adalah 40 persen

                Beban biaya penyusutan BP aktiva tetap tahun ke 1 dapat dihitung dengan rumus berikut

                BP1 = (NB0 – NS) x NPP

                NB0 = nilai buku tahun ke 0 sama dengan harga perolehan, harga beli HP

                NS = nilai sisa akhir, salvage value, resale value

                Biaya penyusutan BP pada tahun ke 1 adalah

                BP1 = (200 – 40) x 40 %

                BP1 = 160 x 40%

                BP1 = 64 juta rupiah

                Akumulasi Penyusutan pada tahun ke 1 adalah

                AKP1 = BP0 + BP1

                AKP1 = 0 + 64

                AKP1 = 64 juta rupiah

                Nilia buku NB pada tahun ke 1 sama dengan nilai sisa tahun ke 1 adalah

                NB1 = HP – AKP1

                NB1 = 200 – 64

                NB1 =136 juta rupiah

                Biaya Penyusutan pada tahun ke 2 adalah

                BP2 = (NB1 – 40) x NPP

                BP2 = (136 – 40) x 40%

                BP2 = 38,4 juta rupiah

                Nilai Akumulasi Penyusutan AKP pada tahun ke 2 adalah

                AKP2 = BP1 + BP2

                AKP2 = 64 + 38,4

                AKP2 = 102,4 juta rupiah

                Nilai buku NB pada tahun ke 2 adalah

                NB2 = HP – AKP2

                NB2 = 200 – 102,4

                NB2 = 97,6 juta rupiah

                Biaya penyusutan tahun ke 3 adalah

                BP3 = (NB2 – NS) x 40%

                BP3 = (97,6 – 40) x 40%

                BP3 = 23,04 juta rupiah

                Biaya akumulasi penyusutan tahun ke 3 adalah

                AKP3 = BP1 + BP2 + BP3

                AKP3 = 64 + 38,4 + 23.0

                AKP3 = 124,44 juta rupiah

                Nilai buku NB tahun ke 3 adalah

                NB3 = HP – AKP3

                NB3 = 200 – 125,4

                NB3 = 74,6 juta rupiah dan seterusnya sampai tahun ke 5

                Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap (Double Declining Balance Method)

                Biaya penyusutan selama 5 tahun dapat dibuatkan dalam table seperti berikut. Tabel menunjukkan penyusutan tiap tahun selalu menurun. Satuan uang dalam juta rupiah.

                Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap (Double Declining Balance Method)
                Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap (Double Declining Balance Method)

                Pada akhir tahun ke 5 nilai buku yang dihitung lebih besar daripada nilai sisa yang telah ditetapkan. Sehingga perlu penyesuaian nilai buku agar sama dengan nilai sisa.

                Pada tahun ke 5 nilai buku harus 40 juta rupiah. Sedangan Hasil perhitungan dengan metoda Double Declining Balance Method adalah 52,44 juta rupiah. Selisih hasil perhitungan dengan perkiraan adalah

                52,44 – 40 = 12,44 juta rupiah.

                Selisih ini kemudian ditambakan ke biaya penyusutan tahun ke 5 sehingga pada tahun ke 5 biaya penyusutan yang harus dibayarkan adalah

                BP5 = 8,29 + 12,44 = 20,73 juta rupiah

                Akibat penyesuaian ini, maka akumulasi penyusutan pada tahun ke 5 menjadi

                AKP5 = BP1 + BP2 + BP3 + BP4 + BP5

                AKP5 = 64,00 + 38,40 + 23,04 + 13,82 + 20,74

                AKP5 = 160 juta rupiah

                Table hasil perhitungan  yang sudah disesuaikan menjadi seperti berikut

                Tabel Hasil Setelah Perhitungan Ulang Biaya Penyusutan Aktiva Tetap (Double Declining Balance Method)
                Tabel Hasil Setelah Perhitungan Ulang Biaya Penyusutan Aktiva Tetap (Double Declining Balance Method)

                  Daftar Pustaka:

                  1. Yusup, Al., Haryono, 2005, ”Dasar Dasar Akuntansi”, Jilid 1, Edisi Keempat, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
                  2. Kasmir, 2011, “Analisis Laporan Keuangan”, Edisi Pertama, Rajawli Pers, Jakarta.
                  3. Kuswadi, “Analisis Keekonomian Projek”, Edisi Pertama, CV Andi Offset, Penerbit Andi, Yogyakarta.
                  4. Sartono, Agus, R., “ 2001, “Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi”, Edisi Keempat, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
                  5. Joesoef, Jose Rizal, 2008, “Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing”, Salemba Empat, Jakarta.
                  6. Darmawi, Herman, 2006, “Pasar Finansial dan Lembaga Lembaga Finansial”, Cetakan Pertama, PT Bumi Arta, Jakarta.
                  7. Mishkin, S., Frederic, 2008’ “Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Uang”, Edisi Kedelapan, Salemba Empat, Jakarta.
                  8. Penyusutan Aktiva Tetap, Pengertian Penyusutan Aktiva Tetap, Pengertian Penyusutan, Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyusutan, Nilai Perolehan Aktiva, Perkiraaan Umur Pakai Aktiva, Nilai Sisa Aktiva (resale atau salvage), Pengertian Nilai Perolehan Aktiva, Pengertian Perkiraaan Umur Pakai Aktiva, Pengertian Nilai Sisa Aktiva (resale atau salvage),
                  9. Metode Perhitungan Penyusutan, Jenis Metode Perhitungan Penyusutan, Menghitung Nilai Penysutan Aktiva Tetap, Rumus Menghitung Nilai Penysutan Aktiva Tetap, Metoda Garis Lurus (Straight Line Method), Rumus Perhitungan Metoda Garis Lurus (Straight Line Method), Pengertian Perhitungan Metoda Garis Lurus, Pengertian Straight Line Method,
                  10. Contoh Soal Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Garis Lurus, Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Garis Lurus, Menghitung Akumulasi Penyusutan Aktiva dan Nilai Buku Metoda Garis Lurus, Metoda Jumlah Unit Produksi (Production Output Method), Rumus Metoda Jumlah Unit Produksi (Production Output Method), Pengertian Rumus Metoda Jumlah Unit Produksi, Pengertian Production Output Method,
                  11. Contoh Soal Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Unit Produksi, Rumus Production Output Method, Tabel Hasil Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Unit Produksi, Pengertian Production Output Method), Menghitung Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Unit Produki, Pengertian Penyusutan Secara Persentase Tetap,
                  12. Penyusutan Secara Persentase Tetap, Rumus Penyusutan Secara Persentase Tetap, Contoh Soal Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Secara Persentase Tetap, Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Persentase Tetap, Metoda Jumlah Angka Tahun, Sum of the Years Digit Mothod,
                  13. Pengertian Metoda Jumlah Angka Tahun, Rumus Sum of the Years Digit Mothod, Contoh Soal Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Angka Tahun, Menghitug Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Angka Tahun, Tabel Hasil Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metoda Jumlah Angka Tahun,
                  14. Sum of the Years Digit Mothod, Metode Penyusutan Saldo Menurun, Pengertian Double Declining Balance Method, Contoh Soal Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Metode Saldo Menurun (Double Declining Balance Method), Tabel Hasil Perhitungan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap, Tabel Double Declining Balance Method,

                  Fungsi Pengendalian Sosial Masyarakat, Pengertian Ciri Tujuan Contoh

                  Pengertian Pengendalian Sosial. Pengendalian social sebenarnya merupakan gambaran dari langkah dan proses yang ditempuh oleh kelompok atau masyarakat agar para anggotanya mampu bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang dianutnya.

                  Pengendalian sosial merupakan istilah yang sifatnya kolektif dan mengacu pada proses terrencana ataupun tidak, yang mengajarkan, mengajak, membujuk, atau bahkan memaksa setiap anggota masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan dan nilai dalam kehidupan berkelompok.

                  Pengertian Pengendalian Sosial Menurut Para Ahli

                  Beberapa definisi pengendalian sosial menurut ahli sosiologi, antara lain:

                  a). Pengendalian Sosial Menurut J.S. Roucek

                  Pengendalian sosial adalah segala proses pengawasan yang direncanakan ataupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

                  b).  Pengendalian Sosial MenurutPeter L. Berger

                  Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang.

                  c). Pengendalian Sosial Menurut Bruce J. Cohen

                  Pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode-metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu.

                  Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pengendalian sosial merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mendidik, mengajak, dan bahkan memaksa kepada setiap individu dari masyarakat untuk dapat mematuhi aturan permainan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok di dalam kehidupan bermasyarakat.

                  Ciri Ciri Pengendalian Sosial

                  Beberapa ciri pengendalian sosial adalah:

                  a). Suatu cara, metode, atau teknik tertentu terhadap masyarakat.

                  b). Bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang terus terjadi di dalam suatu masyarakat.

                  c). Dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya atau oleh suatu kelompok terhadap individu.

                  Tujuan Pengendalian Sosial

                  Beberapa tujuan pengendalian sosial adalah

                  1). Menjaga dan memelihara pelaksanaan sistem nilai dan sistem norma yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat,

                  2). Mencegah atau menghindari terjadinya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

                  3). Mengembalikan atau kemulihkan kondisi sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan terhadap system nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

                  Fungsi Pengendalian Sosial Masyarakat

                  Adapun fungsi atau manfaat dari pengendalian sosial di antaranya adalah:

                  1. Menjaga dan mengawasi pelaksanaan sistem nilai dan norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat,
                  2. Mencegah agar terhindar dari penyimpangan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
                  3. Memulihkan keadaan yang disebabkan oleh adanya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di kehidupan masyarakat

                  Jenis Cara Alat Pengendalian Sosial

                  Beberapa alat yang digunakan masyarakat untuk tercapainya ketertiban sosial agar aktivitas hidupnya berlangsung dengan lancar adalah

                  a). Pengendalian Sosial Melalui Cemoohan atau Ejekan

                  Cemooh adalah ejekan, hinaan atau cela. Masyarakat akan mencemooh atau mengejek individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan.

                  Cemoohan  merupakan hukuman yang sangat berat bagi si pelaku penyimpangan.

                  b). Pengendalian Sosial Melalui  Desas-Desus atau Gosip

                  Gosip adalah obrolan-obrolan tentang orang lain, cerita-cerita negatif seseorang atau penggunjingan. Gosip biasanya tidak berdasarkan data, kenyataan atau fakta.

                  Gosip biasanya terjadi karena kritik yang disampaikan tidak dapat dikomunikasikan. Gosip lebih mengarah pada kritik sosial terhadap tindakan individu atau masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma.

                  Gosip dapat mempengaruhi seseorang menjadi sadar atas perbuatan menyimpangnya dan kembali kepada nilai-nilai serta norma yang berlaku.

                  c). Pengendalian Sosial Melalui Pendidikan

                  Melalui pendidikan, warga masyarakat dibimbing untuk mematuhi nilai dan norma masyarakat sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang.

                  d).  Pengendalian Sosial Melalui Ostrasisme

                  Ostrasisme merujuk pada tindakan membiarkan seseorang hidup dan bekerja dalam kelompok itu, tetapi tidak seorang pun berbicara dengannya, bahkan ditegur pun tidak.

                  Dengan Ostrasisme diharapkan seseorang yang menyimpang sadar dan kembali mematuhi nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku.

                  e). Pengendalian Sosial Melalui Fraudulens

                  Fraudulens merupakan bentuk pengendalian sosial yang umumnya terdapat pada anak kecil

                  Misalnya, jika dua orang anak kecil bertengkar, mereka akan saling mengancam bahwa ia mempunyai kakak yang dapat mengalahkan lawan bertengkarnya. Inilah yang di dalam masyarakat disebut sebagai beking.

                  f). Pengendalian Sosial Melalui Teguran

                  Teguran merupakan cara pengendalian sosial melalui perkataan atau tulisan secara langsung. Teguran dilakukan agar pelaku perilaku menyimpang segera menyadari kekeliruannya dan memperbaiki dirinya

                  g). Pengendalian Sosial Melalui Agama

                  Agama memberikan pedoman kepada para pemeluknya tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Dalam agama terdapat aturan dan sanksi yang mengikat pemeluknya.

                  h). Pengendalian Sosial Melalui Intimidasi

                  Intimidasi merupakan cara pengendalian sosial yang dilakukan dengan paksaan, biasanya dengan cara mengancam atau menakutnakuti.

                  i). Pengendalian Sosial Melalui Kekerasan Fisik

                  Kekerasan fisik yang digunakan untuk mengendalikan perilaku seseorang antara lain memukul, menampar, dan melukai. Kekerasan fisik mencerminkan ketidaksabaran seseorang dalam menangani suatu masalah, termasuk masalah perilaku menyimpang.

                  j). Pengendalian Sosial Melalui Hukum

                  Hukum merupakan alat pengendalian sosial yang secara nyata memberikan sanksi terhadap pelaku penyimpangan. Adanya aturan hukum yang jelas dengan sanksi yang tegas, dapat mengendalikan setiap anggota masyarakat terhadap pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

                  Contoh Soal Ujian Pengendalian Sosial Masyarakat

                  Soal 1. Pengendalian sosial adalah satu cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Pendapat tersebut diungkapkan oleh . . . .

                  a). Lapiere

                  b). Roucek

                  c). Lemert

                  d). Froman

                  e). Berger

                  Soal 2. Terciptanya suatu keadaan di mana anggota masyarakat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan merupakan perwujudan . . . .

                  a). fungsi pengendalian sosial

                  b). cakupan pengendalian sosial

                  c). proses pengendalian sosial

                  d). tujuan pengendalian sosial

                  e). manfaat pengendalian sosial

                  Soal 3. Bentuk pengendalian sosial yang paling efektif dan bersifat formal adalah . . . .

                  a). hukum

                  b). adat istiadat

                  c). norma sosial

                  d). nilai sosial

                  e). kebiasaan

                  Soal 4. Pengendalian sosial secara represif adalah . . . .

                  a). memaksa orang agar mematuhi aturan dan kaidah yang berlaku

                  b). dilakukan pembinaan dan konseling setelah mendapatkan sanksi

                  c). penegakan hukum dengan cara memberi hukuman seberatberatnya

                  d). memberi penjelasan tentang hukum

                  e). memasang rambu-rambu lalu lintas

                  Glosarium

                  Apriori: beranggapan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya.

                  Fraudulens: bentuk pengendalian sosial dengan beking atau penggunaan kekuatan lain (individu maupun kelompok) yang lebih kuat.

                  Ostrasisme: pengendalian sosial dengan cara mendiamkan para pelanggar norma. Tidak seorang pun berbicara dengannya, bahkan ditegur pun tidak. Dengan perlakuan itu diharapkan ia sadar kembali.

                  Pengendalian koersif: pengendalian sosial dengan cara paksaan. Biasanya dilakukan dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan, ditujukan agar terbentuk norma baru.

                  Pengendalian persuasif: pengendalian dengan cara ajakan atau persuasif. Biasanya ditujukan untuk menjaga nilai sosial dan norma sosial yang telah mapan dan dilakukan dalam masyarakat yang telah teratur.

                  Pengendalian preventif: pengendalian sosial bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sosial.

                  Pengendalian represif: pengendalian sosial dilakukan setelah penyimpangan sosial terjadi.

                  Propaganda: penerangan yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan.

                  Provokator: orang yang melakukan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan.

                  Standardisasi: penyesuaian bentuk dengan pedoman yang ditetapkan.

                    Daftar Pustaka:

                    1. Bouman, PJ., 1980, “Ilmu Masyarakat Umum”, Penerbit PT Pembangunan, Jakarta.
                    2. Bouman, P.J., 1982, “Sosiologi Fundamental”, Terjemahan Ratmoko, Penerbit Djambatan,
                    3. Ardra.Biz, 2019, “Pengertian Pengendaian Sosial, Contoh Pengendalian Sosial, Fungsi Pengendalian Sosial, Manfaat Pengendalian Sosial, Peran Pengendalian sosial masyarakat,
                    4. Kamanto, Sunarto., 1990, “Pengantar Sosiologi”, Penerbit LPFE Universitas Indonesia, Jakarta.
                    5. Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L., 1999, “Sosiologi”, Jilid 1, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.
                    6. Ardra.Biz, 2019, “Pengertian Pengendaian Sosial, Contoh Pengendalian Sosial, Fungsi Pengendalian Sosial, Manfaat Pengendalian Sosial, Peran Pengendalian sosial masyarakat, Cara Menjaga Sistem nilai dan norma masyarakat,
                    7. Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L., 1999,” Sosiologi”, Jilid 2., Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.
                    8. Johnson, Doyle Paul., 1994, “Teori Sosiologi: Klasik dan Modern “, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
                    9. Ardra.Biz, 2019, “Cara mengawasi pelaksanaan sistem nilai dan norma masyarakat, Cara Mencegah Penyimpangan Nilai dan Norma, Cara Memulihkan system nilai dan norma masyarakat, Contoh system nilai dan norma masyarakat,

                    Cara Sifat Pengendalian Sosial Masyarakat Indonesia, Pengertian Lembaga Contoh Soal

                    Pengertian Pengendalian social sebenarnya merupakan gambaran dari langkah dan proses yang ditempuh oleh kelompok atau masyarakat agar para anggotanya mampu bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang dianutnya.

                    Pengendalian sosial sebagai sebuah proses sosial memerlukan teknik – teknik yang mampu mencapai tujuannya yaitu terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan teratur.

                    Cara Sifat-sifat Pengendalian Sosial

                    Beberapa sifat pengendalian sosial adalah

                    a). Pengendalian Sosial Bersifat Preventif

                    Pengendalian sosial bersifat preventif adalah semua bentuk usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk pencegahan.

                    b). Pengendalian Sosial Bersifat Represif

                    Pengendalian Sosial Bersifat Represif adalah Pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, dan bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.

                    c). Pengendalian Sosial Bersifat Gabungan

                    Merupakan gabungan dari dua sifat preventif dan represif.

                    d). Pengendalian Sosial Bersifat Persuasif (Tanpa Paksaan)

                    Pengendalian sosial bersifat persuasive adalah Pengendalian sosial yang dilakukan tidak menggunakan kekerasan atau pemaksaan.

                    b). Pengendalian Sosial Bersifat Coercive (paksaan)

                    Pengendalian sosial yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan.

                    c). Pengendalian Sosial Bersifat Kompulsi (paksaan),

                    Pengendalian sosial kompulsi adalah pengendalian sosial yang sengaja diciptakan sehingga seseorang terpaksa menaati aturan dan menghasilkan kepatuhan yang sifatnya tidak langsung. Misalnya, adanya hukuman penjara atau hukuman mati diharapkan membuat orang tidak melakukan tindakan menyimpang.

                    d).  Pengendalian Sosial Pervasi (pengisian),

                    Pengendalian sosial dengan suatu cara pengenalan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu sehingga mampu mengubah kesadaran manusia untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya menjadi lebih baik.

                    Cara-Cara Pengendalian Sosial

                    Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh suatu kelompok atau masyarakat agar para anggotanya berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dianutnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

                    Pengendalian Sosial Melalui Sosialisasi

                    Sosialisasi mampu membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat yang sekarang berlaku. Tatanan nilai atau tata cara atau kebiasaan yang sama di antara anggota masyarakat akan menghasilkan perilaku yang sama pula pada anggota masyarakatnya.

                    Kebiasaan dan nilai yang sudah berlaku pada suatu masyarakat akan mengundang anggota masyarakat lainnya untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai tersebut. Penyesuaian ini dilakukan oleh masyarakat lain tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang melaksanakan penyesuaian.

                    Dengan melakukan sosialisasi seseorang akan mampu untuk memahami dan menghayati atau menginternalisasikan norma dan nilai yang dianggap penting dalam masyarakatnya. Dengan proses internalisasi ini secara pasti anggota masyarakat dapat berperilaku tanpa berfikir bahwa apa yang dilakukannya adalah dikendalikan.

                    Pengendalian Sosial Melalui Tekanan Sosial

                    Tiap – tiap individu merupakan bagian dari sebuah kelompok social. Hal ini merupakan konsekuensi bahwa dalam setiap individu memiliki kecenderungan untuk berkelompok dan berusaha untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan kelompoknya. Ini artinya, bahwa pengendalian sosial merupakan suatu proses yang datangnya dari kebutuhan individu untuk membentuk suatu kelompok.

                    Keberadaan suatu kelompok akan sangat berperan ketika para anggota kelompok itu senantiasa akrab dan selalu berusaha untuk mempertahankan keberadaan kelompoknya. Tekanan keinginan kelompok adalah suatu proses yang berkesinambungan dan berpengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang.

                    Individu atau anggota masyarakat tidak akan menyadari bahwa dirinya dapat berubah setelah menjadi anggota sebuah kelompok. Hal ini dapat terjadi karena setiap individu cenderung mengekspresikan dirinya sesuai dengan sifat – sifat kelompoknya.

                    Pendatang atau anggota baru dari suatu kelompok masyarakat akan berusaha untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kelompok barunya. Bahkan anggota baru akan cukup mampu mengidentifikasi diri dengan kelompoknya dan dapat pula menyatakan kesetiaannya terhadap kelompok barunya.

                    Pengendalian Sosial Melalui Kekuatan

                    Masyarakat dengan jumlah penduduk dan kebudayaannya masih sederhana dapat mengendalikan perilaku anggotanya dengan menggunakan nilai – nilai adat. Pengendaliannya ditunjang pula oleh pengendalian informal yang dilakukan oleh kelompok primer. Oleh karena itu pada masyarakat yang masih sederhana tidak diperlukan hukum formal dalam pelaksanaan hukumannya.

                    Namun pada masyarakat yang jumlah penduduknya sangat besar dengan kebudayaan yang lebih kompleks, untuk pengendalian sosialnya diperlukan hukum formal, peraturan hukum dan pelaksanaan hukum.

                    Masyarakat yang sangat kompleks dengan banyak kelompok memiliki potensi yang lebih besar untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Oleh karena itu, pada masyarakat yang kompleks diperlukan kekuatan dalam bentuk hukum formal dan peraturan hukum demi terciptanya masyarakat yang teratur, aman dan tertib.

                    Lembaga Pengendalian Sosial

                    Beberapa Lembaga yang berfungsi untuk pengendalian sosial adalah

                    a). Lembaga Pengendalian Sosial Kepolisian

                    Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Lembaga kepolisian merupakan lembaga formal yang melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum.

                    Polisi mempunyai wewenang untuk menangkap dan menahan seseorang yang melanggar hukum. Tugas-tugas kepolisian berkaitan erat dengan penertiban, pemeriksaan, penangkapan, penyidikan untuk kemudian mengajukan tersangka yang ke pengadilan.

                    b). Lembaga Pengendalian Sosial  Pengadilan

                    Pengadilan yaitu lembaga milik negara yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara dan menjatuhkan hukuman kepada warga masyarakat yang melanggar hukum.

                    Pengadilan merupakan lembaga formal yang melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum yang berlaku. Pengadilan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

                    Lembaga pengadilan yang ada di Indonesia, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

                    Fungsi utama pengadilan adalah membuat putusan hukum terhadap warga masyarakat yang terbukti telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

                    Keputusan tersebut diambil selain berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada juga mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan.

                    c). Lembaga Pengendalian Sosial Agama

                    Agama mengajarkan tentang hubungan yang harmonis, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan antara manusia dengan makhluk lain, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lembaga agama menerapkan aturan- aturan berdasarkan hukum agama

                    Hubungan yang harmonis diperkuat dengan ajarah bahwa perbuatan yang baik akan mendatangkan pahala, sedangkan perbuatan yang jahat akan mendatangkan dosa.

                    d). Lembaga Pengendalian Sosial Adat Istiadat

                    Adat istiadat merupakan sistem nilai dan sistem norma yang tumbuh, berkembang, dan sekaligus dijunjung tinggi oleh warga masyarakat di lingkungannya.

                    Adat menjadi pedoman bagi anggota masyarakatnya untuk bertingkah laku.

                    e). Lembaga Pengendalian Sosial Keluarga

                     Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil yang terdiri dari bapak, ibu, anak, dan orang lain yang dianggap sebagai anggota. Salah satu fungsi utama adalah Pendidikan yang diselenggarakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka.  Pendidikan di keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama.

                    f). Lembaga Pengendalian Sosial  Sekolah

                    Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Guru berkewajiban mendidik dan mengajar para siswa. Mendidik lebih intensif daripada mengajar.

                    g). Lembaga Pengendalian Sosial  Media Massa

                    Media massa efektif juga untuk mengendalikan kehidupan sosial masyarakat. Media massa memiliki cakupan luas, sehingga dapat mengontrol perilaku para pemimpin dan warga masyarakat.

                    Media massa dapat pula membentuk opini publik sehingga memengaruhi sikap dan pendapat warga masyarakat tentang sesuatu hal.

                    Contoh Soal Ujian Pengendalian Sosial Masyarakat

                    Soal 1. Pengendalian sosial adalah satu cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Pendapat tersebut diungkapkan oleh . . . .

                    a). Lapiere

                    b). Roucek

                    c). Lemert

                    d). Froman

                    e). Berger

                    Soal 2. Terciptanya suatu keadaan di mana anggota masyarakat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan merupakan perwujudan . . . .

                    a). fungsi pengendalian sosial

                    b). cakupan pengendalian sosial

                    c). proses pengendalian sosial

                    d). tujuan pengendalian sosial

                    e). manfaat pengendalian sosial

                    Soal 3. Bentuk pengendalian sosial yang paling efektif dan bersifat formal adalah . . . .

                    a). hukum

                    b). adat istiadat

                    c). norma sosial

                    d). nilai sosial

                    e). kebiasaan

                    Soal 4. Pengendalian sosial secara represif adalah . . . .

                    a). memaksa orang agar mematuhi aturan dan kaidah yang berlaku

                    b). dilakukan pembinaan dan konseling setelah mendapatkan sanksi

                    c). penegakan hukum dengan cara memberi hukuman seberatberatnya

                    d). memberi penjelasan tentang hukum

                    e). memasang rambu-rambu lalu lintas

                    Rangkuman Ringkasan Pengendalian Sosial Masyarakat Indonesia

                    Pengendalian sosial merupakan suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana, yang mengajarkan, membujuk, atau bahkan memaksa setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan kelompok.

                    Tujuan dari pengendalian sosial adalah:

                    1). Memelihara pelaksanaan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat,

                    2). Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan

                    3). Memulihkan keadaan sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan terhadap system nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

                    Memelihara pelaksanaan sistem nilai dan sistem norma serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sering disebut dengan pengendalian preventif.

                    Sedangkan memulihkan keadaan sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sering disebut dengan pengendalian represif.

                    Adapun cara-cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pengendalian sosial adalah sebagai berikut:

                    1). Dilakukan sosialisasi tentang sistem nilai dan sistem norma yang telah disepakati bersama sehingga setiap anggota masyarakat akan memperoleh pengertian dan pemahaman.

                    2). Dilakukan tekanan sosial, baik secara perorangan maupun kelompok sehingga setiap anggota masyarakat segan dalam melakukan pelanggaran.

                    3). Jika langkah di atas tidak membuahkan hasil, maka diperlukan kekuatan dan kekuasaan yang dapat menegakkan pengendalian sosial secara resmi.

                    Pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pengendalian sosial yang bersifat represif adalah pengendalian yang dilaksanakan setelah terjadi pelanggaran terhadap sistem nilai dan sistem norma yang disepakati bersama.

                    Pengendalian sosial yang merupakan perpaduan antara preventif dan represif dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan sekaligus untuk memulihkan kembali agar keadaan kembali normal.

                    Bentuk-bentuk pengendalian sosial diantaranya adalah gosip, teguran, sanksi/hukuman, pendidikan, dan agama.

                    Selain itu, pengendalian sosial juga dilakukan oleh lembaga sosial, antara lain kepolisian, pengadilan, agama, adat istiadat, dan keluarga.

                    Daftar Pustaka:

                    1. Cara Sifat-sifat Pengendalian Sosial, Pengendalian Sosial Bersifat Preventif, Pengendalian Sosial Bersifat Represif, Pengendalian Sosial Bersifat Gabungan, Pengendalian Sosial Bersifat Persuasif (Tanpa Paksaan), Pengendalian Sosial Bersifat Coercive (paksaan), Pengendalian Sosial Bersifat Kompulsi (paksaan),  Pengendalian Sosial Pervasi (pengisian),
                    2. Lembaga Pengendalian Sosial, Lembaga Pengendalian Sosial Kepolisian, Lembaga Pengendalian Sosial  Pengadilan, Lembaga Pengendalian Sosial Agama , Lembaga Pengendalian Sosial Adat Istiadat, Lembaga Pengendalian Sosial Keluarga, Lembaga Pengendalian Sosial  Sekolah, Lembaga Pengendalian Sosial  Media Massa,
                    3. Pengertian Pengendalian Sosial Preventif, Pengertian Pengendalian Sosial   Represif, Pengertian Pengendalian Sosial   Gabungan, Pengertian Pengendalian Sosial   Persuasif (Tanpa Paksaan), Pengertian Pengendalian Sosial   Coercive (paksaan), Pengertian Pengendalian Sosial   Kompulsi (paksaan),  Pengertian Pengendalian Sosial Pervasi (pengisian),  Pengertian Lembaga Pengendalian Sosial, ,Cara Pengendalian Sosial di Masyarakat Indonesia,
                    4. Contoh Soal Ujian Cara Pengendalian Sosial Masyarakat., Fungsi Pengendalian Sosial di Masyarakat Indonesia, Manfaat Pengendalian Sosial di Masyarakat Indonesia, Pengendalian Sosial Melalui Kekuatan, Pengendalian Sosial Melalui Sosialisasi, Pengendalian Sosial Melalui Tekanan Sosial, Pengertian Pengendalian Sosial di Masyarakat Indonesia,